ASN yang memiliki anak usia PAUD, SD, SMP, hingga SMA diperbolehkan menyesuaikan waktu kerja agar dapat mengantar buah hati mereka ke sekolah sebelum kembali menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga. Pemerintah Aceh menilai momen hari pertama sekolah merupakan waktu penting bagi orang tua untuk memberikan pendampingan kepada anak.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.8.6.1/8123 tertanggal 10 Juli 2026 tentang Fleksibilitas Waktu Kerja yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, atas nama Gubernur Aceh.

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), hingga Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh agar menerapkan kebijakan tersebut di masing-masing instansi.

Dalam surat itu dijelaskan, ASN yang mengantar anak ke sekolah tetap diwajibkan melakukan presensi elektronik, namun dapat dilakukan dari lokasi sekolah tempat anaknya bersekolah. Sementara ASN yang tidak mengantar anak tetap melaksanakan presensi elektronik dan bekerja di unit kerja masing-masing seperti biasa.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Aceh juga meniadakan apel pagi pada Senin, 13 Juli 2026. Langkah ini diambil agar ASN memiliki keleluasaan mendampingi anak tanpa terbebani kewajiban mengikuti apel sebelum jam kerja.

Meski memberikan fleksibilitas, Pemerintah Aceh menegaskan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Sekda Aceh Muhammad Nasir meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menyosialisasikan kebijakan tersebut sekaligus memastikan seluruh tugas pemerintahan tetap berjalan normal.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong instansi memberikan ruang bagi ayah maupun ibu yang berstatus ASN untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat peran keluarga, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.***

Perubahan nyata ini salah satunya diejawantahkan melalui implementasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja. Manfaatnya, setiap program dan kegiatan dapat terimplementasi dan terukur dampaknya dengan baik sehingga setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan.

Sejalan dengan itu, Zona Integritas (ZI) menjadi predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya melakukan evaluasi AKIP untuk mengukur kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan bagi instansi pemerintah. Zona Integritas pada satuan dan unit kerja di instansi pemerintah pun dievaluasi untuk mengukur keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam mereform unit kerja menjadi unit kerja yang memiliki integritas, kinerja tinggi, dan memiliki pelayanan publik yang prima.

Pada evaluasi ZI di tahun 2025, 204 unit kerja memperoleh predikat menuju WBK dan 108 unit kerja memperoleh predikat menuju WBBM. Kementerian Hukum menjadi salah satu Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak di Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menuturkan saat ini kementerian yang dipimpinnya terus berbenah dalam reformasi birokrasi di bidang hukum. Ia beserta jajaran memastikan perencanaan dan penganggaran semakin berorientasi pada hasil dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus melakukan bertransformasi. Kami sampaikan agar Kementerian Hukum bisa menjadi laboratorium Kementerian PANRB terkait dengan reformasi birokrasi,” ujar Supratman dalam SAKIP dan ZI Awards 2025, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Supratman mengungkapkan pembangunan Zona Integritas di Kementerian Hukum terus digalakkan di semua area, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan pelayanan publik. Ia pun menilai bahwa digitalisasi dalam birokrasi berperan penting untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan penyederhanaan prosedur layanan.

“Mulai dari perencanaan anggaran, analisis beban kerja, sampai kepada  outcome nya harus betul-betul diperhatikan. Termasuk manajemen talenta di Kementerian Hukum, tidak ada anak emas. Siapa yang berprestasi, yang punya kapasitas dan inovasi, kita beri penghargaan,” imbuhnya.

Tidak hanya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pun turut menjadi Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBBM Terbanyak Tahun 2025, yaitu tujuh unit kerja.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menguraikan dalam mendorong budaya kinerja dan integritas yang berkelanjutan di Kementerian Imipas diperlukan berbagai instrumen dengan pendekatan yang berbeda.

“Ketika kami ada di sektor privat, BUMN, banyak instrumen untuk mendorong kinerja. Ketika kami ada di _public sektor_, tentu ada aturan-aturan main atau keterbatasan, tetapi itu tidak menutup atau pun menahan semangat kami beserta seluruh jajaran dari Menteri, KUPT sampai pegawai di seluruh pelosok untuk berkinerja,” jelas Silmy.

