Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dalam arahannya saat memimpin rapat koordinasi penanganan inflasi, peringatan Malam Nuzulul Qur’an dan Festival Ramadhan 1447 H, di ruang potensi daerah Setda Aceh, Rabu (4/3/2026).

“TPID harus terus memperkuat sinergi karena berdasarkan data BPS, inflasi Aceh berada di angka 6,94 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya di angka 6,69 persen. Hal ini tentu harus segera kita respon dengan terus memperkuat upaya stabilisasi,” ujar Fadhlullah.

“TPID harus melakukan upaya pengendalian harga, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan melaksanakan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” sambung pria yang akrab disapa Dek Fadh itu.

Sementara itu, dalam hal penanganan bencana, Wagub menginstruksikan Sekda Aceh untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang skema pemberian bantuan, khususnya terkait dengan hunian sementara, hunian tetap serta skema pendanaan lainnya.

“Seluruh elemen, termasuk masyarakat terdampak harus mendukung upaya percepatan dan pemulihan pasca bencana. Karena itu, penting bagi kita menyosialisasikan berbagai program pemulihan kepada masyarakat agar tidak terjadi Miss komunikasi. Untuk itu, Pak Sekda harus mengaktifkan kembali posko, karena ini akan menjadi jembatan informasi, baik dari masyarakat ke Pemerintah Pusat demikian pula sebaliknya,” kata Dek Fadh.

Wagub mengingatkan dinas terkait segera melakukan upaya dan langkah konkrit agar bisa segera diambil langkap cepat terkait pemulihan bencana. Pemerintah Aceh akan menggandeng BPKP dan Kejaksaan untuk memperkuat APIP.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang turut mendampingi Wagub menjelaskan, dana Transfer Ke Daerah sudah dikirim oleh Pemerintah Pusat dan akan segera disalurkan.

“Rp824 miliar dana TKD akan segera disalurkan, sebahagian untuk penanganan bencana, terutama pemulihan dini di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Tengah. Sesuai instruksi Pak Gubernur, dana TKD juga harus digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan,” kata Nasir.

“Saat ini, Huntara sudah dibangun lebih dari 60 persen. Karena itu, target kita Huntara 100 persen selesai sebelum lebaran Insya Allah akan tercapai,” sambung Sekda.

Festival Ramadhan 

Sementara itu, terkait pelaksanaan Festival Ramadhan, Wagub mengajak dinas terkait untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk menampilkan adat dan budaya Islami di Aceh, khususnya kegiatan masyarakat dalam menyambut dan menyemarakkan Ramadhan.

“Festival Ramadhan ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam upaya kita mensyiarkan Islam dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh kepada saudara se-Nusantara, khususnya adat dan budaya masyarakat Aceh dalam memeriahkan bulan mulia ini,” ucap Dek Fadh. Fadhlullah.

“Insya Allah kegiatan ini akan dihadiri oleh Mendagri, beberapa Menteri dan anggota DPR RI juga menyatakan kesiapan dan antuasiasmenya hadir ke Aceh untuk melihat dan merasakan langsung semarak Ramadhan di Aceh,” imbuh Wagub.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedi Yuswadi menjelaskan, momentum Festival Ramadhan juga akan diisi dengan penyerahan sertifikat penetapan Masjid araya Baiturrahman sebagai Cagar Budaya Nasional.

Untuk diketahui bersama, penutupan Festival Ramadhan yang dipusatkan di komplek Masjid Raya Baiturrahman akan diisi dengan sejumlah atraksi budaya khas Aceh di antaranya Idang atau hidangan berbuka puasa yang disiapkan di sekitar taman Masjid Raya Baiturrahman.

Selanjutnya ada ie bu peudah atau bubur pedas dan ie bu kanjie atau bubur kanji akan dibagikan kepada masyarakat. Penutupan Ramadhan Festival akan dirangkai dengan peringatan Malam Nuzulul Qur’an dan Trawih berjama’ah.

Rakor hari ini turut dihadiri oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah, Kajati Aceh Yudi Triadi perwakilan dari Kodam Iskandar Muda, Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nanang Agus Sutrisno serta para Asisten, Staf Ahli dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.***

“Sesuatu yang normal saja karena itu bagian kerjasama institusi. Ada juga Undang-Undang Kejaksaan yang mengatur kerjasama dengan Kepolisian, ada MoU antara teman-teman Kejaksaan, TNI dan Polri,” kata Menteri Prasetyo Hadi dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Jumat (23/5/2025).

Pengamanan terhadap Jaksa dan keluarga, karena Kejaksaan selain menangani kasus korupsi juga tengah melakukan penertiban sumber daya alam (SDA). Menteri Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan pengamanan TNI-Polri untuk Jaksa.

“Kita sedang tertibkan masalah penguasaan sumber daya alam kita dan ini sedang dikerjakan teman-teman Kejaksaan. Tidak perlu ada kekhawatiran, ini bagian kerja bersama, dalam rangka penegakan, pasti ada pihak yang tidak nyaman, ini bagian antisipasi” tegasnya.

Menteri Prasetyo mengatakan ancaman tidak selalu berkaitan militer. Bagi pemerintah, pengamanan oleh TNI dan Polri merupakan kerja tim tiga institusi

“Kalau teman-teman Kejaksaan saling berkoordinasi , memperkuat. Kita memaknai ini tim saling bekerjasama, di lapangan mereka bersama-sama dalam penegakan dan penertiban,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 . Perpres tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.***