Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri agro termasuk kelapa sawit masih menjadi motor utama transformasi ekonomi nasional.

“Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor industri agro melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026 yang masih berada pada fase ekspansi di level 51,86,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, industri kelapa sawit memiliki peran strategis dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektare serta produksi crude palm oil (CPO) mencapai 51,66 juta ton pada 2025.

Dengan kontribusi besar tersebut, penguatan tata kelola melalui sertifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan industri sawit Indonesia mampu memenuhi standar global, khususnya terkait keberlanjutan dan transparansi.

Ekspor Kelapa Sawit Tembus USD 44,65 Miliar

Kinerja industri kelapa sawit Indonesia tercermin dari nilai ekspor yang mencapai USD 44,65 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 93 persen berasal dari produk turunan, menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menyebutkan impor hanya sebesar USD 1,417 miliar, sehingga menghasilkan surplus neraca perdagangan mencapai USD 43,23 miliar.

“Capaian ini menjadi bukti konkret atas keberhasilan kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Sektor kelapa sawit juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan jumlah mencapai 16,5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata Putu.

Selain itu, jumlah produk turunan kelapa sawit meningkat pesat dari 48 jenis pada 2011 menjadi 208 jenis pada 2025.

Namun, industri ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan ketertelusuran di pasar ekspor.

Sertifikasi ISPO Jadi Kunci Daya Saing Global

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025.

Regulasi ini akan berlaku efektif mulai 12 Mei 2026 dan wajib diterapkan bagi industri hilir kelapa sawit pada 19 Maret 2027.

Artinya, pelaku industri memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk menyiapkan berbagai infrastruktur dan sistem pendukung agar implementasi berjalan optimal.

Putu menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi ISPO sangat bergantung pada kesiapan skema sertifikasi dan akreditasi lembaga terkait, termasuk dukungan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“Kami siap mendukung penuh penerapan regulasi ini serta percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir kelapa sawit. Sinergi ini diharapkan menjadi modal utama untuk memastikan kebijakan ISPO sektor hilir berjalan efektif di lapangan, sekaligus mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan traceable, serta meningkatkan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global,” pungkasnya.***

Merujuk pemaparan Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan BPDP, Nugroho Adi Wibowo, dalam acara diskusi yang dihadiri InfoSAWIT, awal Maret 2026 di Jakarta, BPDP menargetkan 5.000 orang penerima beasiswa mahasiswa baru pada program pengembangan SDM sawit tahun 2026.

Selain itu, BPDP juga menargetkan 15.000 peserta pelatihan bagi pekebun dan pelaku industri sawit sebagai bagian dari penguatan kapasitas SDM di sektor strategis tersebut.

“Target peserta pengembangan SDM perkebunan pada 2026 mencapai 28.127 orang, yang terdiri dari penerima beasiswa mahasiswa baru serta peserta pelatihan,” ungkap Nugroho dalam pemaparannya.

Program SDM Sawit Terus Bertumbuh

Program pengembangan SDM perkebunan yang dijalankan BPDP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan penerima manfaat yang cukup signifikan.

Berdasarkan data BPDP hingga 31 Desember 2025, tercatat 29.263 peserta pelatihan dan 13.265 peserta program pendidikan atau beasiswa telah mengikuti program pengembangan SDM sawit.

Dari total penerima beasiswa tersebut, sebanyak 3.910 mahasiswa telah lulus dari berbagai perguruan tinggi yang bekerja sama dengan BPDP.

Kata Nugroho, program beasiswa sawit menjadi salah satu strategi penting dalam mencetak generasi baru profesional di sektor perkebunan kelapa sawit, baik di bidang budidaya, pengolahan, hingga manajemen industri.

Melalui program ini, mahasiswa dari keluarga pekebun sawit maupun masyarakat umum mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait industri sawit.

