“Gak ada sama sekali,” kata Mendag di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 3 Mei 2026.

Menurutnya penyesuaian tersebut murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku crude palm oil (CPO) dan biaya produksi yang memengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Selain itu, penyesuaian dilakukan mengingat HET Minyakita tak berubah sejak tahun 2024.

“Ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik. Jadi kami kan harus menyesuaikan semua,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini masih dalam tahap pembahasan terkait penyesuaian tersebut.

“Lagi kita bahas sekarang,” kata Budi.

Harga dan pasokan Minyakita masih terkendali

Di sisi lain, Mendag memastikan kondisi harga dan pasokan Minyakita secara nasional masih terkendali. Ia menyebut harga Minyakita saat ini berada di kisaran Rp15.800 per liter, bahkan lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

“Padahal sebelumnya Rp15.900-an, berarti malah bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah dengan harga yang relatif lebih tinggi, seperti di Papua, karena faktor distribusi.

“Memang ada daerah tertentu yang agak mahal misalnya kayak di Papua. Karena faktor distribusi. Nah kami sudah minta ke Bulog untuk mendistribusikan ke Papua,” jelasnya.

Sementara itu, dari sisi pasokan, Mendag memastikan tidak ada kendala yang berarti. “Gak ada masalah pasokan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.***

source: metrotvnews.com

Pemerintah Filipina menyimpulkan pengiriman produk kertas asal tanah air tidak menimbulkan kerugian bagi industri mereka. Kabar baik ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan volume ekspor ke pasar regional.

“Bebasnya produk corrugating medium dari pengenaan BMTP atau Safeguard Measure di Filipina membuktikan daya saing produk kita. Hal itu juga menunjukkan bahwa produk kita telah bermain secara adil di pasar global,” ujar Bud di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.

Kesempatan besar ini harus digunakan secara maksimal guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan dunia. Budi memastikan Kementerian Perdagangan akan terus menjaga akses pasar produk nasional dari berbagai macam hambatan perdagangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengajak produsen lokal untuk segera mengakselerasi kinerja ekspor mereka. Momentum positif tersebut dianggap sangat krusial dalam upaya menjaga penguasaan pangsa pasar di kawasan Asia Tenggara.

“Keputusan Filipina merupakan kabar baik bagi industri lokal. Kami mengajak para produsen corrugating medium Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini agar dapat mengakselerasi kinerja ekspor Indonesia serta menjaga pangsa pasar di kawasan regional,” ujar Tommy.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Reza Pahlevi Chairul menyatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha berjalan sangat efektif. Keberhasilan pembelaan selama proses investigasi menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan organisasi perdagangan dunia secara total.

“Keberhasilan ini terjadi karena sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pelaku usaha dalam melakukan pembelaan selama proses penyelidikan. Keputusan yang dihasilkan menunjukkan mekanisme pembelaan perdagangan Indonesia telah berjalan efektif dan sejalan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO),” ujar Reza Pahlevi Chairul.

Perwakilan Asia Pulp and Paper Group Vito A. Rizaly merasa sangat optimistis terhadap prospek ekspor masa depan. Pihaknya berupaya merebut kembali pangsa pasar di Filipina yang pernah menyentuh angka lima juta dolar Amerika.

“Kami mengapresiasi Kementerian Perdagangan atas pendampingan teknis yang solid selama penyelidikan. Dengan berakhirnya investigasi ini, kami optimistis dapat merebut kembali pangsa pasar di Filipina yang pada 2023 mencapai nilai USD 5 juta,” kata Vito.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor produk kertas ke Filipina terus tumbuh sepanjang tahun terakhir. Angka pengiriman meningkat drastis sebesar 27 persen sejak periode tahun 2022 hingga tahun 2024 yang lalu.

Nilai ekspor pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,8 juta dolar Amerika kemudian naik menjadi 4,4 juta dolar. Tren positif ini membuktikan permintaan pasar Filipina terhadap produk kertas beralur asal Indonesia sangat tinggi.

Total perdagangan antara kedua negara tersebut mencapai angka 12,02 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Indonesia berhasil membukukan surplus perdagangan yang sangat signifikan dengan nilai sebesar 8,42 miliar dolar Amerika.

