Di balik tanah yang disengketakan, tersimpan pola dan peran yang berulang, sering kali dimulai dari celah hukum dan lemahnya pengawasan.

Mafia tanah merupakan sekelompok orang yang memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, hingga minimnya pemahaman soal legalitas tanah.

Para komplotan ini sudah lama sekali meresahkan warga karena aksinya yang tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga berujung pada intimidasi atau kekerasan fisik.

Dari Januari hingga pertengahan November 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menangani sekitar 48.000 kasus mafia.

Dari banyaknya kasus itu, sekitar 79 persen berhasil diselesaikan melalui jalur hukum dan mediasi. Sisanya masih dalam upaya menemukan jalan tengah.

Pemerintah memang bisa membantu warga menyelesaikan masalah ini.

Namun sebenarnya yang diperlukan warga bukan hanya perlindungan hukum, tetapi juga upaya pemerintah dalam memberantas para pelaku mafia.

Ciri-Ciri Mafia Tanah

Ada beberapa ciri khas yang bisa digunakan untuk mengenali mafia tanah, mulai dari sering terlibat dalam kasus sengketa tanah, kenaikan kekayaan drastis, hingga punya banyak koneksi di dalam birokrasi.

Berikut penjelasan selengkapnya:

1. Peningkatan Aset dan Kekayaan

Individu yang tidak terlihat memiliki sumber pendapatan yang jelas, tetapi mendadak memiliki aset dan kekayaan dengan nilai fantastis, kemungkinan besar pekerjaan utamanya adalah mafia tanah.

Sebab mafia tanah bekerja dengan cara menjual tanah orang lain atau tanah ilegal.

Hasil penjualan tanah itu akan memberikan keuntungan besar dan membuatnya kaya raya.

2. Sering Terlibat dalam Kasus Sengketa Tanah

Bila sering melihat individu atau kelompok yang terlibat dalam kasus sengketa tanah, bisa jadi mereka bagian dari kelompok mafia tanah.

Biasanya mereka akan melakukan berbagai upaya untuk mengklaim tanah yang bukan milik mereka dan menantang orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

3. Manipulasi Dokumen

Seorang mafia tanah bisa diketahui apabila ia mahir dalam mengubah dokumen-dokumen legal, seperti sertifikat tanah.

Jika tidak menjual tanah sengketa, mereka biasanya akan menawarkan jasa manipulasi dokumen kepada pihak lain.

4. Rekam Jejak Kriminal yang Samar

Seseorang yang memiliki rekam jejak kriminal dalam keterlibatan kasus sengketa tanah, bisa menjadi indikasi kuat bahwa mereka adalah bagian dari kelompok mafia tanah.

5. Punya Koneksi di Jaringan Birokrasi

Tidak selalu, tetapi mafia tanah biasanya memiliki banyak koneksi di dalam birokrasi pemerintah, untuk mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah palsu dan mencari celah hukum.

Modus Operandi Mafia Tanah

Pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, dan penguasaan tanah, menjadi modus operandi yang umum dilakukan oleh mafia tanah.

Berikut penjelasan selengkapnya:

1. Pemalsuan Dokumen

Mafia tanah akan berupaya memalsukan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta jual-beli (AJB), surat warisan, hingga surat keterangan tanah untuk mengklaim tanah orang lain secara ilegal.

Dampak dari aksinya ini akan membuat pemilik asli kehilangan aset tanpa disadarinya, karena dokumen itu terlihat sah.

2. Penyerobotan Tanah

Aksi ini biasanya dilakukan dengan cara menduduki tanah tanpa izin pemilik dan nekat membangun bangunan di atas tanah itu karena tahu bahwa aset tanah itu jauh dari pengawasan pemilik.

Dampak dari aksi ini akan membuat pemilik sah kesulitan mengusir pihak, terutama jika mereka sudah mendirikan bangunan di atas tanah itu.

3. Menguasai Tanah Tidak Bersertifikat

Mafia tanah biasanya tahu aset tanah yang belum di sertifikat oleh pemiliknya.

Ia memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan, seperti menyewakan tanah atau mendirikan usaha di atas tanah itu.

Dampaknya, aksi perbuatannya ini akan membuat pemilik tanah asli mengajukan sertifikat tanah.

4. Penipuan Transaksi Jual-Beli

Para mafia tanah ini biasanya sangat percaya diri menjual tanah atau properti orang lain dengan dokumen palsu.

Mereka biasanya memanfaatkan ketidaktelitian korban saat memeriksa keabsahan dokumen.

Dampak dari aksi ini membuat pembeli dan pemilik tanah dirugikan. Pembeli akan dirugikan secara materi karena tidak dapat memiliki tanah secara legal.

