Hal tersebut disampaikan Taufik saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM., M.Kes., beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.

Safrina juga menyampaikan permohonan dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN yang telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan terhadap proses perubahan nomenklatur tersebut.

Menurutnya, nomenklatur baru diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Taufik Tekankan Kolaborasi BKKBN dan Pemprov Aceh

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dengan Pemerintah Aceh.

Ia menilai keterbukaan informasi mengenai berbagai program yang dijalankan BKKBN menjadi hal penting. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat mengetahui sekaligus mengawal pelaksanaan program, sementara masyarakat juga memperoleh informasi yang memadai.

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujar Taufik.

Menurutnya, sinkronisasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Keselarasan informasi dan data antarlembaga, kata dia, diperlukan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak saling tumpang tindih serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh.***

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Yayasan Pikiran Rakyat dan SPS Aceh yang berlangsung di Restoran Jabarano, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Kamis (30/4/2026) malam.

Komisaris Pikiran Rakyat sekaligus Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan bantuan dari para pembaca dapat diwujudkan secara tepat sasaran.

Ketua Yayasan Pikiran Rakyat, Puspatriani Agustina, menegaskan bahwa bantuan yang dihimpun dari para donatur akan dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Transparansi menjadi prinsip utama agar bantuan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

la juga berharap proses administrasi, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU), dapat segera dirampungkan agar pembangunan dapat segera dimulai melalui peletakan batu pertama.

Pit Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan hingga selesai. Lokasi pembangunan telah ditetapkan di Desa Sukajadi Paya Bujuk, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat banjir pada akhir November 2025.

“Ini adalah amanah yang harus kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian, terutama terkait akses jalan yang masih tertutup lumpur serta ketersediaan air bersih yang belum sepenuhnya pulih.

Gedung yang akan dibangun dirancang sebagai fasilitas multifungsi. Lantai dasar akan difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan dasar, seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, edukasi gizi, serta posko siaga bencana dan penyimpanan peralatan medis.

Sementara itu, lantai dua akan digunakan sebagai ruang serbaguna berkapasitas sekitar 50 orang untuk kegiatan musyawarah warga, aktivitas kepemudaan, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Tamiang.***

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026 yang digelar Bank Indonesia.

Dalam pemaparannya, Muchsin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas perhatian dan konsistensinya dalam mendorong pengembangan ekonomi pesantren di Aceh.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia pendidikan, dan dayah menjadi salah satu kunci untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang terus hadir dan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi pesantren. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dayah ini sangat strategis untuk menciptakan kemandirian yang nyata bagi lembaga pendidikan Islam di Aceh,” ujar Muchsin.

Dayah Berpotensi Jadi Penggerak Ekonomi Lokal

Muchsin menilai dayah di Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan jumlah santri yang besar serta potensi lahan dan sumber daya yang tersedia, dayah dinilai tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga dapat mengembangkan berbagai unit usaha produktif.

Menurutnya, pengelolaan usaha secara profesional dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan dayah.

“Kemandirian ekonomi pesantren adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan itu sendiri. Jika dayah memiliki unit usaha yang kuat dan dikelola secara profesional, proses transfer ilmu agama kepada santri akan berjalan optimal tanpa terhambat masalah finansial,” tegasnya.

Ia menilai pengembangan ekonomi dayah perlu diarahkan pada usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dengan demikian, unit usaha yang dibangun tidak sekadar menjadi sumber pendapatan lembaga, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Siapkan Dukungan

Muchsin mengatakan Dinas Pendidikan Dayah Aceh terus berkomitmen mendukung penguatan ekonomi dayah melalui sejumlah langkah, mulai dari penyusunan regulasi, pemetaan potensi usaha, hingga fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola.

Penguatan kemampuan manajemen bisnis dinilai penting agar unit usaha yang dikembangkan dayah dapat dikelola secara profesional, memiliki perencanaan yang baik, serta mampu bertahan dalam jangka panjang.

Ia berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperluas, terutama dalam membuka akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas jaringan pemasaran produk usaha pesantren.

Talkshow tersebut turut dihadiri pimpinan dayah, akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan para santri. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan dan peluang pengembangan ekonomi pesantren, termasuk penguatan sumber daya manusia, akses pembiayaan, tata kelola usaha, serta pengembangan jaringan bisnis.

