<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kementerian PANRB Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/kementerian-panrb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 13:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Kementerian PANRB Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS November 2026, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan</title>
		<link>https://www.krusial.com/pemerintah-buka-pendaftaran-cpns-november-2026-ini-dokumen-yang-perlu-disiapkan/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/pemerintah-buka-pendaftaran-cpns-november-2026-ini-dokumen-yang-perlu-disiapkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 13:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[CASN 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CPNS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaftaran CPNS]]></category>
		<category><![CDATA[Prasetyo Hadi]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutmen ASN]]></category>
		<category><![CDATA[Syarat CPNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=57836</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com — Pemerintah berencana membuka pendaftaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November 2026. Calon pelamar diminta mulai mempersiapkan diri, termasuk melengkapi dokumen administrasi dan memahami formasi jabatan yang akan dipilih. Rencana rekrutmen tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><strong>Krusial.com —</strong> Pemerintah berencana membuka pendaftaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada November 2026. Calon pelamar diminta mulai mempersiapkan diri, termasuk melengkapi dokumen administrasi dan memahami formasi jabatan yang akan dipilih.</p>
<p dir="ltr">Rencana rekrutmen tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan untuk kembali membuka penerimaan ASN tahun ini.</p>
<p dir="ltr">“Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga, rencana bulan November ini sudah dilakukan pendaftaran,” kata Prasetyo, dikutip <em>Krusial</em> dari akun YouTube TV Parlemen, Sabtu (7/11/2026).</p>
<p dir="ltr">Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Prasetyo di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/11/2026), setelah mengikuti pertemuan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran.</p>
<p dir="ltr">Prasetyo menjelaskan, pembukaan rekrutmen diperlukan untuk menjaga kebutuhan dan komposisi aparatur pemerintahan. Salah satu pertimbangannya adalah banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang setiap tahun memasuki masa pensiun.</p>
<p dir="ltr">“Memang diperlukan dalam melakukan penyegaran dan komposisi PNS kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun,” ujarnya.</p>
<p dir="ltr">Meski rencana pendaftaran telah disampaikan, rincian jadwal, jumlah kebutuhan formasi, persyaratan, serta mekanisme seleksi masih perlu menunggu pengumuman resmi dari Kementerian PANRB.</p>
<p dir="ltr">“Jadi bagi adik-adik kita persilakan untuk mengikuti pengumuman dan mempersiapkan diri untuk seluruh rangkaian tes CPNS,” kata Prasetyo.</p>
<p dir="ltr"><strong>Dokumen yang Perlu Disiapkan</strong></p>
<p dir="ltr">Sambil menunggu pengumuman resmi, calon pelamar dapat mulai menyiapkan sejumlah dokumen administrasi yang lazim digunakan dalam seleksi CASN sebelumnya.</p>
<p dir="ltr">Dokumen tersebut meliputi:</p>
<p dir="ltr">&#8211; Kartu Keluarga (KK).<br />
&#8211; Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan pengganti KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<br />
&#8211; Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.<br />
&#8211; Transkrip nilai.<br />
&#8211; Pas foto dengan latar belakang merah.<br />
&#8211; Dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan formasi dan instansi yang dilamar.</p>
<p dir="ltr">Calon pelamar juga perlu memastikan data kependudukan, identitas, dan dokumen pendidikan sesuai satu sama lain. Perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, atau data lain berpotensi menimbulkan kendala saat proses pendaftaran dan verifikasi administrasi.</p>
<p dir="ltr">Selain itu, pelamar perlu membaca persyaratan formasi secara teliti. Kualifikasi pendidikan, batas usia, sertifikat keahlian, hingga persyaratan khusus dapat berbeda antara satu jabatan dan instansi dengan lainnya.</p>
<p dir="ltr"><strong>Perhatikan Ketentuan E-Meterai</strong></p>
<p dir="ltr">Pada seleksi CASN sebelumnya, sejumlah dokumen persyaratan menggunakan meterai elektronik atau e-meterai, antara lain surat lamaran dan surat pernyataan. Namun, calon pelamar perlu menunggu ketentuan resmi seleksi 2026 untuk memastikan dokumen mana saja yang wajib dibubuhi e-meterai.</p>
<p dir="ltr">Jika nantinya diwajibkan, e-meterai dapat diperoleh melalui distributor resmi yang terafiliasi dengan Perum Peruri, di antaranya:</p>
<p dir="ltr">1. PT Peruri Digital Security: <a href="content://com.transsion.notebook/url#https://e-meterai.co.id/">https://e-meterai.co.id/</a><br />
2. PT Mitra Pajakku: <a href="content://com.transsion.notebook/url#https://pajakku.e-meterai.co.id/">https://pajakku.e-meterai.co.id/</a><br />
3. PT Finnet Indonesia: <a href="content://com.transsion.notebook/url#https://finnet.e-meterai.co.id/">https://finnet.e-meterai.co.id/</a><br />
4. PT Mitracomm Ekasarana: <a href="content://com.transsion.notebook/url#https://mitracomm.e-meterai.co.id/">https://mitracomm.e-meterai.co.id/</a><br />
5. Koperasi Swadharma: <a href="content://com.transsion.notebook/url#https://swadharma.e-meterai.co.id/">https://swadharma.e-meterai.co.id/</a></p>
<p dir="ltr">Calon pelamar sebaiknya tidak terburu-buru membeli atau membubuhkan e-meterai sebelum membaca petunjuk teknis resmi. Pastikan pula transaksi dilakukan melalui kanal distributor yang benar.</p>
