<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menteri ATR/BPN RI Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/menteri-atr-bpn-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 04:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Menteri ATR/BPN RI Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Debitur Perorangan Wajib Tahu! Ini Cara Urus Hak Tanggungan dan Roya Elektronik</title>
		<link>https://www.krusial.com/debitur-perorangan-wajib-tahu-ini-cara-urus-hak-tanggungan-dan-roya-elektronik/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/debitur-perorangan-wajib-tahu-ini-cara-urus-hak-tanggungan-dan-roya-elektronik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Tanggungan]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Tanggungan Elektronik (HT-El)]]></category>
		<category><![CDATA[HT-El]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40498</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; Urusan kredit dengan jaminan tanah kini makin mudah berkat layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga Juni 2025, tercatat lebih dari 426 ribu permohonan masuk melalui sistem ini menjadikannya layanan pertanahan yang paling banyak diakses masyarakat. Bagi masyarakat yang akan mengajukan kredit atau [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong></span> Urusan kredit dengan jaminan tanah kini makin mudah berkat layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga Juni 2025, tercatat lebih dari 426 ribu permohonan masuk melalui sistem ini menjadikannya layanan pertanahan yang paling banyak diakses masyarakat.</p>
<p>Bagi masyarakat yang akan mengajukan kredit atau melunasi pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah, penting untuk memahami dua hal utama: Hak Tanggungan (HT) dan Roya.</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #000080;"><strong>Apa itu Hak Tanggungan?</strong></span></p>
<p>Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas dan menjadikan layanan pertanahan yang banyak diakses masyarakat. Untuk semakin menyebarluaskan informasi soal layanan HT,</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #000080;"><strong>Cara Urus Hak Tanggungan Elektronik?</strong></span></p>
<p>Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis menjelaskan susunan alurnya, yang dalam hal ini khusus alur layanan HT bagi debitur perorangan.</p>
<p>“Dalam pengajuan pendaftaran HT-El ini, masyarakat membawa sertipikat tanah yang akan dikenai HT, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemohon atau debitur nantinya juga akan mengisi formulir permohonan sebagai proses pengajuan HT-El. Dalam proses pengajuan HT-El ini, masyarakat juga akan dikenai biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya pada Senin (4/8/2025).</p>
<p>Berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya memiliki biaya yang beragam. Sampai dengan nilai Rp250 juta, dikenakan tarif Rp50.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp250 juta-1 miliar dikenakan tarif Rp200.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp1 miliar-Rp10 miliar dikenakan tarif Rp2.500.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp10 miliar-Rp1 triliun dikenakan Rp25.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT; dan di atas Rp1 triliun dikenakan tarif Rp50.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT.</p>
<p>Layanan HT ini pengajuannya dapat melalui pihak bank yang ingin dituju. Nantinya, pihak bank selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur akan melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku mitra Kementerian ATR/BPN. Kemudian, APHT tersebut akan terinput pula ke data Kantor Pertanahan setempat.</p>
<p>Dalam proses pendaftaran HT, sertifikat tanah yang menjadi objek jaminan diberikan catatan adanya HT. Apabila utang debitur telah lunas, maka dilakukan penghapusan HT yang disebut Roya.</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #000080;"><strong>Apa itu Roya?</strong></span></p>
<p>Roya adalah proses penghapusan HT yang dilakukan melalui perantara bank. Proses Roya ini menunjukkan bahwa pemohon HT sebelumnya telah bebas dari tanggungan utang kredit atas tanahnya. Nantinya, catatan HT yang ada di sertifikat masyarakat/debitur akan dihapus. Dalam hal ini, pengajuan Roya dilakukan pihak bank selaku kreditur. Usai proses penghapusan, masyarakat/debitur akan mendapat Sertifikat Elektronik dengan edisi terbaru yang bebas dari catatan HT.</p>
<p><span style="font-size: 14pt; color: #000080;"><strong>Cara Mengajukan Roya (Penghapusan Hutang)</strong></span></p>
<p>Bagi masyarakat yang akan mengajukan proses Roya, dengan jaminan sertifikat analog dan HT analog, sertifikat akan dilakukan alih media menjadi Sertifikat Elektronik. Masyarakat dapat mengambil sertifikat nya melalui loket di Kantor Pertanahan setempat. Untuk biaya Roya itu sendiri, pemilik akan dikenakan biaya Rp50.000 per sertipikat yang dilakukan HT.</p>