Melalui penguatan ekonomi pesantren, dayah diharapkan tidak hanya mampu mencetak generasi yang unggul dalam ilmu agama, tetapi juga menjadi lembaga yang mandiri, produktif, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.***

Hal itu disampaikan Ketua IKAMBA, M. Geubry Al-Fatah Budian, di Banda Aceh, Sabtu (25/4/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Ia menilai forum tersebut mampu melahirkan berbagai kesepakatan dan kerja sama produktif di sektor ekonomi, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama tersebut diyakini dapat membuka peluang lapangan kerja baru, memperkuat jaringan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

IKAMBA juga menilai kehadiran pimpinan daerah dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa Banda Aceh memiliki daya tarik dan posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan barat Indonesia. Selain mempererat hubungan antardaerah, kegiatan ini dinilai memperkuat fondasi kolaborasi lintas wilayah demi kemajuan bersama.

Terkait anggaran kegiatan yang disebut mencapai sekitar Rp4 miliar, IKAMBA berpandangan bahwa pembiayaan tersebut tidak dapat dilihat semata sebagai pengeluaran jangka pendek. Menurut mereka, anggaran tersebut merupakan bentuk investasi pembangunan yang memberikan dampak nyata melalui perputaran ekonomi, penguatan UMKM, serta efek berganda bagi masyarakat.

Dari sisi sosial, kegiatan ini juga dinilai mampu memperkuat identitas kota serta meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya. Dalam jangka panjang, berbagai kerja sama yang terbangun diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Kota Banda Aceh.

IKAMBA berharap semangat kolaborasi yang terbangun melalui Banda Aceh Experience dapat terus berlanjut dan menjadi fondasi dalam mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera bagi masyarakat Banda Aceh.***

Ketua Pelaksana HASI 2026 yang juga Pemimpin Redaksi Hai Sawit, M. Gema Aliza Putra, mengatakan penyelenggaraan tahun ini menjadi bukti keberlanjutan inisiatif yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. “Ini bukan sekadar ide di atas kertas, melainkan berangkat dari keresahan para profesional yang ingin mendorong industri sawit lebih maju,” ujarnya.

Ia menyebut jumlah peserta dan eksibitor meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, sebanyak 40 eksibitor ambil bagian, naik dari 30 eksibitor pada 2025. Dukungan juga datang dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dan Malaysia.

Menurut Gema, HASI tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi. Ia menekankan bahwa masa depan industri sawit tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada koneksi dan kerja sama lintas sektor. “Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan kolaborasi tersebut,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia (HIPKASI), Ir. M. Syarif Rafinda, menilai HASI 2026 memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan industri. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan gerakan kolektif para profesional sawit.

“Industri sawit saat ini berada di titik krusial. Tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, serta tuntutan keberlanjutan memaksa kita untuk beradaptasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, industri sawit perlu bertransformasi dengan mengadopsi teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem digital terintegrasi. Dalam simposium ini, berbagai isu praktis dibahas, mulai dari penggunaan drone, pengelolaan konflik sosial, hingga efisiensi logistik dan transportasi.

Tema HASI 2026 mengangkat pembaruan praktik terbaik (best management practices/BMP) perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. Tema ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Syarif juga menyoroti keberhasilan penyelenggaraan HASI 2025 yang menghadirkan sekitar 700 profesional dari kedua negara. Ia berharap capaian tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun ini.

Menurut dia, industri sawit tidak dapat berkembang secara parsial. Kolaborasi lintas negara, sektor, dan keahlian menjadi kunci untuk menjaga peran strategis sawit sebagai tulang punggung ekonomi dan energi masa depan.

“Kolaborasi dan keberanian untuk berubah menjadi fondasi utama. HASI hadir sebagai wadah untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Syarif.***

Krusial.com – Bank Aceh dan Universitas Syiah Kuala (USK) memperkuat kolaborasi melalui pertemuan silaturahmi strategis yang berlangsung, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Aceh Fadhil Ilyas bertemu dengan Rektor USK Prof. Mirza Tabrani untuk membahas sejumlah potensi sinergi yang dapat mendukung kemajuan pendidikan dan ekonomi di Aceh.

Diskusi berlangsung secara hangat dan konstruktif, dengan kedua pihak menyatakan komitmen saling mendukung. Bank Aceh menyampaikan keinginan untuk memberikan dukungan penuh bagi berbagai kegiatan akademik dan pengembangan fasilitas di USK, sementara pihak kampus menyambut baik inisiatif tersebut dan berencana memperkuat kerja sama yang sudah berjalan selama ini.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan visi sebelum dituangkan ke dalam kesepakatan formal dan kerangka kerja sama yang lebih rinci. Sejumlah program potensial dibahas, antara lain pengembangan sistem pembayaran SPP dan layanan administrasi keuangan mahasiswa yang lebih terintegrasi melalui kanal digital Bank Aceh, penambahan titik layanan perbankan di area kampus, serta kolaborasi dalam program pengembangan ekonomi dan literasi keuangan syariah di lingkungan universitas.