<p dir="ltr">Dengan rencana pendaftaran pada November 2026, calon peserta dapat memanfaatkan waktu untuk merapikan dokumen, mempelajari formasi yang sesuai dengan kualifikasi, serta mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi. <strong>***</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/pemerintah-buka-pendaftaran-cpns-november-2026-ini-dokumen-yang-perlu-disiapkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bertemu Mendiktisaintek, Menteri PANRB Bahas Penguatan SDM Pendidikan Tinggi</title>
		<link>https://www.krusial.com/bertemu-mendiktisaintek-menteri-panrb-bahas-penguatan-sdm-pendidikan-tinggi/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/bertemu-mendiktisaintek-menteri-panrb-bahas-penguatan-sdm-pendidikan-tinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 16:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Mendiktisaintek]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40897</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (12/8/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan SDM dosen dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Menteri Rini menyampaikan pada tahun 2016, Pemerintah mendirikan 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dengan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong> </span>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (12/8/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan SDM dosen dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Rini menyampaikan pada tahun 2016, Pemerintah mendirikan 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru dengan rincian 15 Universitas, 4 Institut, dan 16 Politeknik. PTN Baru adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Penambahan PTN tersebut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia,” kata Menteri Rini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pada pertemuan tersebut juga dilakukan pembahasan jabatan tinggi bagi dosen dan tenaga pendidik. Dalam pemenuhan SDM pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui formasi khusus sesuai Perpres No. 10/2016.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Penguatan posisi dosen dan tenaga Pendidikan pada PTN Baru juga diatur dalam PermenPANRB 6/2024. PermenPANRB tersebut memungkinkan mereka memenuhi persyaratan guna menduduki jenjang jabatan lebih tinggi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Terkait usulan mendudukan jabatan di kampus, tentu saja boleh, asal Kemendiktisaintek mengajukan formasi bahwa jabatan tersebut bisa diisi PPPK. Jadi kami juga bisa mengontrol jabatan-jabatan PPPK,” kata Menteri PANRB.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lebih lanjut Menteri Rini menyampaikan bahwa jenjang karier bagi dosen dan tenaga pendidik PPPK dilaksanakan melalui mekanisme perubahan jenjang jabatan untuk menduduki jenjang lebih tinggi melalui pengadaan instansi. “Sehingga dapat diusulkan pengadaan instansi sesuai PermenPANRB 6/2024 khusus untuk dosen PPPK untuk dapat menduduki jenjang jabatan tertentu setelah uji kompetensi dan terpenuhi persyaratan,” imbuhnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sementara itu Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengaku sejalan dengan Menteri PANRB. Pihaknya bersama Kementerian PANRB akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait skema dosen dan tenaga pendidik menempati jabatan tertentu pada perguruan tinggi. Saat ini Kemendiktisaintek juga tengah menyusun rancangan Keputusan Mendiktisaintek tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Kami sejalan dengan Menteri PANRB, untuk aturan terkait jabatan tinggi bagi PPPK akan kami bahas lebih lanjut lagi,” jelas Mendiktisaintek.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/bertemu-mendiktisaintek-menteri-panrb-bahas-penguatan-sdm-pendidikan-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri PANRB: Seleksi Sekolah Kedinasan Dilakukan Secara Transparan</title>
		<link>https://www.krusial.com/menteri-panrb-seleksi-sekolah-kedinasan-dilakukan-secara-transparan/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/menteri-panrb-seleksi-sekolah-kedinasan-dilakukan-secara-transparan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Assisted Test (CAT)]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Sekolah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40812</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan peninjauan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2025, di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/8/2025). Proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung. Pemerintah menyediakan alokasi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong> </span>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan peninjauan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Tahun 2025, di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Senin (11/8/2025). </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Proses seleksi dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pemerintah menyediakan alokasi kebutuhan CPNS tahun 2025 melalui sekolah kedinasan. SKD hari pertama ini diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan. </span><br />
