Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin lalu, Budi mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat kepada asosiasi pengusaha kelapa sawit, termasuk Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Surat tersebut juga ditujukan kepada 40 produsen minyak goreng sebagai bentuk evaluasi rantai distribusi dan imbauan untuk tidak melakukan bundling Minyakita.

Selain pelarangan bundling, Kemendag meminta produsen untuk meningkatkan pasokan Minyakita hingga dua kali lipat selama Ramadan dan Idulfitri. Instruksi i tertuang dalam surat Kemendag nomor BPO0.01/83/PDN/SD/02/2025 yang dikeluarkan pada 28 Februari 2025.

“Kami sudah memanggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat. Distribusi dan penyaluran Minyakita akan difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” jelas Budi dilansir Krusial dari CNN Indonesia, Minggu (9/3/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 26 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa harga Minyakita di pasar rakyat atau tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap HET dan kelancaran distribusi, Kemendag memperketat pengawasan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), Satgas Pangan Polri, 38 pemerintah daerah, dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga.

Budi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di seluruh Indonesia.

“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri, 38 pemerintah daerah yang membidangi perdagangan, sert empat Balai Pengawasan Tertib Niaga akan melakukan pengawasan simultan aga distribusi tetap lancar dan harga sesuai ketentuan,” tuturnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan minya goreng bersubsidi dengan harga terjangkau selama bulan Ramadan dan Idulfitri.***

“Wilayah-wilayah Indonesia Timur, memang masih agak tinggi (harganya) masalahnya kenapa? Karena di sana jarang ada distributor,” ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Melihat masih minimnya distributor di wilayah tersebut, dia mengatakan Kemendag telah mempertemukan BUMN pangan dengan 46 produsen minyak goreng untuk membantu mendistribusikan Minyakita.

Hasil dari pertemuan tersebut diputuskan bahwa 46 produsen tersebut akan memasok Minyakita kepada ID Food dan Bulog.

“Ada kesepakatan bahwa produsen akan memasok Minyakita kepada ID Food dan Bulog. Rata-rata untuk Bulog itu per bulan 50.000 ton Minyakita, kemudian untuk ID Food 55.000 ton. Itu untuk memenuhi kebutuhan di daerah timur,” kata dia.

Melalui langkah tersebut, Budi berharap kenaikan harga Minyakita di Indonesia Timur dapat segera teratasi. Dia juga mengatakan distribusi yang dilakukan Bulog dan ID Food akan berjalan mulai pekan depan sehingga warga yang berlokasi di Indonesia Timur dapat memperoleh Minyakita dengan harga murah.

“Jadi ini kalau rata-rata nasional harga Minyakita tadi Rp17.300 (per liter), sebenarnya karena di timur itu masih agak tinggi. Nah, itu yang segera dipasok. Dan mudah-mudahan rencananya minggu depan sudah jalan. Kemarin kesepakatannya, minggu depan sudah akan mulai dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi membeberkan bahwa harga Minyakita secara nasional mengalami penurunan. Jika sebelumnya harga rata-rata berada di angka Rp17.800 per liter, kini telah turun menjadi Rp17.300 per liter.

Meski begitu, dia mengakui masih menemukan pasar-pasar yang menjual harga Minyakita dari Rp19 ribu hingga Rp20 ribu.

“Memang ada pasar-pasar tertentu yang menjual sampai Rp19.000-Rp20.000 (per liter), ada Pak. Pasar-pasar tertentu, yang itu sering kita lakukan operasi,” ucapnya.***

source: Tirto

Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi petani sawit setempat dengan mengintegrasikan seluruh proses mulai dari perkebunan hingga distribusi produk ke pasaran.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa pabrik minyak makan merah ini tidak akan merugi karena seluruh proses sudah terintegrasi dengan baik. Bahkan, minyak makan merah telah menarik minat pengusaha dari Malaysia.

“Tidak perlu khawatir karena pabrik minyak makan merah hanya dimiliki dan dikelola oleh koperasi, bukan oleh usaha besar,” jelasnya dikutip  dari Antara pada Senin, 29 Juli 2024.

Pentingnya pengelolaan profesional ditegaskan oleh Teten, yang menyatakan bahwa Kemenkop UKM akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada koperasi untuk memastikan pabrik dapat dikelola secara efektif. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola pabrik menjadi kunci agar produk minyak makan merah dapat bersaing di pasar.

“Kami akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. SDM yang kompeten penting dalam mengelola dan meningkatkan eksistensi pabrik agar minyak makan merah kompetitif,” kata Teten.

Teten berharap pabrik minyak makan merah ini dapat menjadi sarana bagi para petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya pabrik ini, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan baku, tetapi juga sebagai bagian dari proses industri.

“Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan,” ujarnya.

Optimisme Teten terhadap pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan juga terlihat dari target penyelesaian yang diperkirakan rampung dalam waktu kurang dari empat bulan. Pembiayaan pembangunan pabrik ini akan didukung oleh dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM atau LPDB-KUMKM.

Pembangunan pabrik minyak makan merah ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian ekonomi bagi petani sawit di Pelalawan. Dengan dikelola oleh koperasi, diharapkan keuntungan dari produksi dan distribusi minyak makan merah dapat dirasakan langsung oleh petani. Ini juga menjadi model bisnis yang dapat diadopsi oleh daerah lain untuk mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesuksesan pabrik ini akan menjadi contoh bahwa koperasi mampu mengelola industri dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi anggotanya.

“Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB Koperasi dan UMKM atau LPDB-KUMKM,” kata Teten, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian ekonomi melalui koperasi.***

source: Infosawit