Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pro Growth–Pro Welfare menjadi landasan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027 untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dirasakan masyarakat. Strategi tersebut dijalankan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi strategis guna memperkuat transformasi ekonomi nasional.

“Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dukungan investasi strategis, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujar Menteri Keuangan.

Melalui strategi Pro Growth–Pro Welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung target tersebut, investasi diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga. Di saat yang sama, Pemerintah akan menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Optimisme terhadap pencapaian target tersebut didukung oleh resiliensi perekonomian nasional yang telah ditunjukkan pada Triwulan I Tahun 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (year-on-year), didukung inflasi yang tetap terkendali pada level 3,08 persen, surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta cadangan devisa yang mencapai USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor.

“Ditengah berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada level tinggi, inflasi terkendali, sektor manufaktur kembali ekspansif, dan berbagai indikator domestik menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kita tetap kokoh,” kata Menteri Keuangan.

Memasuki Triwulan II Tahun 2026, aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan tren perbaikan. Optimisme konsumen tetap terjaga, aktivitas belanja masyarakat meningkat, dan sejumlah indikator ekonomi seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, konsumsi semen, serta aktivitas manufaktur menunjukkan perkembangan yang positif.

Di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, Pemerintah terus menjaga kebijakan fiskal agar responsif dan antisipatif. Berbagai langkah strategis ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

“APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas,” tegas Menteri Keuangan.

KEM PPKF Tahun 2027 memiliki arti strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang selaras untuk mencapai target pembangunan nasional.***

Krusial.com — Fenomena razia kendaraan berpelat BL (Aceh) di Sumatera Utara oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution menuai perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Dalam video yang beredar, seorang sopir truk berpelat BL terlihat dikerumuni oleh ratusan orang dari rombongan gubernur, termasuk pejabat Pemprov Sumut dan aparat setempat. Meskipun kemudian dijelaskan sebagai kegiatan sosialisasi, tindakan tersebut dinilai publik memberikan kesan represif dan intimidatif.

Menanggapi hal ini, ASN asal Aceh, Gusmawi Mustafa, menilai kejadian tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor.

“Kalau kita jujur, hampir 40 persen kendaraan yang beroperasi di Aceh saat ini masih menggunakan plat BK atau BB dari Sumatera Utara. Ini peluang besar yang selama ini tidak kita garap serius. Padahal, jika dilakukan mutasi ke BL, potensi PAD yang diperoleh akan sangat signifikan,” ujar Gusmawi, Minggu (5/10/2025).

Menurutnya, kondisi ini telah berlangsung lama tanpa adanya penertiban yang efektif dari pihak berwenang di Aceh. Banyak masyarakat membeli kendaraan di Sumatera Utara karena harga yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam transaksi jual beli, serta alasan kenyamanan saat berkendara di luar Aceh.

“Fenomena ini bisa dimaklumi secara sosial dan ekonomi. Namun, dalam konteks fiskal, ini jelas merugikan Aceh. Potensi PAD dari pajak, bea balik nama, dan layanan mutasi sangat besar jika ditangani dengan pendekatan yang tepat,” tambahnya.

Gusmawi juga menyoroti sejumlah perusahaan besar dan BUMN yang beroperasi di Aceh namun tetap menggunakan kendaraan berpelat luar daerah. Ia mencontohkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sejumlah perusahaan tambang yang diduga belum mendaftarkan kendaraan operasionalnya di Aceh.

“Kalau kendaraan mereka beroperasi di Aceh, pajaknya juga harus dibayar di Aceh. Ini soal keadilan fiskal. Pemerintah harus berani membuat regulasi agar semua perusahaan dan institusi patuh terhadap aturan tersebut,” tegasnya.

Ia memaparkan beberapa manfaat nyata jika kendaraan di Aceh melakukan mutasi ke plat BL, di antaranya:

• Peningkatan Pendapatan Daerah, karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan masuk langsung ke kas Aceh.

• Data Transportasi yang Akurat, sehingga pemerintah memiliki basis data yang valid untuk perencanaan transportasi dan pembangunan.

• Dampak Ekonomi Turunan, mendorong pertumbuhan usaha lokal seperti showroom, bengkel, dan jasa pengurusan kendaraan.

• Penguatan Identitas Daerah, di mana plat BL menjadi simbol kebanggaan dan komitmen terhadap pembangunan Aceh.

Menariknya, di tengah polemik razia plat BL, Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah (Dek Fadh), justru menunjukkan pendekatan berbeda. Dalam sebuah kesempatan, ia terlihat menyambut sopir truk dari luar Aceh dengan ramah dan bahkan memberikan uang makan siang.

“Itu truk barang dari luar Aceh. Tidak ada urgensi untuk memaksa mereka pakai plat BL. Pendekatan Dek Fadh ini patut diapresiasi—simpatik, humanis, dan tidak menimbulkan ketegangan,” kata Gusmawi.

Ia mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota yang mewajibkan kendaraan beroperasi tetap di Aceh menggunakan plat BL, termasuk dalam setiap kesepakatan kerja sama bisnis dan investasi.

“Ini harus menjadi gerakan bersama. Bukan razia yang menekan masyarakat, tapi sosialisasi yang persuasif dan regulasi yang konsisten. Jika aturannya jelas dan adil, masyarakat serta dunia usaha pasti akan mendukung,” tutupnya.

Sebagai penutup, Gusmawi mengajak seluruh lapisan masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta di Aceh untuk berkontribusi langsung melalui mutasi kendaraan ke plat BL.

“Mari kita bangun Aceh dari hal-hal yang konkret. Mutasi ke plat BL bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk nyata cinta dan kepedulian terhadap tanah kita sendiri,” ujarnya.