Ekspor Indonesia ke Filipina menyumbang angka 10,22 miliar dolar sedangkan impor dari negara tersebut hanya 1,8 miliar. Pencapaian ini memperkokoh dominasi produk manufaktur nasional dalam persaingan dagang dengan mitra utama di kawasan regional.***

“Kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi. Ya karena ini merugikan masyarakat,” ucapnya usai melakukan expose di SPBU Pertamina milik pengusaha di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Ia menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap SPBU. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi.

Pemerintah bekerja sama dengan Polri dan instansi terkait untuk memastikan takaran BBM sesuai aturan. Konsumen harus mendapatkan haknya tanpa ada pengurangan volume.

Sebelumnya, Kemendag bersama Kepolisian melarang operasional SPBU di Jalan alternatif Sentul karena mengurangi takaran BBM. Kecurangan ini membuat konsumen kehilangan sekitar Rp3,4 miliar per tahun.***

“(Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter) yang di lapangan sudah kita tarik, kita sudah mulai tarik,” kata Budi.

Adapun kasus pengurangan takaran Minyakita ini bukanlah yang pertama kalinya. Kata Budi, sebelumnya pada 24 Januari 2025 lalu, Kemendag telah mendapati pelanggaran serupa yang dilakukan oleh PT Navyta Nabati Indonesia (NNI). Saat itu, perusahaan langsung disegel dan tak bisa lagi beroperasi.

“Perusahaan (NNI) sudah disegel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi,” ujarnya.

Kasus terbaru terungkap pada 7 Maret 2025. Kemendag, katanya, telah menemukan praktik serupa di PT Artha Eka Global Asia (AEGA). Namun, ketika tim Kemendag mendatangi pabriknya di Jalan Tole Iskandar, Depok, perusahaan tersebut sudah tutup.

Kemendag kemudian melanjutkan penyelidikan dan menemukan bahwa PT AEGA telah memindahkan pabriknya ke Karawang.

“Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendag sedang berada di Karawang. Kami masih menunggu laporan lengkapnya,” jelas Budi.

Budi mengaku bahwa Kemendag sebetulnya sudah lebih dulu mencium adanya kecurangan ini berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil pengawasan timnya di lapangan.

“Sebenarnya dari awal kita sudah tahu, kita antisipasi, dan langsung kita kejar perusahaannya,” tambahnya.

Dugaan pelanggaran ini makin ramai diperbincangkan karena harga Minyakita di pasaran juga terpantau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga MinyaKita sudah tembus di atas Rp 18.000/liter.***

source: CNBC Indonesia

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin lalu, Budi mengungkapkan bahwa Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat kepada asosiasi pengusaha kelapa sawit, termasuk Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Surat tersebut juga ditujukan kepada 40 produsen minyak goreng sebagai bentuk evaluasi rantai distribusi dan imbauan untuk tidak melakukan bundling Minyakita.

Selain pelarangan bundling, Kemendag meminta produsen untuk meningkatkan pasokan Minyakita hingga dua kali lipat selama Ramadan dan Idulfitri. Instruksi i tertuang dalam surat Kemendag nomor BPO0.01/83/PDN/SD/02/2025 yang dikeluarkan pada 28 Februari 2025.

“Kami sudah memanggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat. Distribusi dan penyaluran Minyakita akan difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” jelas Budi dilansir Krusial dari CNN Indonesia, Minggu (9/3/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 26 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa harga Minyakita di pasar rakyat atau tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap HET dan kelancaran distribusi, Kemendag memperketat pengawasan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), Satgas Pangan Polri, 38 pemerintah daerah, dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga.

Budi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di seluruh Indonesia.

“Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri, 38 pemerintah daerah yang membidangi perdagangan, sert empat Balai Pengawasan Tertib Niaga akan melakukan pengawasan simultan aga distribusi tetap lancar dan harga sesuai ketentuan,” tuturnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat tetap mendapatkan minya goreng bersubsidi dengan harga terjangkau selama bulan Ramadan dan Idulfitri.***