<span style="color: #000000;">“Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme didalam proses seleksi ini,” katanya usai melakukan peninjauan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Rini mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan proses seleksi serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara transparan. Seleksi dilaksanakan secara ketat sehingga menutup rapat celah kecurangan, tujuannya untuk menghasilkan individu yang berkualitas.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lebih lanjut disampaikan proses seleksi sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan pembangunan SDM dan reformasi birokrasi, agar pelayanan publik semakin profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dirinya berpesan kepada para peserta untuk tetap percaya diri, jujur, dan tidak tergoda menggunakan bantuan pihak lain dalam mengikuti seleksi. Dengan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan seleksi sekolah kedinasan ini dapat menghasilkan aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi untuk melayani masyarakat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Saya berharap semua peserta nanti yang akan melakukan tes untuk bersiap-siap, karena hanya kalian lah yang akan bisa menolong kalian sendiri. Karena proses seleksi betul-betul kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil tes saudara akan terlihat secara riil time,” ucapnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Tahap SKD dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 26 Agustus 2025. Sementara pengumuman hasil SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Usai SKD, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025. Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Adapun persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebesar 3.252 formasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh sekolah kedinasan dibawah naungan tujuh instansi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPARB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/menteri-panrb-seleksi-sekolah-kedinasan-dilakukan-secara-transparan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menpan RB Siapkan 243 Ribu PPPK untuk Kopdes Merah Putih, Ini Rencananya</title>
		<link>https://www.krusial.com/menpan-rb-siapkan-243-ribu-pppk-untuk-kopdes-merah-putih-ini-rencananya/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/menpan-rb-siapkan-243-ribu-pppk-untuk-kopdes-merah-putih-ini-rencananya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 16:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Beroperasi]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Kopdes Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[MenPAN RB]]></category>
		<category><![CDATA[PPPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40788</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com &#8212; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mulai menyiapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Saat ini ada sekitar 81.147 koperasi desa/kelurahan, kalau yang disampaikan Pak Menko Pangan diperlukan sekitar 2-3 orang (PPPK) maka proyeksi yang dibutuhkan untuk SDM itu sekitar 243.441 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com &#8212;</strong> </span>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mulai menyiapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Saat ini ada sekitar 81.147 koperasi desa/kelurahan, kalau yang disampaikan Pak Menko Pangan diperlukan sekitar 2-3 orang (PPPK) maka proyeksi yang dibutuhkan untuk SDM itu sekitar 243.441 orang,” kata Rini di Denpasar, Bali, Jumat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, Rini mencoba memetakan lokasi dan skema penugasan PPPK, di mana rencananya yang akan bekerja di Kopdes Merah Putih difokuskan tenaga teknis yang sudah ada di bawah pemerintah daerah.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Skema pertama adalah kita menggunakan PPPK yang sudah ada, di seluruh Indonesia ini ada 255.000 orang, kita menggunakan yang ada dulu sebagaimana arahan Bapak Presiden supaya bisa langsung bekerja,” ujarnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Skema lainnya, Menpan RB akan menggunakan proyeksi PPPK paruh waktu di kabupaten/kota, khusus tenaga teknisnya, bukan tenaga guru atau kesehatan yang jumlahnya 1.333 orang.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Jika menggunakan skema penugasan PPPK yang sudah ada, ia meminta Kepala Dinas Koperasi se-Indonesia bersama BKPSDM berkoordinasi, karena pegawai di daerah yang akan ditugaskan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Selain itu, juga harus dilakukan pemetaan area, karena berdasarkan arahan Menko Pangan selalu Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih, pegawai yang ditugaskan harus berdomisili di desa atau kecamatan area koperasi.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;">“Undang-Undang Kkoperasi juga mengatakan dia harus berdomisili di tempat itu, nanti kita perlu sisir kembali dan yang bersangkutan tentunya perlu mendapat pembinaan dan pelatihan, yang mendampingi Kementerian Koperasi maupun Kementerian Desa,” ujar Rini Widyantini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Setelah dipetakan dan seluruh koperasi kebutuhan SDM-nya terpenuhi, alur selanjutnya adalah menyiapkan anggaran untuk menggaji tenaga PPPK di Kopdes Merah Putih, sehingga alokasi belanja pegawai di pemerintah daerah harus diperhatikan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Ini menjadi sangat penting, dan juga kesesuaian kompetensi PPPK perlu diperhatikan, karena PPPK yang sudah ada ini sudah melakukan pekerjaan, jangan sampai mengganggu layanan yang sudah ada di pemda,” kata dia.***</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/menpan-rb-siapkan-243-ribu-pppk-untuk-kopdes-merah-putih-ini-rencananya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri Rini Tekankan Digitalisasi Koperasi Merah Putih, Penggerak Ekonomi dari Desa</title>
		<link>https://www.krusial.com/menteri-rini-tekankan-digitalisasi-koperasi-merah-putih-penggerak-ekonomi-dari-desa/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/menteri-rini-tekankan-digitalisasi-koperasi-merah-putih-penggerak-ekonomi-dari-desa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 14:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Desa]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisasi]]></category>
		<category><![CDATA[KDMP]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Koperasi Merah Putih]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Rini]]></category>