Direktur Utama Bank Aceh Fadhil Ilyas menilai pertemuan tersebut sebagai momen penting untuk membangun kemitraan yang lebih luas dan berdampak nyata.

“Bank Aceh memandang USK sebagai mitra strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul bagi daerah,” ujar Fadhil.

Rektor USK, Prof. Mirza Tabrani, juga menyambut positif langkah penguatan hubungan ini. Ia berharap pembahasan yang telah terjalin segera diwujudkan dalam bentuk tindak lanjut teknis, sehingga menghasilkan program kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung visi kedua institusi dalam membangun Aceh yang lebih maju.

“Pihak universitas meyakini bahwa kolaborasi ini akan menjadi contoh ideal bagaimana dua institusi lokal dapat bersinergi untuk menciptakan kemajuan bagi Aceh,” pungkas Mirza.***

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis pertukaran pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor strategis.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha berkolaborasi menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor strategis, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mebel, hingga industri makanan dan minuman,” ungkapnya.

Menurut Seskab Teddy, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sumber daya manusia unggul.

Menanggapi hal tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Apindo menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap visi besar Presiden, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi dan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia, serta penguatan proses industrialisasi nasional.

“Para pengusaha menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden, terutama dalam upaya membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta mendukung industrialisasi yang berdampak luas bagi bangsa dan negara,” tambah Teddy.***

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskresi, mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan kualitas pendidikan vokasi di Aceh Selatan dan bersaing secara nasional. Acara berlangsung di ruang Plt Bupati Aceh Selatan, Jumat 30/02/26.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Poltas Ir Nuzuli Fitriadi ST MT menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih kampus. Beliau menjelaskan perkembangan program studi, peningkatan kualitas dosen, tenaga kependidikan, dan kesejahteraannya, serta berbagai kegiatan akademik dan inovasi mahasiswa yang menunjukkan tren positif.

Selain itu, Poltas juga terus memperluas kemitraan dengan industri perkebunan kelapa sawit dan lembaga pemerintah guna mendukung kebutuhan dunia kerja.

Di hadapan Plt Bupati, Direktur Poltas turut menyampaikan harapan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus memberikan dukungan nyata berupa pembiayaan operasional kampus keberlanjutan dan pengembangan Poltas.

“Kami berharap Pemerintah Aceh Selatan dapat terus mendukung Poltas, baik dari sisi dana, kebijakan, fasilitas, maupun kerja sama program strategis. Kolaborasi pemerintah daerah dan Poltas sangat penting untuk menghadirkan pendidikan vokasi yang semakin berkualitas dan mampu melahirkan SDM unggul bagi daerah,” ujar Ir Nuzuli Fitriadi.

Beliau juga menegaskan bahwa Poltas siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan penguatan keterampilan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan pengembangan inovasi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Plt Bupati Aceh Selatan H Baital Mukadis SE menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut serta memberikan dukungan positif terhadap perkembangan Poltas.

“Poltas merupakan aset penting bagi Aceh Selatan. Kami menyambut baik setiap langkah pengembangan yang dilakukan dan pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk memastikan Poltas terus tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang membanggakan. SDM berkualitas adalah kunci kemajuan daerah, dan Poltas memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu,” kata Baital Mukadis.

Plt Bupati juga mendorong Poltas untuk terus berinovasi dan memperkuat hubungan dengan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu bersaing dan menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh Selatan dan Poltas dalam memperkokoh ekosistem pendidikan vokasi yang modern, inklusif, dan berdaya saing untuk masa depan daerah dan global.***

Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, literasi tetap menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, melainkan keterampilan memahami, menganalisis, serta memanfaatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, hingga hari ini masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan maupun fasilitas pendukung. Di sinilah kehadiran Relima (Relawan Literasi Masyarakat) menjadi penting. Relima hadir dengan aksi nyata untuk menguatkan perpustakaan dan membangun kolaborasi demi terwujudnya literasi tanpa batas.

Perpustakaan: Jantung Literasi yang Perlu Dihidupkan Kembali

Perpustakaan selama ini dikenal sebagai gudang ilmu. Namun dalam praktiknya, banyak perpustakaan di daerah, baik sekolah maupun desa, yang tidak berfungsi optimal. Koleksi buku terbatas, fasilitas kurang memadai, dan minimnya kegiatan literasi membuat perpustakaan sepi pengunjung. Padahal, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat.

Relima Kabupaten Simeulue memandang perpustakaan sebagai pusat aktivitas literasi yang harus diberdayakan kembali. Aksi nyata dilakukan dengan memperbaiki tata kelola perpustakaan, melakukan inventarisasi dan peremajaan koleksi, hingga menata ruang baca agar lebih ramah bagi pengunjung.

