<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketplace Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/marketplace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 05:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Marketplace Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marketplace MBG BGN Segera Beroperasi, Ini 6 Komoditas yang Masuk Tahap Awal</title>
		<link>https://www.krusial.com/marketplace-mbg-bgn-segera-beroperasi-6-komoditas/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/marketplace-mbg-bgn-segera-beroperasi-6-komoditas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BGN]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas]]></category>
		<category><![CDATA[Makan Bergizi Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<category><![CDATA[SIPLah]]></category>
		<category><![CDATA[SPPG]]></category>
		<category><![CDATA[Sudaryono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=56131</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; BGN RI menyiapkan, &#8216;marketplace&#8217; khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform digital tersebut, ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Kepala BGN, Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Mengingat, SIPLah selama ini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong></span> BGN RI menyiapkan, &#8216;marketplace&#8217; khusus untuk mengatur pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform digital tersebut, ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober 2026 dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi di daerah.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kepala BGN, Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Mengingat, SIPLah selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Melalui platform itu, pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG. “Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono dalam keterangannya melalui akun Instagram resminya @sudaru_sudaryono, Senin, 14 September 2026.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menurutnya, sistem digital tersebut akan menjadi bagian dari upaya BGN membangun tata kelola pengadaan bahan baku MBG yang lebih terukur. Pada tahap pertama, marketplace MBG mencakup enam komoditas utama yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Komoditas tersebut, Sudaryono menjelaskan, meliputi daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. BGN juga menyiapkan, konsep &#8216;verified seller&#8217; untuk memastikan pemasok yang masuk dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dengan mekanisme tersebut, ia menuturkan, transaksi bahan baku MBG hanya dapat dilakukan dengan pemasok. Atau, pihak yang telah melalui proses verifikasi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi, jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” kata Sudaryono.</span></p>
<div id="body-berita">
<div>
<p><span style="color: #000000;">Mekanisme tersebut, ia mengharapkan, dapat membuat rantai pengadaan bahan baku lebih mudah ditelusuri. Sekaligus, mengurangi potensi transaksi dengan pemasok yang tidak memenuhi ketentuan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Selain mengatur pemasok, BGN tengah merancang kebijakan agar bahan baku MBG sedapat mungkin diperoleh dari wilayah tempat dapur beroperasi. Artinya, dapur MBG akan diarahkan untuk menyerap produk pangan dari daerahnya sendiri sebelum mencari pasokan dari wilayah lain.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sudaryono memberikan contoh, dapur MBG di Mojokerto nantinya diharapkan membeli telur dari wilayahnya selama komoditas tersebut tersedia. Pembelian dari luar daerah baru diperbolehkan apabila kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh pemasok di wilayah setempat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” kata Sudaryono.***</span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/marketplace-mbg-bgn-segera-beroperasi-6-komoditas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.krusial.com/51417-2/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/51417-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 06:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ekosistem Digital Berkeadilan]]></category>
		<category><![CDATA[Kemkomdigi]]></category>
		<category><![CDATA[Komdigi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Meutya Hafid]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM lokal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=51417</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perkembangan pesat ekonomi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan siap mendukung langkah perlindungan UMKM lokal dari kebijakan sepihak platform digital khususnya lokapasar (marketplace) yang dinilai berpotensi memberatkan pelaku usaha. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pemerintah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong> </span>Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perkembangan pesat ekonomi digital nasional.</p>
<p>Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan siap mendukung langkah perlindungan UMKM lokal dari kebijakan sepihak platform digital khususnya lokapasar (marketplace) yang dinilai berpotensi memberatkan pelaku usaha.</p>