		<category><![CDATA[Penggerak Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40682</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbentuk di 81.147 desa/kelurahan, sesuai data per 1 Agustus 2025. Kehadiran KDMP adalah penggerak ekonomi rakyat dari desa. Presiden Prabowo Subianto bercita-cita roda ekonomi yang digerakkan KDMP akan berimplikasi pada kebangkitan nasional. &#8220;Bapak Presiden mengatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat dari desa adalah salah satu contoh kebangkitan nasional,&#8221; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com – </strong></span>Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbentuk di 81.147 desa/kelurahan, sesuai data per 1 Agustus 2025. Kehadiran KDMP adalah penggerak ekonomi rakyat dari desa. Presiden Prabowo Subianto bercita-cita roda ekonomi yang digerakkan KDMP akan berimplikasi pada kebangkitan nasional.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Bapak Presiden mengatakan bahwa menggerakkan ekonomi rakyat dari desa adalah salah satu contoh kebangkitan nasional,&#8221; ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi KDMP, di Denpasar, Bali, Jumat (8/8/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">KDMP merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Prinsip kerjanya yakni gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan simpan pinjam, pemasaran produk lokal, dan pemberdayaan UMKM desa. &#8220;Negara hadir bukan hanya sebagai fasilitator tapi juga menjadi penggerak dengan membuka akses, memutus ketergantungan, dan memperkuat ekonomi rakyat,&#8221; jelas Menteri Rini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Meski jumlah KDMP sudah melampaui target, yang tidak kalah penting adalah digitalisasi proses bisnis dan pengelolaan database KDMP. “Transformasi digital ini akan menjadi kunci dalam memastikan kinerja koperasi lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ungkap Menteri Rini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ia menjelaskan, keterpaduan dan digitalisasi KDMP menyatukan seluruh platform layanan koperasi desa ke dalam sistem terpadu untuk memudahkan verifikasi, pembinaan, monitoring, dan pelaporan. Data penting seperti identitas, perizinan, aset, dan keuangan koperasi terhubung otomatis melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Perwujudan dashboard nasional menjadi alat strategis untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan Keputusan berdasarkan data. “Dengan integrasi ini, pengelolaan koperasi diharapkan dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) pada KDMP bertujuan untuk memudahkan analisis perkembangan dan risiko usaha, sekaligus mendukung monitoring kompetensi pengelola koperasi. Dengan integrasi data, pengembangan usaha koperasi dapat diarahkan sesuai potensi wilayah, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan koperasi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dalam konteks transformasi digital koperasi desa, perlu mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional dengan strategi pengelolaan koperasi desa dari manual menjadi digital secara terintegrasi. Data koperasi dari tingkat desa hingga pusat dihubungkan melalui kodefikasi nasional dan pemanfaatan infrastruktur digital seperti verifikasi NIK.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sistem pusat dan daerah saling terhubung untuk memantau progres, keuangan, dan layanan koperasi secara _real-time_. “Pendekatan inklusif dan literasi digital juga diperkuat agar semua desa, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dapat ikut serta dalam ekosistem digital ini,” pungkas Menteri Rini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Peran Kementerian PANRB mendukung penuh program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Use Case Prioritas ditetapkan berdasarkan inisiatif-inisiatif yang selaras dengan program prioritas presiden dan sektor pendukung strategis seperti pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, dan layanan siklus hidup.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/menteri-rini-tekankan-digitalisasi-koperasi-merah-putih-penggerak-ekonomi-dari-desa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kawal Program Prioritas Presiden, Wamen PANRB Tinjau Penyaluran Program MBG di SMP Negeri 16 Pekanbaru</title>
		<link>https://www.krusial.com/kawal-program-prioritas-presiden-wamen-panrb-tinjau-penyaluran-program-mbg-di-smp-negeri-16-pekanbaru/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/kawal-program-prioritas-presiden-wamen-panrb-tinjau-penyaluran-program-mbg-di-smp-negeri-16-pekanbaru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[KPPG]]></category>
		<category><![CDATA[Makan Bergizi Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[MBG]]></category>
		<category><![CDATA[SMP Negeri 16 Pekanbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Wamen PANRB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40666</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut berperan dalam menyukseskan program prioritas Presiden, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto meninjau langsung proses penyaluran program MBG di SMP Negeri 16 Pekanbaru, dengan tujuan mengawal program Presiden Prabowo dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh para [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong></span> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut berperan dalam menyukseskan program prioritas Presiden, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto meninjau langsung proses penyaluran program MBG di SMP Negeri 16 Pekanbaru, dengan tujuan mengawal program Presiden Prabowo dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Kami meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 16 Pekanbaru, untuk memastikan bahwa distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan dengan baik dan sesuai standar,” ujar Purwadi usai meninjau penyaluran MBG di SMP Negeri 16 Pekabaru, Kamis (07/08/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kementerian PANRB berperan melakukan penataan tata kelola dan kelembagaan UPT Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan SPPG serta pemenuhan SDMnya. Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital untuk mendukung efektivitas program MBG.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kehadiran program MBG di sekolah-sekolah mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun generasi unggul. Anak-anak tidak hanya mendapat akses pendidikan yang baik, tetapi juga gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan optimal. Ini bukan sekadar program makanan gratis, melainkan bagian dari fondasi dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Wamen PANRB Purwadi menceritakan bagaimana makanan bergizi yang disalurkan kepada para siswa tiba dalam kondisi baik, terkelola dengan rapi, dan sesuai standar kebersihan serta keamanan pangan. Proses ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, institusi keamanan, serta satuan Pendidikan, dalam memastikan distribusi program MBG berjalan lancar, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi peserta didik.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Program MBG diharapkan terus berjalan ke depan dan menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan kompeten untuk membangun masa depan bangsa. MBG bukan hanya sekedar makan bergizi gratis, lebih dari itu memberikan kesempatan peserta didik untuk benar-benar tumbuh berkembang sesuai dengan harapan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kami berharap program ini memberikan dampak terhadap kesehatan, prestasi belajar dan kualitas hidup generasi mendatang. Tanpa intervensi seperti program MBG kita akan kehilangan potensi bonus demografi. Sebab gizi bukan hanya isu kesehatan semata, tapi kunci masa depan bangsa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ia juga menekankan pentingnya optimisme dan semangat kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola program. Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola yang semakin baik, diharapkan program MBG dapat sukses dan berkelanjutan dimasa depan&#8221;. ujarnya</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Program MBG tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari lima program prioritas Presiden untuk membangun peradaban baru Indonesia. Mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan PerumahanRakyat. Kelima program ini dirancang sebagai wujud nyata kehadiran negara yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.***</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/kawal-program-prioritas-presiden-wamen-panrb-tinjau-penyaluran-program-mbg-di-smp-negeri-16-pekanbaru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presiden Apresiasi Kinerja Menteri, 10 Bulan Penuh Karya, Kerja, dan Prestasi</title>
		<link>https://www.krusial.com/presiden-apresiasi-kinerja-menteri-10-bulan-penuh-karya-kerja-dan-prestasi/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/presiden-apresiasi-kinerja-menteri-10-bulan-penuh-karya-kerja-dan-prestasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 21:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[KPPG]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Prabowo Subianto]]></category>
		<category><![CDATA[SDM Guru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40618</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kabinetnya dengan menyebut 10 bulan ini penuh karya, kerja, dan prestasi. Berkat dukungan peran dan tugas masing-masing menteri, target yang sudah ditentukan tercapai secara kolektif. &#8220;Sepuluh bulan ini kita rasakan bersabar adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya dengan kerja dengan prestasi. Dengan waktu yang masih singkat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong></span> <span style="color: #000000;">Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja kabinetnya dengan menyebut 10 bulan ini penuh karya, kerja, dan prestasi. Berkat dukungan peran dan tugas masing-masing menteri, target yang sudah ditentukan tercapai secara kolektif.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Sepuluh bulan ini kita rasakan bersabar adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya dengan kerja dengan prestasi. Dengan waktu yang masih singkat banyak sekali yang telah kita capai,” ungkap Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/8/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Presiden memahami bahwa menjadi seorang menteri dan kepala lembaga tidaklah mudah. Perlu kemampuan untuk menyatukan pemahaman dari banyak kepala. Namun dengan kapasitas yang dimiliki jajarannya, seluruh jajaran pemerintah dari tingkat atas sampai akar rumput dapat berkolaborasi untuk mencapai target.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Kita mengerti betapa sulitnya untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim,” ujar Presiden Prabowo.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Salah satu program prioritas presiden yang dampaknya sangat dirasakan nyata adalah berdirinya Sekolah Rakyat untuk masyarakat dengan kondisi miskin dan miskin ekstrem. Dukungan untuk memperkuat keberadaan Sekolah Rakyat datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Secara kelembagaan, Sekolah Rakyat ada dalam naungan Kementerian Sosial. “Sekolah Rakyat berada dibawah koordinasi UPT yang sudah ada saat ini, pemenuhan SDM Guru kita perkuat untuk memastikan mendukung operasionalisasinya,”jelas Rini usai Sidang Kabinet Paripurna tersebut.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kementerian Sosial yang sudah memiliki jalur operasional, penganggaran, dan pembinaan SDM secara fungsional,” jelasnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi program yang dikuatkan Kementerian PANRB. Kementerian PANRB melakukan penataan tata kelola dan kelembagaan UPT Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) dan pemenuhan SDMnya. Selain itu, Kementerian PANRB juga mempercepat transformasi digital dan keterpaduan layanan digital program MBG.