<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pemulihan Bencana Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/pemulihan-bencana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 14:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Pemulihan Bencana Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Refleksi Bencana Sumatera, Kapolres Aceh Selatan Bicara Mitigasi</title>
		<link>https://www.krusial.com/refleksi-bencana-sumatera-kapolres-aceh-selatan-bicara-mitigasi/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/refleksi-bencana-sumatera-kapolres-aceh-selatan-bicara-mitigasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[AKBP T. Ricki Fadlianshah]]></category>
		<category><![CDATA[ANTARA Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana Hidrometeorologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Aceh Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Pemulihan Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi bencana Sumatera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=58252</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com — Mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh. Hal itu disampaikan Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah dalam diskusi refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi Sumatera di Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026). Dalam forum yang digelar Perum LKBN ANTARA Biro Aceh di Auditorium Lantai 2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial.com —</strong> Mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Aceh.</p>
<p>Hal itu disampaikan Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah dalam diskusi refleksi satu tahun bencana hidrometeorologi Sumatera di Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).</p>
<p>Dalam forum yang digelar Perum LKBN ANTARA Biro Aceh di Auditorium Lantai 2 Museum Tsunami Aceh tersebut, Ricki memaparkan pengalaman penanganan bencana di Aceh Selatan sekaligus menyoroti pentingnya membangun sistem mitigasi yang lebih terencana dan berkelanjutan.</p>
<p>Diskusi bertema “Percepat Pemulihan, Bangun Ketangguhan Aceh” itu menjadi ruang evaluasi penanganan bencana selama setahun terakhir, sekaligus membahas strategi mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana.</p>
<p>Ricki menjelaskan, kondisi geografis Aceh Selatan yang beragam membuat setiap kawasan memiliki tingkat kerawanan berbeda. Wilayah pesisir menghadapi potensi banjir dan gelombang tinggi, kawasan pegunungan rentan longsor, sementara daerah aliran sungai berisiko mengalami luapan dan genangan ketika curah hujan meningkat.</p>
<p>Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, aparat, dan berbagai unsur penanggulangan bencana.</p>
<p>Ia turut menguraikan sejumlah langkah yang dilakukan kepolisian dalam penanganan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, respons darurat, evakuasi warga, pengamanan jalur transportasi, pendirian posko pengungsian, penyaluran bantuan hingga keterlibatan personel dalam proses pemulihan.</p>
<p>Kehadiran personel kepolisian di wilayah terdampak, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi bantuan, pemantauan kondisi lapangan, evakuasi warga serta pemulihan bersama masyarakat.</p>
<p>Ricki menilai, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada situasi darurat. Dampak bencana juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kerusakan rumah, jalan, jembatan dan fasilitas umum, hingga terganggunya aktivitas ekonomi, pelayanan publik, akses transportasi serta mata pencaharian warga.</p>
<p>Karena itu, penanganan harus terintegrasi sejak tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan kembali juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan tingkat kerawanan wilayah agar tidak memperbesar risiko bencana serupa di masa mendatang.</p>
<p>Dalam refleksi tersebut, sejumlah agenda pemulihan di Aceh Selatan turut menjadi perhatian, antara lain perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pemulihan perumahan, penguatan ekonomi masyarakat, pemulihan pelayanan publik serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana.</p>
<p>Kapolres juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penanganan bencana, seperti luasnya wilayah terdampak, keterbatasan akses ke sejumlah lokasi, kebutuhan pendataan kerusakan yang akurat, ketersediaan sarana dan alat berat, potensi bencana susulan hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.</p>
<p>Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan lingkungan, gotong royong, penyampaian informasi kondisi wilayah dan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan pertolongan dinilai dapat memperkuat upaya penanggulangan.</p>
<p>“Bencana mungkin merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan, tetapi tidak boleh meruntuhkan solidaritas dan semangat kita untuk bangkit bersama,” ujarnya.</p>
<p>Ricki berharap semangat kebersamaan terus terjaga dalam proses penanganan maupun pemulihan bencana. Pemerintah, TNI-Polri, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, dunia usaha dan masyarakat dinilai perlu bergerak bersama untuk mewujudkan daerah yang lebih aman dan tangguh.</p>
