Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/2026).

Ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Andi Amran Sulaiman, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo menunjukkan posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk. “Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Mentan Amran.

Mentan mengatakan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton dan menjadi tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Ke depan, volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. “Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri. Menurutnya, ekspor dilakukan karena produksi nasional dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan domestik tetap aman.

Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi urea yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mendukung pasar ekspor. Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton.

Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global.***

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran (3/5/2026).

Kebijakan ini hadir di momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40% dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah. Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.

Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari China dan kawasan Teluk.

Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80% kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya. Filipina yang bergantung pada China untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.

Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32% dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.

Mentan Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoj  di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.

Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.

Untuk itu Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

source: pertanian

“Sejak awal, Presiden menekankan swasembada dan penguatan cadangan pangan. Arahan itu menjadi dasar seluruh strategi kami,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.

Program ini disebut disiapkan khusus untuk memperkuat peternak kecil di berbagai daerah.

Amran menjelaskan, tahap awal pemerintah akan membangun 12 titik peternakan ayam terintegrasi. Titik-titik tersebut tersebar di beberapa pulau, termasuk Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan.

“Itu ada peternakan ayam. Peternakan ayam, rencana tahap pertama 12 titik,” kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

“Salah satunya Jawa Timur, Lampung, Kalimantan, per pulau ya. Supaya mandiri pakan, pabrik pakan yang dibangun adalah untuk menolong peternak kecil agar pakannya terjamin, DOC-nya terjamin, obat-obatannya terjamin. Dengan harga terjangkau. Itu maksudnya pemerintah,” sambungnya.

Ia menegaskan, model peternakan terintegrasi ini dirancang untuk memperkuat rantai produksi dari hulu hingga hilir. Pemerintah akan membangun pabrik pakan berskala besar, sementara peternak kecil tetap menjadi pelaku utama di hilir.

“Jadi pabrik besarnya dibangun oleh pemerintah, tetapi di hilir peternak kecil itu kita perkuat,” kata Amran.

Sebelumnya, Amran mengatakan, banyak pihak yang sudah menanyakan rencana tersebut, termasuk keinginan untuk membangun pabrik pakan dan memproduksi DOC bagi peternak.

“Rencana kita, kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi, ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3,7 juta peternak kita, kita harus jaga mereka,” jelas Amran di Istana Presiden, Kamis (20/11/2025) malam.

Ia memastikan pembangunan dilakukan secara bertahap, di mana pada tahap pertama ada 12 titik, kemudian tahap kedua adalah 18 titik.

“Pertama adalah 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya Rp20 triliun,” ujarnya.

Amran menegaskan, seluruh proyek ini dirancang untuk melindungi dan memperkuat peternak kecil.

“Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil untuk mendukung, men-support peternak-peternak kecil,” pungkasnya.***

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif itu menghasilkan keputusan penting. Berbagai usulan yang disampaikan oleh perwakilan daerah langsung direspons dan ditindaklanjuti seketika oleh jajaran Direktorat Jenderal serta para direktur terkait di Kementerian Pertanian.

Beberapa program yang segera dieksekusi antara lain pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan jaringan irigasi tersier, serta pembukaan lahan sawah baru di tiga wilayah tersebut. Langkah cepat ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas level pemerintahan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, yang hadir dalam pertemuan itu, menilai gaya kerja Menteri Pertanian menjadi teladan bagi birokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

“Kalau pola kerja seperti Pak Menteri ini bisa diterapkan di semua daerah, hambatan pembangunan bisa diatasi lebih cepat. Beliau memang gerak cepat, tidak banyak menunda, dan langsung eksekusi di lapangan,” ujar Tarmizi.

Ia menambahkan, Presiden Republik Indonesia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian yang dinilai berhasil mewujudkan berbagai target besar dengan hasil konkret di lapangan.

“Efisiensi, kecepatan, dan hasil nyata itu yang membedakan kinerja beliau,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kerja cerdas, inovatif, dan kolaboratif di tengah tantangan ekonomi nasional.

“Kondisi keuangan saat ini menuntut kita semua bekerja secara kreatif dan sefrekuensi. Tanpa tim yang solid, percepatan pembangunan pertanian tidak akan mungkin tercapai,” tegasnya.