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kementerian PANRB juga mendukung program prioritas lain seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu inisiatif terkait DTSEN yang sedang didukung adalah piloting digitalisasi perlindungan sosial dengan memanfaatkan DTSEN yang diperkuat oleh interoperabilitas data, identitas digital, serta inovasi proses bisnis yang ada.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sejumlah program lain yang dikuatkan melalui tugas Kementerian PANRB Adalah pemeriksaan kesehatan gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.***</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/presiden-apresiasi-kinerja-menteri-10-bulan-penuh-karya-kerja-dan-prestasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri Rini Dorong Kehadiran MPP Jadi Jembatan Pelayanan Bagi Percepatan Program Prioritas Presiden</title>
		<link>https://www.krusial.com/menteri-rini-dorong-kehadiran-mpp-jadi-jembatan-pelayanan-bagi-percepatan-program-prioritas-presiden/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/menteri-rini-dorong-kehadiran-mpp-jadi-jembatan-pelayanan-bagi-percepatan-program-prioritas-presiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Mal Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[MPP Badung]]></category>
		<category><![CDATA[PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40467</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terus berkomitmen agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat berkualitas dan semakin baik. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, Menteri Rini mengawali dengan meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Peninjauan dilakukan pada 31 instansi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong></span> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terus berkomitmen agar pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat berkualitas dan semakin baik. Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, Menteri Rini mengawali dengan meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Peninjauan dilakukan pada 31 instansi yang kini telah bergabung dengan jumlah 152 jenis layanan administrasi, perizinan, maupun non-perizinan. Menteri Rini mengatakan MPP Kab. Badung menjadi salah satu pionir pendirian MPP sejak diresmikan tujuh tahun lalu pada 17 September 2018.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, serta seluruh petugas pelayanan yang setiap hari hadir melayani masyarakat, dengan rata-rata kunjungan 220 orang per hari. Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat,” ungkap Menteri Rini usai meninjau MPP Kab. Badung, Senin (4/8/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Rini menambahkan selain MPP, saat ini pemerintah tengah menjalankan program prioritas Presiden sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan yang merata, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh semua.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“MPP bisa menjadi jembatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan untuk percepatan program-program Presiden. Tadi kita lihat ada layanan Dinas Kesehatan, ternyata di sini selain program Cek Kesehatan Gratis, tapi juga diperluas lagi untuk program Nak Badung Sehat. Memang kesejahteraan rakyat itu sangat penting dan ini sesuai dengan yang diinginkan Bapak Presiden melalui Asta Citanya,” jelasnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Pada evaluasi tahun 2024, MPP Kab. Badung mendapatkan predikat Prima secara berturut-turut dari tahun 2023. Dengan predikat Prima, MPP Kab. Badung membuktikan pelayanan publik dapat diselenggarakan secara cepat, transparan, ramah, dan mendorong iklim investasi yang kondusif.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Karenanya, Menteri Rini berharap kehadiran MPP ini bisa terus mendorong lebih banyak investasi di Kabupaten Badung. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempermudah investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dalam memberikan pelayanan, MPP ini pun telah menerapkan pakta integritas, bukan hanya untuk petugas tetapi juga untuk masyarakat sebagai penerima layanan. “Jadi MPP Kab. Badung mengajak juga para penerima layanan untuk bersama-sama menjaga integritas dalam proses pelayanan yang dilakukan,” ungkap Menteri Rini.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Rini juga mengapresiasi MPP Kab. Badung dengan program Jemput Bola, yang memastikan masyarakat lansia, penyandang disabilitas, maupun warga di wilayah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi dan kependudukan. Ini wujud komitmen dalam menghadirkan layanan publik inklusif yang menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“MPP Kab. Badung menjadi contoh nyata pelayanan publik yang mempermudah masyarakat sekaligus mendorong investasi,” imbuhnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini menyampaikan keberhasilan MPP Kab. Badung lahir berkat dukungan bersama lintas instansi, yaitu bagaimana program pemerintah dilakukan secara bersama-sama menjadi shared outcome untuk menghadirkan layanan yang setara bagi semua. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar kertas, tapi bagaimana program-program pemerintah itu diorkestrasi dengan baik dan berdampak.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Dan MPP Kab. Badung sudah mengorkestrasi yang semuanya bersama-sama dalam satu tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memperkecil jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga negara selalu hadir di masyarakat untuk memberikan transformasi birokrasi yang lebih melayani pada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Hadirnya MPP Kab. Badung dalam menyediakan kemudahan layanan pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Evangeline, masyarakat Kab. Badung yang bertandang ke MPP untuk mengurus NIB (Nomor Izin Berusaha).