Foto Menteri Raja Juli bermain domino beredar luas di media sosial dan menuai reaksi keras dari netizen. Didalam foto, terdapat empat orang bermain domino diantaranya Raja Juli, Abdul Kadir Karding dan pengusaha Azis Wellang. 

“Dari hati terdalam, saya mohon maaf sebesar besarnya pada Pak Presiden Pabowo, Komisi IV DPR mitra saya terutama masyarakat Indonesia. Permohonan maaf atas kericuhan yang terjadi, karena foto yang beredar tersebut,” kata Menteri Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).

Raja Juli menegaskan tidak mengetahui status Azis Wellang dalam kasus pembalakan liar. Raja Juli menjelaskan dirinya sedang berbincang dengan Karding saat itu menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Keduanya berbincang selama tiga jam di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Kemudian dirinya keluar dan melihat ada 20-30 orang bermain domino di posko.

“Saya dari toilet mau pulang terus mereka (bilang) ‘main dulu’, mereka sedang main, Mas Karding ada disitu. Dua orang berdiri, saya duduk di sana,” jelasnya.

“Saya cuma main dua kali setelah itu saya pulang. Saya tidak tau status temen main saya yang kiri dan kanan,” kata Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut berjanji akan berhati-hati dalam bertindak sebagai pejabat negara. “Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitifitas masyarakat,” ucapnya.***

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah terhadap Mukhtarudin dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore. Diketahui, Mukhtarudin merupakan politisi Partai Golkar yang saat ini tercatat sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 asal dapil Kalimantan Tengah.

Pria kelahiran Pangkalan Bun, 6 September 1964 ini diketahui sudah tiga kali menjadi wakil rakyat. Yakni, periode 2004-2009; 2019-2024; dan 2024-2029.

Sementara itu, karier politik Mukhtarudin dibangun bersama Partai Golkar. Dikutip dari laman resmmi DPR RI, ia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II GOLKAR Kobar 2003-2008.

Hingga akhirnya Mukhtarudin dipercaya menduduki sejumlah posisi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Seperti Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial.

Kemudian, dari sisi pendidikan, Mukhtarudin adalah Sarjana Ilmu Administrasi Negara jebolan dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 1988. Selain di bidang politik, Mukhtarudin tercatat sebagai pengusaha swasta.

Lalu, pernah tergabung sebagai pegawai negeri swasta (PNS) pada Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) sebagai Kabid Promsi Penanaman Modal Daerag Kabupaten Kota Waringin Barat 1990-2002. Kemudian, Mukhtarudin juga pernah menjadi staf pengajar STIE Nusantara.

Berikut riwayat organisasi Mukhtarudin bersama Golkar dikutip dari laman resmi DPR RI:

• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: KETUA BIDANG PENANGANAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL. Tahun: 2019-2024
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: KOORDINATOR WILAYAH KALTENG BAPILU. Tahun: 2019 – 2024
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: WAKIL KETUA KORBID PENANGANAN PEMILU JAWA DAN KALIMANTAN. Tahun: 2018
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: ANGGOTA DEP.PP WILAYAH KALIMANTAN. Tahun: 2009 – 2014
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: WAKIL KOORDINATOR PROPINSI KALTENG BAPPILU. Tahun: 2008
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: WAKIL KETUA SUB EVALUASI DAN PERENCANAAN BAPPILU . Tahun: 2008
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: WAKIL KETUA POKJA KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. Tahun: 2005 – 2009
• DPD II GOLKAR KOBAR, Sebagai: WAKIL KETUA. Tahun: 2003 – 2008
• BPC GAPENSI KOBAR, Sebagai: ANGGOTA . Tahun: 2003 – 2007
• MPI KNPI KOBAR, Sebagai: WAKIL KETUA. Tahun: 2002 – 2005 AMPG KOBAR, Sebagai: KETUA PD II. Tahun: 2002 – 2004 DPD
• AMPI KALTENG, Sebagai: WAKIL KETUA . Tahun: 1998 – 1999 DPD KNPI KOBAR, Sebagai: WAKIL KETUA. Tahun: 1993 – 2002
• DPP PARTAI GOLKAR, Sebagai: WAKIL SEKRETARIS LPK. Tahun: – DPD II PARTAI GOLKAR KOBAR KALTENG, Sebagai: WANHAT. Tahun: –
• DPD AMPI KALTENG, Sebagai: WANHAT.

Keluarga Rizal Sampurna merasa sangat bahagia karena Pemkab Banyuwangi akan membantu memastikan keberadaan jasad pria 30 tahun itu dan membiayai pemulangan jenazah ke Tanah Air.

Untuk memastikan keberadaan Jenazah Rizal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Pemkab terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memastikan kepulangan jenazah ke tanah kelahirannya.