Silmy mengungkapkan Zona Integritas mendorong komitmen dan tanggung jawab Kementerian Imipas dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, disiplin penggunaan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

“Dengan program seperti ini memacu kinerja para anggota, para pimpinan UPT, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat di Indonesia. Baik itu program digitalisasi maupun juga hal-hal yang menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan,” pungkas Silmy.***

Proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

Pemerintah menyediakan alokasi kebutuhan CPNS tahun 2025 melalui sekolah kedinasan. SKD hari pertama ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan.
“Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme didalam proses seleksi ini,” katanya usai melakukan peninjauan.

Menteri Rini mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan proses seleksi serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara transparan. Seleksi dilaksanakan secara ketat sehingga menutup rapat celah kecurangan, tujuannya untuk menghasilkan individu yang berkualitas.

Lebih lanjut disampaikan proses seleksi sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan reformasi birokrasi, agar pelayanan publik semakin profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dirinya berpesan kepada para peserta untuk tetap percaya diri, jujur, dan tidak tergoda menggunakan bantuan pihak lain dalam mengikuti seleksi. Dengan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan seleksi sekolah kedinasan ini dapat menghasilkan aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi untuk melayani masyarakat.

“Saya berharap semua peserta nanti yang akan melakukan tes untuk bersiap-siap, karena hanya kalian lah yang akan bisa menolong kalian sendiri. Karena proses seleksi betul-betul kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil tes saudara akan terlihat secara riil time,” ucapnya.

Tahap SKD dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 26 Agustus 2025. Sementara pengumuman hasil SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Usai SKD, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025. Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

Adapun persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebesar 3.252 formasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh sekolah kedinasan dibawah naungan tujuh instansi.

(HUMAS MENPARB)

Peninjauan dilakukan pada 31 instansi yang kini telah bergabung dengan jumlah 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun non-perizinan. Menteri Rini mengatakan MPP Kab. Badung menjadi salah satu pionir pendirian MPP sejak diresmikan tujuh tahun lalu pada 17 September 2018.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, serta seluruh petugas pelayanan yang setiap hari hadir melayani masyarakat, dengan rata-rata kunjungan 220 orang per hari. Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat,” ungkap Menteri Rini usai meninjau MPP Kab. Badung, Senin (4/8/2025).

Menteri Rini menambahkan selain MPP, saat ini pemerintah tengah menjalankan program prioritas Presiden sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan yang merata, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh semua.

“MPP bisa menjadi jembatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan untuk percepatan program-program Presiden. Tadi kita lihat ada layanan Dinas Kesehatan, ternyata di sini selain program Cek Kesehatan Gratis, tapi juga diperluas lagi untuk program Nak Badung Sehat. Memang kesejahteraan rakyat itu sangat penting dan ini sesuai dengan yang diinginkan Bapak Presiden melalui Asta Citanya,” jelasnya.

Pada evaluasi tahun 2024, MPP Kab. Badung mendapatkan predikat Prima secara berturut-turut dari tahun 2023. Dengan predikat Prima, MPP Kab. Badung membuktikan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, ramah, dan mendorong iklim investasi yang kondusif.

Karenanya, Menteri Rini berharap kehadiran MPP ini bisa terus mendorong lebih banyak investasi di Kabupaten Badung. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempermudah investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan pelayanan, MPP ini pun telah menerapkan pakta integritas, bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk masyarakat sebagai penerima layanan. “Jadi MPP Kab. Badung mengajak juga para penerima layanan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam proses pelayanan yang dilakukan,” ungkap Menteri Rini.

Menteri Rini juga mengapresiasi MPP Kab. Badung dengan program Jemput Bola, yang memastikan masyarakat lansia, penyandang disabilitas, maupun warga di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi dan kependudukan. Ini wujud komitmen dalam menghadirkan layanan publik inklusif yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

“MPP Kab. Badung menjadi contoh nyata pelayanan publik yang mempermudah masyarakat sekaligus mendorong investasi,” imbuhnya.

Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini menyampaikan keberhasilan MPP Kab. Badung lahir berkat dukungan bersama lintas instansi, yaitu bagaimana program pemerintah dilakukan secara bersama-sama menjadi shared outcome untuk menghadirkan layanan yang setara bagi semua. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar kertas, tapi bagaimana program-program pemerintah itu diorkestrasi dengan baik dan berdampak.

“Dan MPP Kab. Badung sudah mengorkestrasi yang semuanya bersama-sama dalam satu tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga negara selalu hadir di masyarakat untuk memberikan transformasi birokrasi yang lebih melayani pada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Hadirnya MPP Kab. Badung dalam menyediakan kemudahan layanan pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Evangeline, masyarakat Kab. Badung yang bertandang ke MPP untuk mengurus NIB (Nomor Izin Berusaha).

Evangeline mengatakan kehadiran MPP menghapus sekat informasi karena memudahkan dirinya dalam mengakses informasi terkait kelengkapan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Selain itu, berkumpulnya berbagai instansi dalam satu tempat dinilai sangat efisien.

“Rencananya saya mau mengurus NIB dan setelah diberi informasi, saya sekalian mau bertanya ke Dinas Perindustrian dan BPOM. Senang banget enggak sampai 30 menit sudah selesai dan kehadiran MPP ini sangat efektif ya karena tidak membuang waktu dan biaya,” tutup Evangeline.

(HUMAS MENPANRB)

“Hari ini Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas Sekolah Rakyat bersama jajaran menteri terkait. Pada rapat ini kami menyampaikan perkembangan penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat dirancang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial. Secara kelembagaan, UPT ini akan berada di bawah koordinasi Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Balai Diklat dan Politeknik Kesejahteraan Sosial yang sudah ada saat ini.

“Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.

Dalam penyiapan kelembagaan Sekolah Rakyat, saat ini telah dibentuk 100 Sekolah Rakyat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial No. 7/2025 tentang Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut Surat Menteri PANRB. Dalam Peraturan tersebut, telah ditetapkan 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Menteri Rini menyampaikan, dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM telah ditetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi. Selanjutnya direncanakan penambahan 59 lokasi dengan formasi guru yang akan ditetapkan untuk pemenuhannya sesuai kebutuhan.

“Adapun Tahap 2 tengah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat,” pungkasnya.

(HUMAS MENPANRB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa melalui city branding, pemerintah daerah dapat memperkuat narasi kebangsaan yang berbasis nilai-nilai lokal, meningkatkan kebanggaan warga, dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

“Di era sekarang, narasi pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan kebijakan,” kata Menteri Rini saat menerima audiensi City Brand Institute di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Melalui city branding, pemerintah daerah dapat menyampaikan identitas dan arah pembangunan secara konsisten dengan bahasa yang bisa dipahami publik. “Artinya, bukan hanya apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi bagaimana hal itu dipersepsikan oleh masyarakat,” jelasnya.

Strategi ini menurutnya menjadi semakin relevan karena pelayanan publik saat ini bergerak ke arah yang lebih human-centered, berbasis kebutuhan, pengalaman, dan harapan warga. Dalam konteks itu, city branding dapat memperkuat kepercayaan, memperluas partisipasi masyarakat, dan membangun koneksi emosional antara pemerintah dan warga.

“Kami melihat city branding bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian penting dari tata kelola komunikasi publik yang lebih berdampak. Ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi ke depan, bagaimana pemerintah makin mampu membangun relasi yang kuat dengan masyarakat,” ujarnya.

Menteri Rini mengatakan untuk mewujudkannya, saat ini Kementerian PANRB bersama City Brand Institute tengah menjajaki kerjasama terkait peningkatan kompetensi dan pemahaman city branding bagi para ASN. Kompetensi ASN mencakup aspek teknis, manajerial, sosiokultural, dan kompetensi digital.

“Untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing daerah, diperlukan penguatan di semua dimensi tersebut. Program pelatihan dari City Brand Institute dapat menjadi platform strategis untuk mengasah berbagai jenis kompetensi ini secara kontekstual,” kata Menteri Rini.

Menteri Rini menambahkan bahwa Grand Design Manajemen ASN 2025–2045 mendorong pembentukan ASN yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Program pembelajaran berbasis praktik, seperti pendekatan action learning dalam pelatihan City Brand Institute dapat mendukung pembentukan kapabilitas ASN untuk menghadapi tantangan global.