Tidak berhenti di situ, relima juga telah mendengarkan pernyataan langsung dari masyarakat Simeulue dan bahkan para petugas dan napi di lapas Sinabang terhadap besarnya kebermanfaatan dan hadirnya perpustakaan yang nyaman serta bantuan buku baik dari perpustakaan Nasional maupun bantuan buku yang di salurkan oleh individu, komunitas, maupun dinas-dinas yang ada di Kabupaten Simeulue.

Kolaborasi: Kunci Literasi Tanpa Batas

Gerakan literasi tidak bisa dijalankan sendirian. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak agar manfaatnya meluas. Relima menyadari pentingnya membangun jejaring kolaborasi dengan sekolah, pemerintah daerah, komunitas, media, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi, berbagai keterbatasan dapat diatasi.

Misalnya, sekolah dapat menyediakan ruang, pemerintah memberikan dukungan regulasi, komunitas menyumbangkan tenaga, media membantu publikasi, dan pihak swasta mendukung dari segi pendanaan atau donasi buku. Relima Kabupaten Simeulue telah melakukan semangat kolaborasi antar komunitas, bersama komunitas SKM (Sekolah Kita Menulis), dan Komunitas GEMACA (Gemar membaca) Dengan pola kerja sama ini, gerakan literasi tidak hanya bergantung pada semangat relawan, tetapi memiliki daya dorong yang lebih kuat dan berkesinambungan. Selain itu, kolaborasi juga membuka ruang inovasi. Inilah makna dari literasi tanpa batas: literasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Dampak Nyata Gerakan Relima

Aksi nyata Relima tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak pada masyarakat. Anak-anak menjadi lebih terbiasa membaca, remaja menemukan wadah untuk menyalurkan ide kreatif, dan orang dewasa memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat dalam kehidupan ekonomi maupun sosial.

Relima di Kabupaten Simeulue telah mengupayakan dampak dan kebermanfaatannya lewat kegiatan menulis 50 judul cerpen yang mengangkat tema tentang kearifan lokal di Kabupaten itu sendiri, yang di gagas oleh siswa GEMACA MTsN 2 Sinabang, selain itu kegiatan rutin mingguan baca buku bersama lalu mendiskusikannya. Tidak hanya menulis dan membaca, namun relima juga melakukan berbagai inovasi lain dalam meningkatkan daya minat dalam berliterasi.

Menuju Literasi Tanpa Batas

Dalam era digital, literasi berkembang pesat ke berbagai dimensi baru, mulai dari literasi teknologi, literasi informasi, hingga literasi budaya. Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa kesadaran kolektif untuk menjadikan literasi sebagai kebutuhan pokok. Relima dengan berbagai aksinya telah menunjukkan bahwa literasi tanpa batas bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan melalui kerja nyata.

Literasi tanpa batas berarti literasi yang tidak terikat ruang fisik, usia, status sosial, maupun geografi. Anak desa berhak mendapatkan akses bacaan yang sama dengan anak kota. Petani dan nelayan berhak memperoleh informasi yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Perempuan berhak mendapatkan ruang untuk belajar dan berdaya melalui literasi. Semua ini hanya mungkin jika ada kolaborasi dan kepedulian bersama.

Penutup

Relima adalah bukti bahwa gerakan kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Melalui penguatan perpustakaan dan pembangunan kolaborasi, Relima menyalakan kembali api literasi di tengah masyarakat. Literasi tanpa batas bukanlah mimpi yang jauh, tetapi sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan bila setiap orang mau bergerak.

Bangsa yang literat adalah bangsa yang bermartabat. Dan Relima, dengan aksi nyatanya, telah menunjukkan jalan menuju masa depan di mana literasi menjadi hak semua orang, tanpa terkecuali, dan tanpa batas.***

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM, melalui keterangan resmi, Jumat (19/9/2025). Lebih lanjut, Menteri Bahlil  menyatakan, kebijakan kolaborasi dengan melibatkan perusahaan negara tersebut karena stok impor tambahan yang diperoleh oleh SPBU swasta saat ini sudah menipis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan karena BBM merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. ‎”Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan skema satu pintu. Kuota impornya ini sudah diberikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024,” kata Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, untuk skema impor tahun depan, pihaknya akan mengatur secara baik, dengan melihat pangsa pasar (market share) dari SPBU swasta. ‎‎”Saya katakan bahwa negara ini ada aturan, harus semuanya sesuai aturan. Pembatasan itu bagian daripada aturan, jangan juga oversupply,” ucapnya.

‎‎Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina. “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Menteri ESDM.

Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

‎‎Syarat selanjutnya, SPBU swasta mengajukan adanya survei bersama pembelian stok BBM, serta adanya transparansi harga pembelian.***