Selain pendidikan formal, BPDP juga menjalankan berbagai program penyuluhan, pendampingan, serta pelatihan teknis bagi pekebun guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

Dengan target peningkatan jumlah penerima beasiswa dan peserta pelatihan pada 2026, BPDP berharap program pengembangan SDM ini dapat semakin memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor strategis tersebut di masa depan.***

Dari informasi yang diperoleh dari InfoSAWIT dari KPBN, Harga CPO Franco Kuala Tanjung & Dumai ditetapkan Rp. 15.275/Kg. Harga CPO Franco Teluk Bayur ditetapkan Rp. 15.295/Kg. Harga CPO Franco Talang Duku ditetapkan Rp. 15.228/Kg.

Tercatat harga minyak sawit KPBN mengalami kenaikan harga mingguan untuk periode 17-21 Februari 2025, mencapai 2,149 menjadi Rp 15.118,00/kg atau naik Rp 316,60/kg dibandingkan harga CPO pada periode 10-14 Februari 2025 yang mencapai Rp 14.801,40/kg.

Dilansir Reuters harga kontrak minyak sawit berjangka di Bursa Malaysia naik pada Jumat, (21/2/2025) dan berada di jalur untuk kenaikan mingguan kelima berturut-turut, yang akan menjadi kenaikan terpanjang dalam tiga tahun terakhir, lantaran proyeksi melemahnya produksi mendukung harga.

Harga kontrak minyak kelapa sawit FCPOc3 untuk pengiriman Mei 2025 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik RM 58 per ton, atau terdapat kenaikan sekitar 1,2596, menjadi RM 4.700 (US$ 1.063,83) per metrik ton pada jeda tengah hari. Tercatat harga kontrak tersebut telah naik 2,4796 sepekan ini.

Lantas harga kontrak minyak kedelai paling aktif Dalian DBYcv1 naik 0,0596, sementara harga kontrak minyak kelapa sawitnya DCPcv1 naik 1,4496. Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade BOcv1 turun 0,544.

Berikut rincian hasil Tender KPBN (Rp./Kg), Excld PPN periode Jumat (21/2/2025):

CPO
Franco Kuala Tanjung & Dumai Rp. 15.425-MM, IBP Franco Teluk Bayur Rp. 15.295-WNI

FOB Talang Duku Rp. 15.228-AGM

Loco Ngabang Rp. 15.075 (WD). Penawaran tertinggi Rp. 14.946-EUP

Loco Parindu Rp. 15.075 (WD). Penawaran tertinggi Rp. 14.946-EUP

CPKO
Loco Palembang Rp. 24.989 (WD). Penawaran rertinggi Rp. 22.850-SAP

Berdasarkan informasi dihimpun pada Selasa (17/02/2025) menyebutkan, TBS di Abdya dalam tiga hari terakhir sudah menyentuh harga Rp 2.500/kg di tingkat petani.***

Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, dengan total luasan 790.474 hektar sedang dalam proses penyelesaian administratif, sementara 317.253 hektar lainnya ditolak permohonannya karena tidak memenuhi kriteria Pasal 110A UndangUndang Cipta Kerja (UUCK).

Ironisnya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar — termasuk raksasa seperti Sinarmas Agro, Wilmar, Musim Mas, dan Astra Agro — selama ini mengklaim mematuhi prinsip keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO (mandatory) dan RSPO (voluntary). Temuan ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas sistem sertifikasi dan komitmen korporasi dalam mencegah deforestasi ilegal.

Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo menyatakan, bahwa Kepmenhut 36/2025 merupakan langkah awal transparansi pemerintah. Namun, ia menekankan perlunya kejelasan tindak lanjut, terutama untuk lahan yang ditolak.

“Apakah akan direhabilitasi, dikelola BUMN, atau justru jadi bancakan pihak tak bertanggung jawab? Penegakan hukum harus tegas, termasuk koordinasi antara Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan aparat penegak hukum,” tegas Surambo dalam keterangan resmi dilansir Krusial dari InfoSAWIT, Senin (17/2/2025).

Sawit Watch juga mengungkap temuan mengejutkan: 11 grup anggota RSPO di Riau menguasai 59.817 hektar ilegal, sementara 10 grup di Kalimantan Tengah mencapai 134.319 hektar. Surambo mendesak RSPO dan pemerintah melakukan audit mendalam, termasuk pencabutan sertifikat bagi perusahaan bermasalah.

Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA), Ahmad Zazali mengapresiasi transparansi Menteri LHK Raja Juliantoni, namun menyoroti ketidakjelasan skema penyelesaian.

“Apakah lahan tertolak masuk Pasal 110B UUCK (pemidanaan), Pasal 3 Perpres 5/2025 (pengambilalihan negara), atau dihutankan kembali? Ini harus dijawab agar tak timbul konflik baru,” papar Zazali.

Gunawan, Penasihat IHCS, menambahkan bahwa ambiguitas Pasal 110A dan 110B UUCK berpotensi memperparah ketidakpastian hukum.

“Ini bisa merusak diplomasi sawit Indonesia dan komitmen nol deforestasi. Masyarakat sekitar hutan juga terdampak karena tumpang tindih regulasi,” jelasnya.

Kuasa Hukum IHCS, John D. Sinurat mengungkapkan bahwa Pasal 110B UUCK sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Sawit Watch.

“Gugatan ini untuk menjamin keadilan bagi masyarakat yang hidup di kawasan hutan. Kami menunggu proses persidangan,” ujar Sinurat.

Kepmenhut 36/2025 berpotensi mengganggu rantai pasok global sawit Indonesia, terutama bagi perusahaan yang terancam sanksi perdagangan internasional. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan sertifikasi dan penegakan hukum.

Pemerintah diharapkan segera merilis roadmap penyelesaian lahan tertolak, termasuk skema rehabilitasi atau pengambilalihan, serta memastikan perusahaan bermasalah tak lolos dari jeratan pidana kehutanan. Sementara itu, tekanan terhadap RSPO dan ISPO untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi semakin tak terhindarkan.***

Berikut harga sawit Kalimantan Timur dilansir Krusial dari InfoSAWIT sesuai surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sawit umur 3 tahun Rp 2.800,82/Kg, sawit umur 4 tahun Rp 2.957,17/Kg, sawit umur 5 tahun Rp 3.005,01/Kg, sawit umur 6 tahun Rp 3.037,32/Kg, sawit umur 7 tahun Rp 3.055,65/Kg, sawit umur 8 tahun Rp 3.078,60/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 3.143,27/Kg dan sawit umur 5 10 tahun Rp 3.180,19/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 13.942,29/Kg dan harga Kernel (inti sawit) Rp 10.591,54/Kg dengan indeks K 88,8796.***

Disclaimer: Pemberitaan ini sesuai dengan harga Dinas Perkebunan setempat, bisa jadi harga di lapangan akan berbeda.

Sebagai upaya mengatasi tantangan global, pemerintah menerapkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk pekebun dengan lahan kurang dari 25 hektare. Program ini bertujuan untuk, Menghimpun data kepemilikan kebun rakyat.

Lantas, mempermudah akses petani terhadap bantuan pendanaan APBN maupun sumber lain. Kemudian mewujudkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan. Menjadi persyaratan dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Dalam upaya memastikan keberlanjutan industri sawit, pemerintah mewajibkan sertifikasi ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. ISPO mengatur berbagai aspek lingkungan, termasuk mitigasi emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dalam rantai pasok sawit.

“Kami terus mendorong seluruh pelaku usaha, termasuk pekebun, untuk memiliki sertifikasi ISPO demi meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan,” ujar Sudaryono. Saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) ke 7 dikutip Krusial dari InfoSAWIT di Sanur, Bali, Rabu (12/2/2025).

Sudaryono juga mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, LSM, dan petani—untuk terus mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan serta meningkatkan standar keberlanjutan industri sawit.

“Kita harus bersama-sama menjaga industri sawit agar tetap berdaya saing dan berkelanjutan,” katanya. Mengakhiri sambutannya, ia berharap upaya ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dalam mewujudkan industri sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.***

Tentunya, keberadaan minyak sawit sebagai sumber minyak makanan, menimbulkan munculnya berbagai persepsi baru. Lantaran, sejak mulai digunakan sebagai bahan baku BBN, minyak sawit mendapatkan banyak pertanyaan hingga tudingan, dimana konteks keberadaan minyak sawit digunakan sebagai pasokan bahan bakunya.