<p>Sebagai informasi, jika pengajuan HT dilakukan secara elektronik, maka proses Roya akan dilakukan secara elektronik pula. Begitu pun jika saat mengajukan HT sebelum berlakunya sistem HT Elektronik, maka proses Royanya juga manual di Kantor Pertanahan. Kementerian ATR/BPN sendiri sejak 2019 sudah menjalankan HT Elektronik sehingga Roya otomatis akan berbentuk elektronik pula.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/debitur-perorangan-wajib-tahu-ini-cara-urus-hak-tanggungan-dan-roya-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realisasi Lahan Eks Kombatan GAM Masih Tak Kunjung Selesai, Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Jumpai Menteri ATR/BPN RI</title>
		<link>https://www.krusial.com/realisasi-lahan-eks-kombatan-gam-masih-tak-kunjung-selesai-pj-gubernur-aceh-dan-ta-khalid-jumpai-menteri-atr-bpn-ri/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/realisasi-lahan-eks-kombatan-gam-masih-tak-kunjung-selesai-pj-gubernur-aceh-dan-ta-khalid-jumpai-menteri-atr-bpn-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri ATR/BPN RI]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Gubernur Aceh]]></category>
		<category><![CDATA[Realisasi Lahan Eks Kombatan GAM]]></category>
		<category><![CDATA[TA Khalid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=11629</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#124; Jakarta &#8211; Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Aceh TA Khalid menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Agenda pertemuan itu digelar di ruang kerja Hadi Tjahjanto pada Selasa 9 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak atas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial.com | Jakarta &#8211;</strong> Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Aceh TA Khalid menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.</p>
<p>Agenda pertemuan itu digelar di ruang kerja Hadi Tjahjanto pada Selasa 9 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak atas tanah eks kombatan GAM yang diatur dalam perjanjian Helsinki.</p>
<p>Penjabat Gubernur dan TA Khalid dalam hal ini meminta agar Menteri ATR/BPN RI untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan untuk ex kombatan GAM sebagaimana di atur dalam poin 3.2.5 MoU Helsinki.</p>
<p>Penjabat Gubernur Aceh juga berharap agar bisa masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN).</p>
<p>&#8220;Kalau tidak ini akan terkendala, karena tanah ini berada di bagian hutan, jadi kalau masuk di PSN ini bisa lebih cepat,&#8221; kata Achmad Marzuki.</p>
<p>Marzuki menjelaskan, hak-hak yang telah diberikan negara seharusnya tidak mendapat kendala apapun dalam merealisasikannya. Apalagi hak ini sesuai dengan nota kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.</p>
<p>&#8220;Dimana salah satu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah hak atas tanah terhadap 3.000 eks kombatan GAM,&#8221; katanya.</p>
<p>Oleh sebab itulah dirinya meminta bantuan Hadi Tjahjanto untuk memberikan perhatian khusus dalam hal merealisasikan lahan-lahan untuk mantan Kombatan GAM tersebut.</p>
<p>&#8220;Selama ini kan masih terkendala, jadi sebagai Menteri dan sebagai senior saya berharap Bapak bisa membantunya,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Hal senada juga disampaikan Anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid. Dimana dia meminta poin-poin dalam MoU Helsinki diselesaikan secara utuh dan menyeluruh.</p>
<p>Terutama poin 3.2.5 yang menyebutkan Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan memperlancar reintegrasi mantan Pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terdampak.</p>
<p>&#8220;Saya berharap agar poin 3.2.5 ini dapat diselesaikan secara utuh, bermakna bukan hanya memberikan/mengalokasikan tanah saja, tapi menyediakan dana yg cukup agar tanah yg diberikan tidak terlantar,&#8221; katanya.</p>
<p>Sementara itu  Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyambut baik pertemuan yang dilakukan tersebut.</p>
<p>Menteri ATR mengatakan, akan segera merupaya dan mengambil langkah-langkah teknis serta koordinatif dengan Kementerian dan Lembaga lainnya agar permasalahan lahan untuk Kombatan GAM dapat segera terealisasi.</p>
<p>Bahkan pihaknya meminta Penjabat Gubernur Aceh terus melakukan komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN untuk persoalan tanah tersebut agar bisa selesai dalam tahun ini.(*)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/realisasi-lahan-eks-kombatan-gam-masih-tak-kunjung-selesai-pj-gubernur-aceh-dan-ta-khalid-jumpai-menteri-atr-bpn-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
