“Tidak ada bukti yang menunjukan keterlibatan beliau dalam genosida. Jadi, siapa yang bisa membuktikan hal itu,” katanya saat ditemui wartawan, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu  (5/11/2025), kemarin.

Ia juga menambahkan, bahwa pemberian gelar pahlawan nasional harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap jasa dan kontribusi seseorang bagi negara. Bukan pada persepsi politik atau tafsir sejarah yang masih diperdebatkan. 

Sebelumnya, nama Soeharto kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul usulan dari sejumlah pihak agar mantan presiden itu diberi gelar Pahlawan Nasional. Namun demikian, sebagian kalangan menilai bahwa usulan tersebut masih menimbulkan kontroversi terhadap warisan sejarah Orde Baru yang kompleks. 

Ia juga mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertamanya nama Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Naasional. “Soeharto memang sudah diusulkan sebanyak tiga kali, tapi memang belum ditetapkan,” ucapnya. 

Pernyataan Menbud Fadli muncul di tengah kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan penyintas pelanggaran HAM. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk penghinaan terhadap korban dan sejarah kelam Orde Baru.

Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno menyoroti pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menurutnya, pemberian gelar Pahlawan tersebut sebaiknya ditolak. 

Menurutnya, Soeharto memang memiliki sejumlah jasa bagi Indonesia. Tetapi rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak dapat diabaikan. 

“Seorang pahlawan nasional butuh dari sekedar itu (berjasa kepada negara). Dan jelas bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” ujarnya.***

Mensos menyebut prosesnya masih berjalan. Ia memastikan, seluruh aspirasi masyarakat akan diikuti dan dihargai.

“Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti,” ucap Mensos dalam rekaman suara dikutip Krusial dari RRI, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, penetapan gelar pahlawan harus sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah tidak akan tergesa dalam mengambil keputusan.

Mensos juga menegaskan pentingnya mendengar kritik dan saran dari masyarakat. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah.***