Namun, konteks perdebatan Food Vs Fuel? Sepertinya sudah tidak relevan lagi dibicarakan, lantaran sejak mulai diterapkan mandatori B5 hingga B35 tahun lalu, minyak sawit mentah (CPO) selalu dapat dipasok sebagai bahan baku biodiesel. Terlebih, keberadaan minyak makanan yang berbahan baku CPO, juga senantiasa mencukupi bagi kebutuhan lainnya.

Menariknya, justru berasal dari pertumbuhan industri biodieselnya, kendati kian besar pasar mandatori yang diberikan penugasannya dari pemerintah, namun pertumbuhan industri biodiesel nasional tidak terlalu ekspansif. Ada apa sebenarnya?

Kendati agak kontradiksi, dengan kebutuhan ketahanan pangan dan energi di Indonesia, namun swasembada minyak goreng sawit sudah sejak lama tercapai. Sedangkan keberadaan pasokan biodiesel guna memenuhi mandatori hingga B35 tahun lalu, juga senantiasa tercukupi. Artinya, pasokan bahan baku seperti CPO, akan selalu dapat tercukupi, melalui produksi yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit nasional, yang tersebar luas dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua.

Sehingga, kebutuhan pasar mandatori yang Tahun 2025 ini akan menjadi B40, hanya membutuhkan pasokan bahan baku sebesar 59 dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, produksi CPO Indonesia senantiasa mengalami pertumbuhan produksi setiap tahunnya berkisar antara 596 hingga 114. Sebab itu, hilirisasi industri sawit di Indonesia harus senantiasa terus berkembang.

Hilirisasi Sawit Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi.

Kebutuhan utama dari pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit (IHKS), sejatinya berasal dari regulasi Pemerintah Indonesia. Lantaran, seringkali terjadinya perubahan regulasi tanpa memperhatikan kondisi industrinya. Kecenderungan pemerintah, melihat persoalan berdasarkan data dan penjelasan pada ruang rapat semata. Sedangkan, kondisi nyata di lapangan, kurang mendapat perhatian serius dari aparatus pemerintahan.

Pada konteks pengembangan IHKS, keberadaan pangan dan energi dapat dijadikan satu visi dalam pengembangannya. Lantaran, keberadaan industri sawit memiliki ciri khas tertentu yang tidak bisa disamakan dengan keberadaan industri minyak nabati lainnya. Semisal, ciri khas yang dimiliki minyak sawit sebagai satu satunya minyak nabati yang memiliki mata rantai karbon terlengkap.

Mata rantai karbon terlengkap inilah, yang harus segera dijadikan acuan utama dalam menerapkan berbagai aturan regulasi pemerintah. Dimana, fokus pengembangan IHKS, dapat didorong melalui keunggulan daerahnya masing masing. Semisal, Provinsi Sumatera Utara, didorong pengembangan IHKS melalui Kawasan Industri Sawit yang terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi, kebutuhan minyak makanan dan biodiesel dapat terpenuhi pada suatu kawasan tertentu.

Merujuk pada arahan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 20252029 lalu.

Presiden menyampaikan optimisme bahwa kelapa sawit akan terus menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo juga meminta seluruh elemen bangsa untuk menjaga komoditas ini sebagai aset strategis yang mampu membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.

Ayo kita jaga bersama Sawit, mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Indonesia!

Beberapa emiten dari sektor perkebunan dan pengolahan sawit bahkan mencatatkan pertumbuhan yang cukup pesat, pada sembilan bulan (9M) 2024 kemarin, menurut riset PT Ina Sekuritas Indonesia.

Emiten seperti PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) mencatatkan laba bersih Rp860,5 miliar pada 9M 2024, tumbuh 71% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja penjualan yang mencapai Rp7,2 triliun, naik 9% yoy.

Selain itu, penurunan harga pupuk dan kenaikan harga rata-rata penjualan (ASP) minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), menjadi sentimen positif bagi kinerja DSNG.

Di sisi lain, DSNG baru-baru ini juga memperkuat bisnisnya di bidang energi terbarukan, dengan mengekspor 84.000 ton cangkang kelapa sawit (Palm Kernel Shell/PKS) ke Jepang.