“Kemarin saya mendapat informasi bahwa jenazah (Rizal) sudah di KBRI saat ini sudah berproses dan sudah siap dipulangkan,” kata Ipuk, Senin (28/4/2025) kepada awak media.

Menurut Ipuk, Komunikasi intens dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan KBRI terus dilakukan untuk mendapatkan kabar terbaru,

“Pemualangan jenazah Rizal masih harus memenuhi sejumlah prosedur teknis yang yang harus di lewati. Kapan kepastian pemulangannya, kita mengikuti prosedur dari sana,” urainya.

Rizal adalah PMI asal Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro yang berangkat ke Kamboja secara nonprosedural. Ia dikabarkan meninggal setelah beberapa bulan bekerja sebagai operator judi online. Dia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Terkait hal ini, Ipuk mengatakan perlunya satuan tugas khusus yang berfokus pada TPPO. Satuan tugas itu bisa melengkapi instansi dan badan lain yang sudah ada.

“Karena di Banyuwangi ini jumlah PMI cukup besar, dan ada yang non aturan atau tidak sesuai prosedur. (Satuan tugas) itu penting juga untuk menambah tenaga pengawasan,” pungkas Ipuk. (Prayitno)

Langkah itu diambil sebagai respons atas maraknya kasus penipuan yang mengakibatkan pekerja migran tidak memiliki dokumen resmi saat bekerja di luar negeri, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang ditemukan adalah banyaknya calon pekerja migran yang berangkat secara ilegal melalui jasa-jasa yang diiklankan di media sosial.

“Salah satu permasalahan yang ditemukan oleh Pak Menteri (Menteri P2MI) adalah banyaknya pekerja migran yang berangkat secara tidak legal. Mereka menggunakan jasa-jasa yang belakangan banyak diiklankan di media sosial,” ujar Meutya dalam pertemuan dengan Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Dalam kolaborasi itu, Kemkomdigi akan memberikan dukungan pengawasan ruang digital untuk menangani konten-konten penipuan yang menawarkan kesempatan kerja di luar negeri. Meutya juga mengapresiasi langkah Kemen P2MI yang telah membentuk Direktorat Siber khusus untuk mengawasi kejahatan penipuan terkait pekerja migran di ruang digital.

“Ini menjadi ranah kita bersama, sesuai arahan Presiden untuk melakukan yang terbaik dalam melindungi masyarakat Indonesia. Kami sepakat untuk meningkatkan pengawasan ruang digital, khususnya yang terkait dengan pekerja migran,” tegas Meutya.

Di sisi lain, Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan Kemkomdigi untuk memperkuat Direktorat Siber yang baru dibentuk. Selain itu, Kemen PPMI juga berharap Kemkominfo dapat membantu diseminasi informasi perlindungan pekerja migran melalui berbagai platform digital, termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

“Kami juga berharap ada kerja sama dalam pelatihan kapabilitas kehumasan dan peningkatan keterampilan siber untuk para pegawai Kemen P2MI,” ungkap Abdul Kadir.

Lebih lanjut, Abdul Kadir berharap kolaborasi ini segera ditingkatkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian. Hal ini diharapkan dapat memperluas cakupan kerja sama, termasuk integrasi data untuk memaksimalkan perlindungan pekerja migran.

“Kami akan mendorong integrasi data dan berencana segera menyusun MoU,” tutup Menteri P2MI.***

“Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seperti dikutip Krusial, pada Kamis (30/1/2025)

Ia meminta PMI untuk tidak gampang dibohongi oleh sindikat penyelindupan. Ia meminta semua pihak waspada.

“Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak,” kata Prabowo.

“Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” sambung Prabowo.

Sebelumnya, sebanyak lima Warga Negara Indonesia (WNI) ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menduga, kelimanya masuk Malaysia melalui jalur unprocedural atau ilegal.

“Jadi kan ini di Perairan Tanjung Rhu, bisa jadi mereka tengah meninggalkan Malaysia, status mereka diduga unprocedural, atau dari Indonesia menuju Malaysia,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani kepada wartawan di Kantor Kementerian BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu, 26 Januari 2025.

Akibatnya, 1 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka kritis, dan 3 orang lainnya terluka.***

“Atas insiden ini KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha dalam keterangan tertulis, pada Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, pengiriman nota diplomatik itu juga untuk mendorong kemungkinan adanya penggunaan excessive use of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan. “Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI,” katanya, menegaskan.

Menurutnya, berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), penembakan terjadi pada Jum’at (24/1/2025). Penembakan dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap PMI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal.

“Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Dalam insiden tersebut, 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka, kemudian data para korban masih terus di dalami,” kata dia.

Adapun insiden penembakan terhadap WNI terjadi di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Sementara, insiden penembakan ini juga mendapatkan perhatian Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Wamen P2MI Christina Aryani turut mendesak pemerintah Malaysia mengusut penembakan tersebut. “Mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan,” kata Christina pada konferensi pers, Minggu (26/1/2025).***