Menurut Misbar, penjelasan pihak Imigrasi yang menyatakan bahwa keenam WNA tersebut memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah serta tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian patut dihormati sebagai hasil pemeriksaan dari institusi yang memiliki kewenangan.

“Penjelasan dari aspek keimigrasian sudah cukup jelas dan perlu dihargai. Langkah cepat aparat juga penting untuk menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat,” kata Misbar, Selasa (9/6/2026).

Meski demikian, Misbar menilai informasi bahwa para WNA tersebut berada di Aceh Selatan untuk melakukan survei awal terkait rencana investasi pertambangan perlu dijelaskan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian mengenai legalitas keberadaan para WNA, tetapi juga membutuhkan informasi yang transparan mengenai perusahaan yang diwakili, tujuan survei, lokasi yang ditinjau, serta status dan tahapan investasi yang sedang dijajaki.

“Legalitas keimigrasian dan legalitas kegiatan investasi adalah dua hal yang berbeda. Aspek investasi, pertambangan, dan perizinan juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Misbar mengingatkan bahwa Pasal 71 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mewajibkan setiap orang asing untuk memberikan keterangan yang benar mengenai identitas dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Indonesia. Sementara Pasal 122 huruf a mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal.

“Kami tidak menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun seluruh aktivitas yang dilakukan harus dipastikan sesuai dengan tujuan izin tinggal dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi terkait lainnya memberikan penjelasan resmi mengenai investor atau perusahaan yang melakukan penjajakan investasi tersebut.

Menurutnya, informasi mengenai komoditas yang disurvei, lokasi kegiatan, hingga status perizinan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Transparansi sangat penting karena sektor pertambangan berkaitan langsung dengan sumber daya alam, lingkungan hidup, lahan masyarakat, serta masa depan pembangunan daerah,” katanya.

Misbar menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi yang masuk ke Aceh Selatan. Sebaliknya, investasi yang sehat dan sesuai aturan perlu didukung karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami tidak anti investasi. Investasi yang sehat harus didukung karena dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun seluruh prosesnya harus transparan, sesuai aturan hukum, memperhatikan lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi landasan dalam setiap rencana investasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah,” pungkas Misbar.***

Menurut Misbar, respons cepat aparat kepolisian merupakan langkah penting untuk memastikan keberadaan warga negara asing di wilayah Aceh Selatan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

“Saya mengapresiasi respons cepat Polres Aceh Selatan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait keberadaan enam WNA asal China tersebut. Langkah ini sangat penting untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat,” ujar Misbar, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, ia menilai proses pemeriksaan perlu dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya terbatas pada verifikasi identitas maupun dokumen perjalanan para WNA tersebut.

Menurutnya, aparat berwenang perlu mendalami berbagai aspek, mulai dari legalitas dokumen, tujuan kedatangan, sumber pembiayaan kegiatan, pihak yang mengundang, pihak yang memfasilitasi, hingga agenda yang akan dijalankan selama berada di wilayah Aceh Selatan.

“Yang perlu ditelusuri secara mendalam bukan hanya legalitas dokumen mereka, tetapi juga tujuan sebenarnya kedatangan mereka, siapa yang mengundang, siapa yang memfasilitasi, serta kegiatan apa yang akan dilakukan di wilayah Aceh Selatan. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Misbar juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pihak berwenang guna mencegah munculnya spekulasi maupun asumsi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan akurat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait keberadaan warga negara asing tersebut.

“Kita mendukung investasi, kerja sama, maupun kunjungan warga negara asing yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun negara juga berkewajiban memastikan seluruh aktivitas mereka memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat maupun keamanan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Misbar berharap hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian bersama instansi terkait dapat disampaikan secara transparan kepada publik setelah proses klarifikasi selesai dilakukan.

Ia menilai transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Aceh Selatan.

“Apabila seluruh proses dilakukan secara terbuka dan profesional, maka masyarakat akan memperoleh kepastian informasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara juga akan semakin kuat,” pungkasnya.***