Kinerja cepat dan responsif kementerian ini menjadi angin segar bagi para petani dan pemerintah daerah di Aceh. Mereka berharap percepatan pembangunan sektor pertanian dapat memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional. ***

Pencapaian itu menandai keberhasilan kebijakan pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi bukti nyata peningkatan kesejahteraan petani dan langkah nyata menuju swasembada pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut capaian ini sebagai “tonggak bersejarah” dalam perjalanan penyerapan beras nasional. “Biasanya serapan sebesar ini tercapai dalam setahun penuh. Tapi kini, dalam waktu kurang dari lima bulan, kita berhasil melampauinya. Ini lompatan eksponensial,” ujar Mentan Amran dalam siaran pers yang diterima pda Senin (12/5/2025).

Mentan Amran menegaskan bahwa capaian tersebut sepenuhnya berasal dari hasil panen petani lokal, tanpa impor beras medium sejak awal tahun. “Ini murni produksi dalam negeri. Publik perlu tahu bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras petani dan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Bahkan, serapan pada April 2025 saja mencapai 1,06 juta ton—angka bulanan tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Kini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog telah menembus 3,6 juta ton dan masih terus bertambah.

Keberhasilan ini tak lepas dari strategi penyerapan agresif oleh Bulog, sesuai arahan Presiden. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg, naik dari HPP 2024 yang hanya Rp6.000/kg. “Harga ini memberi nilai wajar bagi petani, meningkatkan pendapatan, dan memacu produksi,” jelas Mentan Amran.

Bulog juga mengerahkan Tim Jemput Gabah yang bekerja sama dengan penyuluh pertanian, Babinsa, serta kelompok tani hingga Gapoktan. Penggilingan padi dari skala kecil hingga besar pun dilibatkan untuk mempercepat pengadaan. “Kami pastikan Bulog terus menyerap hingga kapasitas maksimal. Bahkan, kapasitas gudang telah ditambah 1,1 juta ton dan sedang dibangun 25 ribu gudang improvisasi,” tambah Mentan Amran

Melimpahnya produksi beras nasional membawa tantangan tersendiri: gudang nyaris penuh. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan gudang darurat berumur 5–10 tahun, serta persiapan gudang permanen di setiap desa. “Ini komitmen nyata agar seluruh hasil panen petani terserap,” tegas Mentan Amran

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 18,76 juta ton hingga Juni 2025. Sementara itu, laporan USDA memperkirakan produksi Indonesia tahun ini menembus 34,6 juta ton, menjadikan Indonesia produsen beras terbesar di ASEAN.

Dengan serapan lebih dari 2 juta ton, Mentan Amran optimistis stok beras nasional bisa menembus 4 juta ton pada akhir Mei 2025. “Angka ini belum pernah terjadi. Ini kemenangan petani Indonesia,” ujarnya penuh semangat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga siap menjadi pemain utama dalam ketahanan pangan global.***

Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa tujuh perusahaan telah mengurangi takaran minyak goreng Minyakita dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter.

“Operasi pasar dan sidak ini kami lakukan bersama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan juga dihadiri Satgas Pangan. Kami menemukan bahwa semua perusahaan ini tidak menyediakan minyak dalam ukuran yang seharusnya. Bahkan ada yang hanya berisi 700 ml,” ungkap Mentan Amran saat bertemu wartawan seusai melakukan sidak.

Sesuai ketetapan pemerintah tentang harga eceran tertinggi (HET), setiap takaran satu liter Minyakita ditetapkan dengan harga Rp15.700. Sementara berdasarkan temuan sejumlah sidak yang dilakukan Mentan Amran dan jajarannya di beberapa wilayah, ditemukan adanya praktik kecurangan dalam mengurangi takaran Minyakita.

Mentan Amran menegaskan bahwa praktik ini sangat merugikan masyarakat dan meminta Satgas Pangan untuk segera menindaklanjuti temuan ini. “Kami harap Satgas Pangan segera mengambil tindakan tegas. Ini adalah bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi,” tambahnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto juga menekankan pentingnya kejujuran dalam distribusi bahan pokok.

