Bupati Malang, H. M. Sanusi, juga menyatakan bahwa produksi pertanian di Kabupaten Malang menurun sangat signifikan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya tanggul dan bendungan yang rusak akibat banjir, sehingga irigasi di Kabupaten Malang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Kepala Desa Bantur, Nanang Kosim, membenarkan data dari BPS dan pernyataan Bupati Malang. Menurutnya, lahan pertanian padi di Desa Bantur yang dulunya seluas 150 hektare kini hanya tersisa 20% yang masih produktif.

“Di Desa Bantur, ada sekitar 150 hektare sawah yang produksi padi, namun saat ini hanya 30 hektare yang masih menanam padi,” kata Nanang.

Menurut Nanang, banyak lahan persawahan yang tidak produktif dan beralih fungsi menjadi lahan jagung dan tebu. Hal ini disebabkan oleh jebolnya Dam 1 Bantur pada tahun 2019, sehingga kebutuhan pengairan pertanian tidak terpenuhi.

“Kebutuhan pengairan kami sebenarnya cukup, namun karena Dam 1 Bantur belum diperbaiki, banyak persawahan kami yang tidak produktif dan beralih fungsi,” ungkap Nanang.

Nanang menambahkan bahwa sebagai Kepala Desa, dirinya sangat prihatin melihat kondisi pertanian di desanya. Saat ini, warga hanya bisa bertani dengan mengandalkan musim hujan dan sumber air umbul, yang hanya mampu mencukupi 20% kebutuhan.

“Jika Dam 1 Bantur segera direvitalisasi, maka pertumbuhan pertanian sebagai swasembada pangan akan terpenuhi,” harap Nanang.

Sementara itu, masyarakat Desa Bantur hanya bisa panen satu kali dalam setahun, dan itu pun tergantung pada curah hujan. Sebelumnya, mereka bisa panen padi tiga sampai empat kali dalam setahun.

“Dulu, petani bisa panen tiga sampai empat kali dalam setahun, sekarang hanya panen satu kali saja, dan kadang gagal,” pungkas Nanang. (Prayitno)

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menghilangkan rafaksi harga gabah, yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.

Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan. Dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025), Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“HPP GKP di petani sebesar Rp6.500 per kg. Penyesuaian ini dilakukan agar para petani tetap semangat berproduksi demi swasembada pangan,” ujar Arief.

Arief menambahkan bahwa dengan momentum panen raya yang sedang berlangsung, penting untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, pihaknya menginstruksikan Perum Bulog untuk mengadakan gabah dan beras dengan target 3 juta ton setara beras pada 2025.

“Dengan target ini dan kebijakan HPP gabah yang telah disesuaikan, kami berharap serapan gabah petani dalam negeri bisa berjalan optimal. Kami juga berharap proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” jelas Arief.

Proyeksi Produksi Beras yang Menjanjikan

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton. Pada Maret, produksi diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton, melampaui konsumsi beras bulanan yang sekitar 2,5 juta ton. Tren surplus ini diprediksi akan berlanjut hingga April dan Mei, seiring dengan musim panen raya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. “Data BPS menunjukkan produksi Januari naik 50 persen, Februari naik 49 persen, dan Maret naik 51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut hingga April,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan penyerapan gabah petani, Arief menegaskan pentingnya pemanfaatan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang ada di berbagai provinsi sentra produksi padi nasional. Saat ini, terdapat 10 unit SPP yang tersebar di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jawa Timur, yang memiliki empat unit SPP di Bojonegoro, Magetan, Jember, dan Banyuwangi, tercatat sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar pada 2024, yakni mencapai 9,2 juta ton. Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing memiliki dua unit SPP dengan produksi padi sebesar 8,8 juta ton dan 8,5 juta ton. Di luar Pulau Jawa, Lampung dan NTB masing-masing memiliki satu unit SPP dengan produksi padi sebesar 2,7 juta ton dan 1,4 juta ton pada 2024.

Dengan adanya fasilitas SPP yang tersebar di sentra produksi ini, diharapkan Perum Bulog dapat menyerap gabah petani secara optimal dan mengolahnya menjadi beras berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Target Swasembada Pangan di 2025

Badan Pangan Nasional menargetkan 70 persen dari total 3 juta ton setara beras dapat diserap pada semester pertama 2025. Arief mengajak semua pihak untuk bersinergi demi mewujudkan target tersebut. “Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama merealisasikan target ini demi mewujudkan swasembada pangan,” tutup Arief.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan dapat tercapai, sambil tetap menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.***

Keempat komponen tersebut adalah ketersediaan benih unggul, anggaran normalisasi irigasi, pupuk subsidi, dan penyerapan gabah oleh Bulog.

Namun, Wementan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan bahwa tantangan terbesar kini terletak pada Bulog untuk melakukan penyerapan gabah yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam empat bulan ke depan.

“Yang keempat, yang paling krusial adalah bagaimana Presiden sudah memutuskan HPP. Berdasarkan pantauan kami setiap hari dan laporan dari sejumlah daerah termasuk dari Sumatera Utara untuk harga pembelian HPP padi masih banyak yang di bawah HPP. Tentu saja ada banyak faktor, karena itu kami mengusulkan untuk serapan beras dan jagung di bulan bulan ini dilakukan dengan cara keroyokan,” katanya dalam rapat koordinasi Kemenko Bidang Pangan di Aula Teuku Rizal Nordin, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (21/1/2025).

Di sisi lain, Wamentan Sudaryono juga menyampaikan kabar baik mengenai ketersediaan pupuk, yang saat ini mengalami kenaikan signifikan dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Selain itu, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung pembangunan irigasi di daerah dengan mempercepat usulan dari pemerintah daerah agar dapat segera direalisasikan.

“Untuk irigasi, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk ikut membantu membangun irigasi di setiap daerah. Karena itu saya minta usulan daerah dipercepat karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian akan memberesi semua,” ujarnya.

Dalam hal distribusi pupuk, Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa mekanisme telah disederhanakan, sehingga PT. Pupuk Indonesia kini langsung mendistribusikan pupuk ke kelompok tani atau pengecer tanpa melalui banyak tahapan birokrasi.

Wamentan Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah juga memastikan daftar penerima pupuk subsidi telah diserahkan pada bulan Desember, sehingga petani bisa langsung menebus pupuk pada bulan Januari.

“Sekarang dari PT. Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan atau pengecer. Kami ingin sampaikan bahwa biasanya daftar penerima pupuk subsidi baru kita berikan bulan April karena proses mengular. Berkat arahan Bapak Presiden dan juga arahan Pak Menko daftar itu sudah kita serahkan di bulan Desember sehingga Bulan Januari bisa langsung ditebus,” ungkapnya.

Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Krangka Sampel Area (KSA), Wamentan Sudaryono optimistis produksi padi dan jagung pada periode Maret hingga April 2025 akan melimpah, dengan produksi diperkirakan mencapai 9 juta ton pada Maret dan 9,5 juta ton pada April.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan akan sangat bergantung pada peran aktif Bulog dalam menyerap gabah sesuai HPP dalam beberapa bulan mendatang.

“Lagi-lagi ini kita harus kroyokan. Karena KSA BPS diprediksi produksi Maret 9 juta, April 9,5 juta. Ini Bulog harus punya peran yang sangat besar. Daya ungkitnya harus besar dengan membeli gabah sesuai HPP. Jangan sampai kita habis diskusi tapi kita habis waktu disini. Ingat, menurut hitungan kami swasembada ditentukan di 3 bulan ke depan,” jelasnya.