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Evangeline mengatakan kehadiran MPP menghapus sekat informasi karena memudahkan dirinya dalam mengakses informasi terkait kelengkapan yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha. Selain itu, berkumpulnya berbagai instansi dalam satu tempat dinilai sangat efisien.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Rencananya saya mau mengurus NIB dan setelah diberi informasi, saya sekalian mau bertanya ke Dinas Perindustrian dan BPOM. Senang banget enggak sampai 30 menit sudah selesai dan kehadiran MPP ini sangat efektif ya karena tidak membuang waktu dan biaya,” tutup Evangeline.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/menteri-rini-dorong-kehadiran-mpp-jadi-jembatan-pelayanan-bagi-percepatan-program-prioritas-presiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menteri Rini: Rekrutmen Berbasis Kompetensi Kunci Birokrasi Profesional</title>
		<link>https://www.krusial.com/menteri-rini-rekrutmen-berbasis-kompetensi-kunci-birokrasi-profesional/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/menteri-rini-rekrutmen-berbasis-kompetensi-kunci-birokrasi-profesional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[ADAPI]]></category>
		<category><![CDATA[Birokrasi Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Karier Dosen]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[PPPK]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40342</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Adanya perubahan besar dan mendasar yang terjadi dalam jangka panjang dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara untuk dapat melakukan transformasi mendasar di sektor publik. Untuk menjawab tantangan tersebut birokrasi harus menjadi lebih lincah, adaptif, berpikir jauh ke [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong></span> Adanya perubahan besar dan mendasar yang terjadi dalam jangka panjang dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara untuk dapat melakukan transformasi mendasar di sektor publik. Untuk menjawab tantangan tersebut birokrasi harus menjadi lebih lincah, adaptif, berpikir jauh ke depan dan lintas batas, serta berbasis bukti dan data terintegrasi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Transformasi ini bukan pilihan, tapi keharusan, termasuk di dunia pendidikan tinggi. Maka kapasitas dosen juga harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat Diskusi Publik Penguatan Status dan Karier Dosen ASN PPPK, secara virtual, Jumat (1/8/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Disampaikan jika paradigma manajemen ASN kini menempatkan rekrutmen berbasis kompetensi sebagai kunci utama birokrasi profesional. Rekrutmen yang asal-asalan memicu siklus negatif seperti layanan buruk, investasi menurun, dan pengangguran meningkat. Sebaliknya, rekrutmen yang selektif menciptakan birokrasi andal, layanan publik cepat, dan iklim investasi yang kondusif.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Hal tersebut juga berlaku bagi dosen ASN, dimana rekrutmen yang tepat akan melahirkan dosen berkualitas yang mendorong peningkatan mutu dan inovasi di perguruan tinggi. Dosen memiliki peran strategis dalam mewujudkan layanan akademik yang adaptif dan berkualitas, serta mencetak SDM unggul untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Rini mengatakan bahwa transformasi manajemen ASN saat ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, guna mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Transformasi manajemen ASN meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, penguatan kompetensi, hingga sistem penghargaan dan pengakuan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">“Evaluasi atas penerapan manajemen ASN dilakukan berbasis prinsip meritokrasi, yang akan ditunjang oleh platform digital Manajemen ASN yang kini sedang kami kembangkan,” ujarnya.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lebih lanjut dikatakan Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) sebagai salah satu wadah bagi dosen ASN, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kualitas kinerja dosen ASN PPPK sebagai bagian utuh dari ekosistem dosen nasional. Kemudian juga dapat memberikan pemikiran konstruktif dan implementatif dalam proses penyusunan kebijakan dan turut memperkuat peran dosen dan perguruan tinggi dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">(HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/menteri-rini-rekrutmen-berbasis-kompetensi-kunci-birokrasi-profesional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIPP Libatkan Masyarakat Nilai Inovasi Pelayanan Publik, Cermati Langkahnya</title>
		<link>https://www.krusial.com/kipp-libatkan-masyarakat-nilai-inovasi-pelayanan-publik-cermati-langkahnya/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/kipp-libatkan-masyarakat-nilai-inovasi-pelayanan-publik-cermati-langkahnya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BUMD]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian PANRB]]></category>
		<category><![CDATA[KIPP]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Rini Widyantini]]></category>
		<category><![CDATA[TPI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=40327</guid>

