Dari Tokoh, pihak swasta maupun instansi yang diberikan JAB Award 2025 ini menjadi mitra strategis sesuai tema lokal yakni “Merajut Kebersamaan dan Persatuan Dalam Mendukung Pembangunan Daerah“.

Ketua Panitia JAB Award 2025, Aidil Firmansyah, menyampaikan, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah membantu menyukseskan agenda tahunan komunitas jurnalis di daerah setempat.

“Kami berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi kepada semua kita untuk terus menyatu dan bersama mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Ketua JAB Khaidir Azhar, menyampaikan ajakan kepada semua pihak di daerah untuk terus berkontribusi dalam berbagai lini pembangunan.

“Kami akan siap mengawal pembangunan dengan karya – karya jurnalistik yang kami sajikan melalui media masa,” kata dia.

Sementara itu Dewan Pembina JAB H T Ali Devi, memberikan semangat kepada seluruh jurnalis untuk terus berkarya. Negara menempatkan posisi pera sangat istimewa sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.

“HPN adalah sejarah jurnalis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pers memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan. Dan JAB Award ini memberikan apresiasi ini sebagai motivatasi kepada berbagai pihak dalam mendukung tugas-tugas jurnalis,” sebut pria disapa Abi Devi ini.

PENERIMA JAB AWARD 2025

1. Dr. Ir. Kurdi., ST., MT., IPM, ASEAN.Eng (Kadis PUPR Aceh Barat) Kategori : ASN Provinsi Aceh Terbaik
2. AKBP Andi Kirana, S.I.K, M.H. (Kapolres Aceh Barat) Kategori : Top Leader Transformasional
3. Iptu Fachmi Suciandy, S.H (Kasat Reskrim Polres Aceh Barat). Kategori : Penegakan Hukum Terbaik (Pengungkapan Kasus Human Traficking)
4. Iptu Vitra Ramadani, S.H.,M.Si. (Kasat Reskrim Nagan Raya) Kategori : Penegakan Hukum Terbaik (Pengungkapan Kasus Arisan Bodong)
5. Tarmizi, SP, MM., Kategori : Pemimpin Politik Terbaik (Deklarator Anti Money Politic)
6. Said Fadheil, S.H., Kategori : Tokoh Politik Pendatang Baru Paling Berpengaruh
7. PT Mifa Bersaudara, Kategori : Pengelolaan CSR Terbaik
8. Diskominsa Aceh Barat, Kategori : Mitra Pers dan Kehumasan Terbaik
9. H. Bustamam, Kategori : Perwakilan Rakyat Visioner
10. Jamaluddin Idham, S.H.,M.H., Kategori : Politisi Muda Inspiratif
11. Suandi, MA, Kategori: Tokoh Inspiratif di Aceh Barat
12. Faisal M. Pd, Kategori: Kepala Madrasah Terbaik Se-Aceh dalam Penerapan Aplikasi Inovasi Digitalisasi Madrasah
13. Hamdani.,S.Sos.,S.H.,M.H. YARA Perwakilan Aceh Barat dan Nagan Raya, Kategori : Lifetime Achievement
14. PT Bara Energi Lestari (BEL), Kategori : Best Good Minning Dalam Penerapan K3
15. Khairani, S.Si., Kategori : Perwakilan Rakyat Perempuan Inspiratif
16. Kejaksaan Negeri Aceh Barat – Kategori : Pendampingan Hukum dan Pengawasan Pembangunan Daerah Terbaik
17. Azwir, S.P. Kategori : Perwakilan Rakyat Inspiratif
18. Nasruddin, S.I.Kom Kategori : Perwakilan Rakyat Inspiratif.***

Kata Khaidir, Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Pelaku kekerasan terhadap harusnya dapat dijerat dengan UU Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

”Hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Jadi jangan ada intimidasi apalagi sampai mengarah kepada kekerasan, ini harus menjadi atensi aparat penegak hukum,” kata Kaidhir, Senin, 27 Januari 2024.

Dugaan perbuatan oknum keuchik di Pidie Jaya yang melakukan intimidasi serta kekerasa terhadap pers merupakan perbuatan yang tidak layak ditunjukan pejabat publik. Hal ini menandakan pula kemunduran demokrasi di era kebebasan berpendapat saat ini.

JAB sendiri mengecam keras tindakan oknum tersebut. Dari kasus ini, pihak kepolisian harus menjadikan UU Pers sebagai salah satu sumber hukum.

”Jika tidak demikian, maka ke depan keberadaan sangat berpotensi hal serupa terjadi kembali di Aceh,” sebutnya.

Khaidir meminta, semua pihak harus menghargai kerja kerja pers yang sudah dilindungi oleh hukum dalam hal menyebarkan informasi. Bentuk-bentuk kekerasan semacam itu tentu sangat mengganggu wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

”Cara-cara seperti itu merupakan pelanggaran terhadap hak wartawan untuk mencari dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Tindakan semacam itu sudah melanggar hak asasi wartawan dan hak publik untuk mendapat informasi,” demikian Khaidir.***