<p>Diskusi tersebut turut menghadirkan Ir. Faizal Adriansyah, M.Si., akademisi sekaligus Widyaiswara Ahli Utama LAN RI; Bayu Arie Wibowo, S.T., Manager Operasi dan Pemeliharaan Sistem Distribusi PT PLN UID Aceh; Hasyim Abdullah, Regional Business Control Manager RO 1 BSI Aceh; Dr. Drs. Amran, M.T., Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri sekaligus Juru Bicara Satgas PRR; Mochamad Husni, VP Corporate Communication PT Astra Agro Lestari; serta Febrianto Budi Anggoro, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Aceh.</p>
<p>Diskusi dipandu Nurul Hasanah, dengan Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah sebagai salah satu pemateri. <strong>***</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/refleksi-bencana-sumatera-kapolres-aceh-selatan-bicara-mitigasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bencana Beutong Ateuh Belum Pulih, Izin Tambang Malah Berdatangan</title>
		<link>https://www.krusial.com/bencana-beutong-ateuh-belum-pulih-izin-tambang-malah-berdatangan/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/bencana-beutong-ateuh-belum-pulih-izin-tambang-malah-berdatangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana Nagan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Beutong Ateuh]]></category>
		<category><![CDATA[Beutong Ateuh Banggalang]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan Beutong Ateuh]]></category>
		<category><![CDATA[Izin tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat Beutong Ateuh]]></category>
		<category><![CDATA[Nagan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Pemulihan Bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Pertambangan Nagan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Aceh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=55068</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com — Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kemerdekaan tahun ini dirayakan dengan kegelisahan. Di tengah peringatan HUT ke-81 RI, satu spanduk dibentangkan dengan pesan menggambarkan kondisi masyarakat setempat, “81 Tahun Indonesia Merdeka, Beutong Ateuh Belum Pulih, Bencana Belum Selesai, Izin Tambang Sudah Datang.” Pesan itu menjadi bentuk keresahan warga yang menilai proses [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial.com —</strong> Bagi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kemerdekaan tahun ini dirayakan dengan kegelisahan.</p>
<p>Di tengah peringatan HUT ke-81 RI, satu spanduk dibentangkan dengan pesan menggambarkan kondisi masyarakat setempat, “81 Tahun Indonesia Merdeka, Beutong Ateuh Belum Pulih, Bencana Belum Selesai, Izin Tambang Sudah Datang.”</p>
<p>Pesan itu menjadi bentuk keresahan warga yang menilai proses pemulihan pascabencana di wilayah mereka belum sepenuhnya selesai. Pada saat bersamaan, persoalan pertambangan kembali mencuat dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan kawasan tersebut.</p>
<p>Nyak Ti, warga Beutong Ateuh, mempertanyakan alasan aktivitas pertambangan kembali menjadi perhatian ketika masyarakat masih berupaya memulihkan kehidupan setelah bencana besar dihadapi sejak November 2025 hingga kini.</p>
<p>“Kami ini belum selesai pulih. Luka akibat bencana masih ada, tetapi sekarang kami kembali dihadapkan dengan persoalan tambang. Kami bertanya, sebenarnya pemerintah mau membawa Beutong Ateuh ke mana?” ujar Nyak Ti kepada Krusial, Rabu (19/8/2026).</p>
<p>Menurut dia, Beutong Ateuh tidak semestinya hanya dilihat dari potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kawasan tersebut merupakan ruang hidup masyarakat yang bergantung pada tanah, hutan dan sumber air untuk kehidupan sehari-hari.</p>
<p>“Beutong Ateuh bukan hanya tanah yang ada di peta. Di sini ada rumah kami, kebun kami, hutan kami, sungai kami dan kehidupan anak cucu kami. Kalau semua ini rusak, siapa yang akan menanggung akibatnya?” katanya.</p>
<p>Kekhawatiran warga juga tidak terlepas dari sejarah panjang persoalan pertambangan di kawasan tersebut. Dalam naskah yang disampaikan masyarakat, disebutkan bahwa izin pertambangan sebelumnya pernah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020.</p>
<p>Karena itu, munculnya kembali informasi mengenai izin pertambangan memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Di antaranya terkait dasar penerbitan izin, proses perizinan, status kawasan, kajian lingkungan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.</p>
<p>Bagi warga, persoalannya bukan semata-mata menerima atau menolak pembangunan. Mereka mempertanyakan apakah pembangunan tersebut akan memberikan manfaat tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.</p>
<p>“Kami bukan tidak mau pembangunan. Tapi jangan sampai pembangunan justru membuat kami kehilangan ruang hidup. Kami ingin hidup aman, hutan tetap ada, air tetap bersih dan anak cucu kami masih punya tempat untuk hidup,” ujar Nyak Ti kepada Krusial, Rabu (19/8/2026).</p>
<p>Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena masyarakat masih berada dalam fase pemulihan pascabencana. Pemulihan bukan hanya menyangkut pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, tetapi juga kondisi lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi warga.</p>
<p>Di tengah kondisi itu, masyarakat mempertanyakan apakah aktivitas ekstraktif sudah tepat menjadi bagian dari arah pembangunan kawasan.</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Kemerdekaan dan Hak atas Ruang Hidup</strong></span></p>