					<description><![CDATA[Krusial.com – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik kini memasuki tahapan penilaian fisibilitas oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat. Terdapat 273 proposal inovasi pada lingkup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan sebagai finalis dan akan dinilai. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Krusial.com –</strong></span> Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik kini memasuki tahapan penilaian fisibilitas oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat. Terdapat 273 proposal inovasi pada lingkup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan sebagai finalis dan akan dinilai.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan tahapan penilaian KIPP 2025 melakukan berbagai pembaruan, salah satunya dengan menilai fisibilitas inovasi untuk diterapkan secara nasional serta melibatkan masyarakat dalam proses penilaian inovasi. Menteri Rini berharap KIPP tahun 2025 dapat menjadi ajang berbagi inspirasi dan mendorong kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam mempercepat transformasi pelayanan publik.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggaraan pelayanan publik,&#8221; ujarnya, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengungkapkan pelibatan masyarakat dalam tahapan penilaian KIPP 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan inovasi. “Pendekatan penilaian yang lebih partisipatif dan inklusif ini, juga diharapkan dapat menjaring penilaian masyarakat untuk memperkuat inovasi pelayanan publik terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Penilaian Inovasi oleh TPI dan Masyarakat, secara daring.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Lebih lanjut, Deputi Otok menjelaskan pembaruan penilaian dengan pendekatan lebih partisipatif dan inklusif ini diharapkan dapat membuat inovasi para finalis tidak hanya unggul dari sisi teknis. Namun, bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga mitigasi bencana.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Adapun untuk mekanisme penilaian oleh masyarakat, Kementerian PANRB meminta finalis untuk menjaring penilaian dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat inovasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat melakukan penilaian dengan memberikan nilai dan pendapat mereka terhadap inovasi melalui Sinovik (<span style="color: #000080;"><em>sinovik.menpan.go.id/penilaian-masyarakat</em></span>).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dijelaskan, penilaian masyarakat dilakukan dengan minimal 50 orang responden. Untuk pertimbangan penilaian, masyarakat dapat melihat inovasi dengan menyaksikan video instansi yang telah diunggah pada media sosial Instagram. Sejalan dengan hal itu, Deputi Otok meminta, setiap video inovasi dari para finalis dapat disebarluaskan melalui kolaborasi dengan akun Instagram Cerita Yanlik (@cerita.yanlik).</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Dengan kolaborasi video pada akun Instagram Cerita Yanlik, diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk saling belajar meningkatkan ekosistem inovasi. Platform ini dapat mempermudah instansi pemerintah maupun masyarakat dalam belajar praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih luas,&#8221; ungkap Deputi Otok.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Kolaborasi video inovasi dengan akun Instagram Cerita Yanlik diharapkan dapat terus dikembangkan untuk memperkuat ekosistem inovasi di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, inovasi yang sudah diciptakan dapat terus ditingkatkan, disebarluaskan, dan direplikasi oleh instansi lain.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dalam proses seleksi, tahapan penilaian oleh TPI dan masyarakat dilakukan secara paralel selama periode 1-5 Agustus 2025. Hal ini juga dilaksanakan untuk menentukan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) dari Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Replikasi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Semangat inovasi dan kolaborasi sebagai langkah nyata untuk transformasi melayani negeri. Mari kita jadikan proses KIPP tidak hanya untuk meraih penghargaan, tetapi karena untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat,&#8221; imbuh Deputi Otok.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Untuk diketahui, KIPP 2025 dimulai sejak Maret. Sebanyak 3.051 proposal inovasi pelayanan publik dari 349 instansi pemerintah telah didaftarkan. Proposal inovasi yang sudah didaftarkan dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang berlatarbelakang akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sebagai informasi, penilaian proposal yang dilakukan Tim Evaluasi menghasilkan sebanyak 273 proposal inovasi pelayanan publik yang memenuhi nilai passing grade 85,00. Selanjutnya, 273 inovasi tersebut dikaji kembali dan ditetapkan Menteri PANRB sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik, dan akan memasuki penilaian fisibilitas potensi inovasi diterapkan secara nasional dan penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;Demi memastikan inovasi pelayanan publik yang telah diimplementasikan betul-betul berdampak dan bermanfaat, kami mengajak masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap 273 Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik,&#8221; pungkas Otok.</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Berikut tata cara penilaian Inovasi Pelayanan Publik yang dapat dilakukan oleh masyarakat:</span></strong></p>
<ol>
<li><span style="color: #000000;">Buka laman www.sinovik.menpan.go.id/penilaian-masyarakat.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cari inovasi atau instansi pemerintah dengan mengetik nama instansi/judul inovasi di kolom pencarian.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Lihat tayangan video di laman yang muncul.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Klik link penilaian untuk mengisi formulir penilaian masyarakat.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Isi formulir hingga tuntas.</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Klik &#8220;submit&#8221; jika sudah selesai mengisi formulir.</span></li>
</ol>
<p><span style="color: #000000;"> (fik/asy/HUMAS MENPANRB)</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/kipp-libatkan-masyarakat-nilai-inovasi-pelayanan-publik-cermati-langkahnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