“Kejujuran sangat penting, dan sanksi tegas harus diberikan kepada pelaku pelanggaran. Ada yang 900 ml, ada juga yang 700 ml. Tapi tetap saja, ini pencurian,” tegasnya.

Sementara itu, Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa temuan ini baru sebatas volume minyak, belum mencakup aspek kualitas.

“Yang kita lihat baru volumenya saja, belum kita teliti kualitasnya. Tentunya nanti sesuai arahan Bapak Mentan, ini harus dicek semua. Jangan-jangan ada banyak kesengajaan,” tuturnya.

Wamentan Sudaryono pun mengutuk perbuatan para produsen yang telah mencurangi takaran Minyakita.

“Kita lihat bahwa ada beberapa orang segelintir pengusaha serakah yang mengorbankan dan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Kita semua wajib marah. Apalagi kalau nanti dicek kualitasnya, bisa jadi lebih banyak lagi pelanggaran,” tegasnya.

Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Djoko Prihadi, memastikan bahwa Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti temuan ini secara menyeluruh.

“Kami sudah bergerak ke seluruh pasar untuk melakukan sidak, terutama terkait Minyakita. Sudah ada 10 tersangka di seluruh Indonesia. Lewat sidak pasar di sini, kami temukan 7 perusahaan yang terlibat, dan saat ini kami telusuri apakah ada jaringan lebih luas yang beroperasi di seluruh negeri. Kami akan menindak tegas pelanggar untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono turut memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Mentan dan Wamentan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Masyarakat membayar sesuai harga eceran tertinggi (HET), tapi kenyataannya volume minyak kurang dari seharusnya. Kami serahkan ke Satgas Pangan untuk tindakan lebih lanjut dan akan melakukan pengecekan serupa di pasar lain guna memastikan kuantitas dan kualitas minyak yang dijual di pasaran,” ujarnya.***

Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.

“Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.

“Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” ungkap Mentan Amran.

Selain membahas produksi beras, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan pangan menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ucap Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut menjelaskan kehadiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang hadir dalam pertemuan tersebut. Amran menyebut bahwa JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

“Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Mentan Amran.

Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat.***

Ia menegaskan, data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Namun, tren peningkatan produksi sudah terlihat dari laporan lapangan di berbagai daerah.

“Di mana, produksi beras Januari, Februari, Maret 2025 sesuai data BPS juga sudah dilaporkan kepada Presiden itu naik dibanding tahun lalu. 50 persen di Januari, 40 persen di Februari dan 51 persen di Maret, itu angka sementara,” kata Mentan usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BPS di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Berdasarkan fakta lapangan, lanjutnya, menunjukkan harga gabah di 70 persen provinsi lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP). Hal ini, kata dia, sejalan dengan data BPS yang menunjukkan peningkatan produksi beras nasional.

Mentan juga mencontohkan, di periode Januari-Februari 2024 lalu banyak masyarakat yang terlihat antre membeli beras. Saat itu harga rata-ratanya mencapai Rp15 ribu per kilogram, tapi kini sudah Rp12 ribu lebih.***

Hal itu diungkapkan Burhanuddin saat menerima kunjungan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman di Gedung Kejaksaan Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2024.

Kunjungan itu dalam rangka dukungan yang meliputi pendampingan Proyek Strategis Nasional di Kementerian Pertanian dan pengadaan alat produksi pertanian.

Sementara itu, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pertemuan itu sebagai tindaklanjut perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan nasional, khususnya komoditi beras dan jagung.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Jaksa Agung tentang sarana produksi pupuk dengan nilai anggaran yang tidak kecil yaitu Rp54 triliun. Kemudian alat produksi pertanian yang nilainya sekitar Rp10-15 triliun,” ujar Menteri Pertanian RI.

Menurut dia, hal tersebut butuh pengawalan sampai ke titik kelompok tani. Pengawalan sampai ke tingkat petani membutuhkan perhatian khusus karena kerap disusupi oleh oknum yang meminta bayaran (fee).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian RI juga meminta sinergitas dan kolaborasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Intelijen dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi terhadap program yang akan berjalan.

Hadir dalam pertemuan ini yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung.***