Sedangkan pemilik aslinya juga dirugikan masalah waktu karena harus mengurus masalah ini secara hukum.

Cara Melindungi Hak Atas Tanah

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi hak atas tanah, seperti:

1. Pastikan Tanah Bersertifikat

Sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan yang sah. Jadi jika punya aset tanah yang belum bersertifikat, segera urus di Kantor Pertanahan atau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Jaga Keamanan Sertifikat Tanah

Pemilik tanah wajib menjaga keamanan sertifikat tanah yang asli di tempat yang aman. Hal ini wajib dilakukan agar dokumen tidak dipalsukan oleh pihak lain.

3. Verifikasi Legalitas Sebelum Transaksi

Bagi calon pembeli tanah, wajib melakukan pengecekan keaslian sertifikat tanah melalui Kantor Pertanahan.

4. Amankan Tanah yang Tidak Digunakan

Jika belum ada rencana untuk membangun bangunan di atas tanah itu, segera pasang plang tanda kepemilikan serta nomor sertifikat untuk mengklaim hak atas tanah.

5. Selalu Pantau Status Tanah Secara Berkala

Cek status kepemilikan tanah di BPN atau aplikasi Sentuh Tanahku untuk memastikan tidak ada perubahan mencurigakan pada data kepemilikan aset tanah.***

source: inilah.com

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Budi Darmawan, S.H., M.H., Kepala Seksi, menurutnya, data yang disampaikan, kasus mafia tanah di Malang Raya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 lalu. Hal ini disebabkan oleh praktik jual beli tanah yang tidak transparan dan tidak memiliki izin resmi.

“Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan, di mana mereka membeli tanah tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut masih atas nama pihak lain,” ujar Budi Darmawan, saat di hubungi Krusial melalui selulernya, (25/2/2025).

Menurutnya, terkait kasus ini, pemerintah daerah dan kejaksaan berkolaborasi menciptakan sistem pelayanan hukum berbasis digital guna memudahkan masyarakat dalam memverifikasi status tanah. Aplikasi SI PeMANAH  (Sistem Pelayanan Masyarakat tentang Pertanahan) dan HaloJPN menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengecek legalitas tanah sebelum melakukan transaksi. Aplikasi ini lounching 24 Disember 2024 lalu.

Iapun menjelaskan Aplikasi SI PeMANAH bisa membantu masyarakat untuk mengetahui status pajak tanah, kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB), serta luas tanah yang tercatat secara resmi.

“Jika terdapat perbedaan data antara informasi yang diberikan oleh penjual dan data yang tercatat di sistem, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” jelasnya.

Untuk antisipasi Iapun berharap, masyarakat diingatkan agar tidak tergiur dengan harga murah tanpa memastikan legalitas tanahnya. Calon pembeli disarankan untuk selalu melakukan pengecekan ke BPN dan dinas perizinan sebelum membeli tanah. Dengan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli tanah. Para narasumber menegaskan pentingnya berhati-hati dan teliti dalam transaksi jual beli tanah.

“Dengan adanya aplikasiSI PeMANAH dan layanan konsultasi hukum melaluiHaloJPN, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari praktik mafia tanah dan dapat memastikan bahwa properti yang mereka beli memiliki legalitas yang jelas,” pungkasnya.***

Hal itu bukan hanya sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara, namun juga dalam rangka menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.

Transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN menuai apresiasi dari jajaran Anggota Komisi II DPR RI. Sebagaimana disampaikan oleh A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra dalam Rapat Komisi bidang pertahanan II DPR RI Bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, bahwa Sertifikat Tanah Elektronik telah memudahkan masyarakat khususnya Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi percontohan produk digital tersebut.

“Saya melihat secara langsung bagaimana jajaran Pak Menteri yang bertugas di Bali sudah mampu menyelesaikan kegiatan ini (sertifikasi tanah elektronik, red) yang begitu bagus dijalankan. Mereka sedang menjemput bola dan alih media ini kembali digiatkan, ini sangat membantu dan akan mengantisipasi praktik-praktik mafia tanah,” ujar Anggota Komisi II, A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, dalam siaran persnya, pada Selasa, 26 Maret 2024.

Sertifikat Tanah Elektronik sendiri telah diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Desember 2023 lalu. Program itu diterapkan pada 13 Kabupaten/Kota Lengkap sebagai pilot project penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik. Kota itu meliputi Kota Sibolga, Kota Metro, Kota Bontang, Kota Bogor, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kesempatan yang sama mengatakan, pada 2024 telah ditetapkan 104 Kantor Pertanahan yang didorong untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap secara administrasi pertanahan dan kemudian akan menjalankan sertifikasi tanah secara elektronik. “Program Kota/Kabupaten Lengkap tersebar di 33 Provinsi mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Bali, hingga Papua,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN.***