<p>Bagi masyarakat Beutong Ateuh, momentum kemerdekaan menjadi ruang untuk kembali mengingatkan pemerintah mengenai hak warga atas rasa aman dan lingkungan hidup yang baik.</p>
<p>“Kami ingin Beutong Ateuh dipulihkan, bukan dieksploitasi. Kami ingin pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat, bukan hanya ketika ada bencana, tetapi juga sebelum bencana dan sebelum kerusakan terjadi,” kata Nyak Ti.</p>
<p>Menurut dia, pemulihan kawasan harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat.</p>
<p>Bagi warga, memulihkan Beutong Ateuh berarti memastikan hutan tetap terjaga, sungai tetap mengalir, tanah tetap produktif dan masyarakat memiliki kepastian terhadap ruang hidupnya.</p>
<p>Karena itu, sebelum membicarakan potensi sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, masyarakat ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar—sudahkah Beutong Ateuh benar-benar pulih dari bencana?</p>
<p>Nyak Ti dan warga berharap pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai status izin pertambangan yang dipersoalkan, proses penerbitannya serta kajian lingkungan dan pelibatan masyarakat.</p>
<p>Sebab bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera setiap 17 Agustus.</p>
<p>Kemerdekaan juga berarti masyarakat dapat hidup aman di tanahnya sendiri, memiliki lingkungan yang layak dan sehat, serta mempunyai suara dalam menentukan masa depan ruang hidupnya.<strong> ***</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/bencana-beutong-ateuh-belum-pulih-izin-tambang-malah-berdatangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Aceh Serahkan Dokumen R3P ke Pusat, Kebutuhan Pemulihan Capai Rp153,3 Triliun</title>
		<link>https://www.krusial.com/pemerintah-aceh-serahkan-dokumen-r3p-ke-pusat-kebutuhan-pemulihan-capai-rp1533-triliun/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/pemerintah-aceh-serahkan-dokumen-r3p-ke-pusat-kebutuhan-pemulihan-capai-rp1533-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 12:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pemerintah Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Juru Bicara Pemerintah Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad MTA]]></category>
		<category><![CDATA[Pemulihan Bencana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=48403</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; Pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dokumen tersebut diserahkan pada Selasa, 3 Februari 2026, sebagai dasar penanganan pemulihan Aceh pasca bencana secara menyeluruh. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan penyerahan dokumen tersebut. Ia menjelaskan, R3P telah disahkan oleh Gubernur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong></span> Pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).</p>
<p>Dokumen tersebut diserahkan pada Selasa, 3 Februari 2026, sebagai dasar penanganan pemulihan Aceh pasca bencana secara menyeluruh.</p>
<p>Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan penyerahan dokumen tersebut.</p>
<p>Ia menjelaskan, R3P telah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data lengkap mengenai kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan pasca bencana yang diajukan oleh seluruh level kewenangan, mulai dari kementerian/lembaga (K/L), Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten dan kota.</p>
<p>“Dokumen R3P ini merupakan hasil kompilasi dari seluruh kebutuhan pemulihan pasca bencana, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Muhammad MTA, Minggu (8/2/2026).</p>
<p>Ia menambahkan, sebelum disampaikan ke pusat, Tim Bappenas RI telah lebih dulu datang ke Aceh untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pemerintah Aceh. Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan dokumen R3P agar sejalan dengan kebijakan nasional penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p>
<p>Saat ini, lanjutnya, BNPB tengah melakukan proses verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen R3P yang diajukan. Setelah itu, BNPB dijadwalkan melakukan verifikasi faktual ke lapangan di sejumlah kabupaten dan kota sesuai dengan data dan rencana yang tertuang dalam dokumen tersebut.</p>
<p>“Setelah verifikasi faktual selesai, BNPB akan meneruskan dokumen R3P kepada Bappenas RI untuk persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” jelasnya.</p>
<p>Berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pasca bencana diperkirakan mencapai Rp153,3 triliun.</p>
<p>Anggaran tersebut terdiri dari kewenangan kementerian/lembaga pusat sebesar Rp41,8 triliun, kewenangan Pemerintah Aceh Rp22 triliun, kewenangan pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.</p>
<p>Muhammad MTA menegaskan, meski proses verifikasi masih berjalan, berbagai langkah pemulihan tetap terus dilakukan oleh pemerintah.</p>
<p>Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap bersatu dan berkolaborasi demi kebangkitan Aceh pasca bencana.</p>
<p>“Pemerintah Aceh berharap semua pihak terus bersinergi agar Aceh bisa bangkit dan menjadi lebih baik setelah bencana ini,” ujarnya.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/pemerintah-aceh-serahkan-dokumen-r3p-ke-pusat-kebutuhan-pemulihan-capai-rp1533-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