<p>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan ekosistem digital berkembang tanpa prinsip keadilan bagi pelaku UMKM.</p>
<p>“Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Meutya Hafid saat menerima audiensi Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta jajaran di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).</p>
<p>Menurut Meutya, pemerintah ingin memastikan transformasi digital nasional tetap memberi ruang tumbuh yang sehat bagi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Karena itu, Kemkomdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Ia menambahkan, regulasi terkait saat ini masih dalam proses menuju pengesahan resmi. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan keberlangsungan usaha UMKM lokal.</p>
<p>Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace. Kepastian usaha dinilai menjadi faktor penting agar pelaku UMKM dapat terus berkembang dan memiliki daya saing di ruang digital.</p>
<p>Pendekatan awal akan dilakukan secara persuasif. Namun pemerintah membuka kemungkinan langkah yang lebih tegas apabila terdapat praktik yang dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap UMKM.</p>
<p>Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan Kemkomdigi dalam memperkuat perlindungan bagi pelaku UMKM di ekosistem digital.</p>
<p>“Dengan kolaborasi yang solid ini, kami pastikan UMKM lokal tidak lagi dibebani secara tidak adil. Ekosistem digital harus melindungi dan memberdayakan usaha kecil agar Indonesia semakin kuat di era ekonomi digital,” tegas Maman.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/51417-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesuai PMK 37/2025, Ini Kriteria-Tujuan &#8216;Marketplace&#8217; Dikenakan Pajak</title>
		<link>https://www.krusial.com/sesuai-pmk-37-2025-ini-kriteria-tujuan-marketplace-dikenakan-pajak/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/sesuai-pmk-37-2025-ini-kriteria-tujuan-marketplace-dikenakan-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 16:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[PMK 37 Tahun 2025]]></category>
		<category><![CDATA[PMK 37/2025]]></category>
		<category><![CDATA[PP 55 2022]]></category>
		<category><![CDATA[PPh 22]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=39634</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yang terjadi di platform &#8216;marketplace&#8217;. Aturan ini berlaku sejak, Senin (14/7/2025), dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan. Selain itu, aturan ini juga menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha digital dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong></span> Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi yang terjadi di platform &#8216;marketplace&#8217;.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Aturan ini berlaku sejak, Senin (14/7/2025), dengan tujuan menyederhanakan administrasi perpajakan. Selain itu, aturan ini juga menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha digital dan konvensional. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Besaran tarif pajak ditetapkan 0,5 persen dari nilai transaksi, dengan perlakuan berbeda tergantung omzet dan jenis wajib pajak. Adapun kriterianya pemungutannya sebagai berikut:</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">1. Wajib Pajak Orang Pribadi</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Untuk yang memiliki omzet kecil atau sama dari Rp500 juta per tahun. Maka tidak dikenakan untuk pungutan pajak.</span></li>
<li>Untuk yang memiliki omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun. Maka akan dipungut PPh 22 sebesar 0,5 persen (final jika memenuhi PP 55/2022).</li>
<li>Untuk yang memiliki omzet penjualan lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Akan dipungut PPh 22 sebesar 0,5 persen (tidak final).</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #000000;">2. Wajib Pajak Badan</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Untuk badan yang memiliki omzet kecil atau sama Rp4,8 miliar per tahun. Akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,5 persen (bisa final atau tidak final).</span></li>
<li>Untuk badan yang memiliki omzet besar dari Rp4,8 miliar per tahun. Akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,5 persen (tidak final).</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Bukti pemungutan pajak dilakukan melalui &#8216;invoice&#8217; penjualan yang dikeluarkan oleh &#8216;marketplace&#8217;. Adapun pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun perlu menyerahkan surat pernyataan agar terbebas dari pungutan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Adapun tujuan diberlakukannya peraturan tersebut untuk menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Serta memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM yang sebelumnya harus menyetor pajak secara mandiri.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru, sistem baru mempermudah kepatuhan UMKM karena pajak langsung dipungut dan disetorkan &#8216;marketplace&#8217;. Serta, akan dilaksanakan secara bertahap.***</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/sesuai-pmk-37-2025-ini-kriteria-tujuan-marketplace-dikenakan-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