Produsen CPO seperti PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga mencatatkan kinerja yang cukup solid, dengan pertumbuhan laba bersih 46% yoy pada 9M 2024. Kenaikan ASP CPO yang mencapai 19,8%, jadi penopang pertumbuhan laba bersih TAPG di periode ini.

Sementara produsen CPO seperti PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) dan PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) mencatatkan kenaikan laba bersih masing-masing 2% yoy dan 69% yoy pada 9M 2024. Pertumbuhan kinerja TBLA didukung oleh diversifikasi bisnis gula dan CPO, sedangkan pertumbuhan STAA didukung oleh sejumlah strategi ekspansi.

“Kami merekomendasikan BUY untuk DSNG (TP: IDR1.150), TAPG (TP: IDR875), TBLA (TP: IDR850), dan STAA (TP: IDR1.000),” tulis Ina Sekuritas Indonesia, dalam risetnya.

Rekomendasi itu, menurut Ina Sekuritas Indonesia, didukung oleh pertumbuhan laba yang solid dari masing-masing emiten, serta efisiensi operasional dan inisiatif ekspansi.***

source: IDN Financial

Pernyataan tersebut disampaikan Tengku Abrar Muda terkait simpang siurnya informasi dan tudingan seolah-olah masyarakat Aceh Selatan, khususnya Trumon telah mencaplok Hutan Kawasan Konservasi Rawa Singkil untuk menanami Sawit.

“Isu ini perlu diluruskan supaya tidak keliru dalam penafsiran hingga menimbulkan persoalan baru. Pemerintah Aceh Selatan dan Provinsi Aceh harus menjelaskan bahwa masyarakat tidak menanam sawit di Kawasan Rawa Singkil, melainkan di areal perkebunan rakyat,” kata Tengku Abrar Muda, pada Jum’at, 15 Maret 2024.

Perlu kami tegaskan, masyarakat sudah cukup kesulitan dan menderita akibat minimnya lapangan pekerjaan, sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi, termasuk beban biaya menyekolahkan putra-putri mereka.

Menurut mantan Panglima Kombatan GAM tersebut, pertanian kelapa Sawit salah satu solusi nyata untuk keluar dari persoalan yang menjerat kehidupan, sekaligus melepaskan diri dari himpitan ekonomi. Apalagi lahan sawit masyarakat bukan dalam kawasan hutan lindung yang disebut-sebutkan.

“Persoalan Kawasan Konservasi Rawa Singkil tentunya sudah ada titik geografisnya, jadi jangan dituding semua lahan kelapa sawit di Aceh Selatan sarat masalah. Ini tidak boleh terjadi demi hajat hidup masyarakat banyak,” tegas Abrar Muda.

Tengku Abrar Muda juga mengingatkan semua pihak, jangan ada pemikiran dengan berdirinya Pabrik Crude Palm Oil (CPO) di Aceh Selatan seakan-akan “menuduh” masyarakat membuka lahan sawit di Kawasan Rawa Singkil.

“Untuk diketahui, Pemerintah Aceh Selatan sudah jauh hari melarang (mewarning) warga menanam sawit di kawasan Hutan Konservasi Rawa Singkil. Jadi, jangan ada yang dikambing hitamkan. Keberadaan pabrik CPO sangat membantu rakyat tani dan tidak membeli produksi sawit di areal larangan,” paparnya.

Sebelumnya, semua pihak sudah menjalin kerja sama yang baik dalam upaya pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh Selatan. Mudah-mudahan akan hadir pabrik-pabrik yang lain untuk mendongkrak lajunya perekonomian dan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Catatan terpenting adalah, kehadiran investor yang bergerak di sektor PKS sangat berdampak positif bagi perkembangan daerah. Selain mendongkrak PAD juga merekrut tenaga kerja dan menstabilkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS). Prospek ini sangat menguntungkan petani sawit. Kami mohon jangan disalah artikan,” pungkas tokoh masyarakat kharismatik Aceh Selatan.***

Baca dan cari artikel, berita serta konten lainnya di Google News