Model pembelajaran mandiri memberikan ruang bagi ASN untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran yang relevan. Adapun pengembangan kompetensi ASN tidak dapat hanya bergantung pada instansi pemerintah. Kolaborasi dengan pihak luar, termasuk lembaga swasta dan nirlaba saat ini menjadi keniscayaan.

Selain itu, pada 2045 ASN juga ditargetkan memiliki kompetensi global dan digital, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerja berbasis data dan etika. “Pelatihan tematik yang mendorong kepekaan lintas sektor dan segmentasi publik, seperti city branding ini dapat memperkuat pencapaian target tersebut di tingkat daerah,” tambahnya.

(HUMAS MENPANRB)

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Otok Kuswandaru, mengungkapkan bahwa Tim Evaluasi melakukan sidang pleno untuk menentukan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik. Otok mengapresiasi seluruh TE yang telah bekerja keras melakukan penilaian dalam waktu singkat dan dengan jumlah yang tidak sedikit.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TE, karena Bapak/Ibu bukan hanya menjadi perwakilan dari berbagai perguruan tinggi masing-masing, tetapi juga membawa semangat keilmuan dan dedikasi yang luar biasa untuk inovasi pelayanan publik,” ujar Deputi Otok dalam Sidang Pleno Tim Evaluasi KIPP Tahun 2025, secara daring, Senin (14/7/2025).

TE telah melakukan penilaian proposal KIPP 2025 sejak 30 Juni hingga 13 Juli 2025, didampingi oleh Tim Sekretariat, dan sudah melakukan konsolidasi nilai di internal tim kecil sebelum sidang pleno. Penilaian proposal dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB No. 4/2025 tentang KIPP 2025, yaitu merujuk pada indikator penilaian dan dilakukan secara peer review.

Penilaian proposal inovasi oleh TE menghasilkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Finalis Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi. Berdasarkan Pedoman Menteri No. 4/2025, kriteria yang perlu diperhatikan oleh TE adalah memenuhi passing grade minimal 85. Inovasi yang telah terbukti pernah direplikasi lebih diutamakan dibanding yang belum.

Menteri PANRB sebelumnya menekankan bahwa KIPP hadir bukan sekadar lomba, melainkan policy tool yang dirancang untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Inovasi yang diajukan dalam KIPP diharapkan dapat direplikasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga mitigasi bencana.

“Bu Menteri berpesan agar KIPP menjadi bukti bahwa inovasi itu tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat saja, tapi bisa di-scaling up secara luas di seluruh Indonesia dan bisa diterapkan secara lebih luas sebagai kebijakan nasional,” imbuh Otok.

Dalam sidang pleno, Tim Evaluasi KIPP memaparkan hasil penilaian dan nominasi dari masing-masing Tim Kecil. Setiap TE menyampaikan inovasi yang dinominasikan, menentukan, dan menghasilkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Finalis Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Berita Acara sekaligus penyerahan Daftar Finalis Top Inovasi dari Ketua TE KIPP 2025 Fadillah Amin kepada Ketua Tim Sekretariat KIPP Otok Kuswandaru. “Inovasi yang terpilih sebagai finalis akan dilakukan penilaian fisibilitas scaling up oleh Tim Panel Independen (TPI) dan oleh masyarakat pada tanggal 21-23 Juli 2025,” pungkas Otok.***

(HUMAS MENPANRB)

Gaji Aparatur Sipil Negeri (ASN) mengalami kenaikan sebesar 8 persen. Kenaikan ini berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kenaikan gaji PNS diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang diundangkan sejak 26 Januari 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, menyebut langkah ini adalah demi memastikan kesejahteraan bagi seluruh ASN.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan maupun BKN terkait kenaikan gaji ASN tahun 2025. Artinya, rencana kenaikan sebesar 16 persen belum bisa dipastikan.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan, belum ada pembahasan kenaikan gaji PNS tahun ini. Hal itu disebabkan masih berlangsungnya penyesuaian program dan anggaran di awal pemerintahan.

Rini mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS tercantum dalam dokumen KEM-PPKF 2025. Namun, ia menegaskan dokumen tersebut tidak mencantumkan persentase kenaikannya.

Menurut Rini, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan perlu duduk bersama untuk membahas rencana kenaikan gaji ASN. Karena itu, masyarakat diminta menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah terkait kepastian kenaikan tersebut.

Besaran gaji ASN tahun 2025 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Pemerintah menetapkan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja pegawai. 

Gaji PNS dibedakan berdasarkan masa kerja dan golongan ruang, mengacu pada ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Terdapat empat golongan PNS, yaitu I, II, III, dan IV, dengan nominal gaji yang berbeda sesuai tingkat golongan.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

– Gaji PNS Golongan I

• Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
• Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
• Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
• Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

– Gaji PNS Golongan II

• IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
• IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
• IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
• IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

– Gaji PNS Golongan III

• IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
• IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
• IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
• IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

– Gaji PNS Golongan IV

• IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
• IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
• IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
• IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.000
• IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Gaji yang disebutkan di atas belum termasuk tunjangan melekat yang diterima PNS setiap bulan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, serta tunjangan kinerja atau jabatan.

Tunjangan kinerja (tukin) bergantung pada jabatan dan instansi tempat PNS bekerja. Setiap instansi menetapkan besaran tukin yang berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing.***

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya hubungan erat antara nilai-nilai Pancasila, agenda reformasi birokrasi, dan core values ASN BerAKHLAK.

“Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, reformasi birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sehingga masyarakat merasakan langsung dampaknya dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Rini dalam pernyataannya, Minggu (1/6/2025).

Rini menyatakan bahwa nilai-nilai dalam BerAKHLAK—yakni Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—merupakan cerminan langsung dari semangat Pancasila yang harus menjadi karakter ASN di seluruh Indonesia.

“Pancasila mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini selaras dengan nilai loyalitas dalam core values ASN BerAKHLAK,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusung tema peringatan tahun ini: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.” Tema tersebut dipandang relevan dalam memperkuat nilai kebangsaan di tengah dinamika global dan tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Rini menambahkan bahwa ASN sebagai garda terdepan pemerintahan dituntut bekerja dengan dedikasi tinggi dan menjunjung integritas. Hal ini sekaligus menjadi wujud pengamalan sila kedua dan kelima Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini disebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat ideologi negara dalam setiap dimensi pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi bukan tujuan akhir, tapi sarana untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah rakyat. Semangat Pancasila harus menjadi nafas dari seluruh kerja ASN,” tutup Rini.***

Menurut Rini, seleksi CPNS 2025 akan dibuka jika telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. “Belum ada pengumuman resmi untuk pendaftaran CPNS 2025 karena proses pengangkatan CPNS 2024 masih berjalan,” jelas Rini.

Rini juga menjelaskan bahwa penambahan 14 kementerian dalam Kabinet Merah Putih mempengaruhi proses seleksi. KemenPAN-RB perlu melakukan pemetaan jabatan dan menghitung kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan formasi yang ada.

Rini sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengadaan CPNS 2025 perlu menunggu hasil seleksi CPNS 2024. “Sangat mungkin (CPNS dibuka tahun 2025), tapi kita harus menyelesaikan CPNS 2024 terlebih dahulu supaya tidak menumpuk dan pelamar tidak bingung,” ungkap Rini.

Saat ini, terdapat isu bahwa format seleksi PPPK 2025 akan berubah dan tidak sama dengan format PPPK 2024. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa mulai tahun 2025, tidak akan ada lagi jalur seleksi PPPK khusus untuk tenaga honorer.

Perubahan format seleksi PPPK 2025 ini akan berdampak signifikan. Bagi tenaga honorer negeri, kebijakan ini menjadi kabar kurang menggembirakan karena mereka harus bersaing secara terbuka dengan pelamar dari kalangan umum. Sebaliknya, kebijakan ini membuka peluang yang lebih besar bagi tenaga honorer swasta dan masyarakat umum untuk menjadi bagian dari ASN melalui jalur PPPK.

Dengan demikian, seleksi PPPK 2024 dapat dikatakan menjadi kesempatan terakhir bagi tenaga honorer negeri untuk diangkat dengan skema afirmatif.***