“Upacara peringatan Detik-detik Proklamasi dan penurunan Bendera Pusaka, dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden RI akan bertindak sebagai inspektur upacara,” kata Wamen Juri dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Pihak Istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka, dengan dua sesi yaitu upacara Detik-detik Proklamasi pada pagi hari dan penurunan Bendera Pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat, masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan.

Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan, harus bersaing dengan lainnya.

“Jadi nanti kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin serta mengikuti upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka. Sehingga ada kesempatan hadir secara langsung di istana bagi masyarakat luas,” katanya.

Pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Wamen Juri mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh Otorita IKN, seperti pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Seperti tahun lalu, perayaan atau upacara peringatan Hari Jadi di IKN juga akan dilaksanakan dan dikoordinasi langsung oleh Otorita IKN,” katanya. Juri berharap masyarakat dapat meramaikan Bulan Kemerdekaan dengan penuh semangat dan antusias.***

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan menilai, kemunculan satwa menjadi sinyal baik bagi pemulihan ekosistem. Ia menyebut, kondisi ini sebagai kabar menggembirakan bagi keseimbangan lingkungan di kawasan IKN.

“Mulainya berbagai jenis satwa kembali datang ke kawasan rehabilitasi hutan di IKN menunjukkan bahwa proses pemulihan ekosistem berjalan dengan baik. Ini merupakan kabar menggembirakan bagi upaya menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan pembangunan ibu kota baru,” kata Heryawan dalam keterangannya, Selasa, 17 Maret 2026.

Heryawan juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung rehabilitasi hutan tersebut. Menurutnya, pembangunan IKN harus tetap menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Emiten yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo ini percaya kolaborasi ini akan mengoptimalkan akselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional, sejalan dengan agenda transformasi digital jangka panjang Indonesia.

Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Yune Marketatmo, menyampaikan kerja sama ini bertujuan memperkuat konektivitas digital di Nusantara melalui pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT yang andal, skalabel, dan berorientasi pada masa depan.

“Ruang lingkup kolaborasi mencakup pembangunan jaringan serat optik, infrastruktur akses broadband, sistem konektivitas terintegrasi, serta berbagai solusi digital lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pemerintahan, aktivitas usaha, dan kehidupan masyarakat di IKN,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Ia menambahkan, sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, Nusantara dirancang sebagai ibu kota yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif. Keberadaan infrastruktur ICT yang kuat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan visi tersebut, melalui penyelenggaraan layanan publik yang lebih efisien, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, percepatan aktivitas ekonomi, serta penyediaan akses konektivitas yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan di ibu kota baru.

Kerja sama ini mengkombinasikan keahlian teknis dan pengalaman operasional Surge di bidang infrastruktur konektivitas digital, serta mandat dan peran strategis PT Bina Karya dalam proyek-proyek pembangunan nasional. Harapannya, kerja sama ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan jangka panjang pembangunan infrastruktur.

Yune menjelaskan, Surge memiliki rekam jejak dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur digital berskala nasional, kapabilitas end-to-end mulai dari perencanaan hingga operasional jaringan, serta pengalaman dalam menghadirkan solusi konektivitas dan efisien di berbagai wilayah Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan jangka panjang Perseroan melalui perluasan portofolio proyek strategis, peningkatan potensi pendapatan berkelanjutan, serta penguatan posisi SURGE dalam pengembangan infrastruktur digital nasional yang bernilai strategis.

“Melalui kolaborasi yang erat dengan PT Bina Karya, kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem ICT yang tangguh, skalabel, dan siap menghadapi kebutuhan masa depan, untuk mendukung layanan pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menghadirkan akses digital yang inklusif bagi masyarakat di IKN,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam memperkuat daya saing nasional jangka panjang.

“Konektivitas yang andal menjadi kunci dalam membuka peluang produktivitas, inovasi, dan inklusi sosial,” terang dia.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak juga akan menjajaki penerapan teknologi inovatif serta praktik terbaik dalam pembangunan infrastruktur ICT, untuk memastikan sistem digital di Nusantara mampu menjawab kebutuhan masa depan dengan tetap menjunjung tinggi standar keamanan, keandalan, dan keberlanjutan.

Presiden Direktur PT Bina Karya (Persero), Boyke Prasetyanto, menyampaikan, Surge akan menghadirkan layanan fixed wireless access melalui produk IRA.

Meskipun IRA beroperasi di Jawa, Papua dan Maluku saja, layanan Surge lainnya seperti FTTH berpotensi melayani sekitar 25.000 penduduk di ibu kota, sehingga masyarakat dapat mengakses internet melalui layanan Surge dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung pengembangan teknologi komunikasi di Ibu Kota Nusantara,” tutup dia.***

Penghentian tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan internal dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai arahan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital. Proses pengadaan PJLP dimaksud dilaksanakan pada 12–15 Januari 2026 dan mencakup sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID.

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Irjen Kemkomdigi), Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa hasil investigasi Inspektorat Jenderal menunjukkan proses pengadaan jasa tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh kementerian. “Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan penghentian seluruh proses pengadaan PJLP untuk sembilan posisi dimaksud karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti hasil investigasi tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital telah menonaktifkan sementara tiga orang yang diduga terkait dalam proses pengadaan, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital selaku penanggung jawab kegiatan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO), serta seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat DJID.

Inspektorat Jenderal juga menyampaikan bahwa pemeriksaan lanjutan masih terus dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.***

Deputi Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimudin, mengatakan suasana perayaan Tahun Baru berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Ia menyebut perayaan tahun ini mengusung tagline “2026 Menanam, Hijaukan Bumi”.

Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi penghijauan yang digelar pada 1 Januari 2026. Program tersebut menjadi simbol komitmen IKN terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Selain kegiatan penghijauan, pengunjung disuguhi berbagai aktivitas budaya dan hiburan. Di antaranya melukis, pengenalan permainan tradisional sumpit, serta pertunjukan alat musik tradisional Sampe.

Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan ruang interaksi sekaligus hiburan bagi masyarakat yang berkunjung. Kawasan sekitar Istana Negara juga tetap dibuka untuk umum dan disambut antusias pengunjung.

Otorita IKN turut melibatkan pelaku UMKM lokal dalam perayaan ini. Sekitar 15 pelaku usaha membuka stan sejak dua hari terakhir hingga 4 Januari 2026.

Alimudin menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga jumlah UMKM berpotensi ditambah. “Banyak sekali pengunjung di IKN, sama seperti hari Natal. Makanya kami mau tambah stan UMKM,” katanya.

Sementara itu, kunjungan masyarakat ke kawasan Istana Nusantara dijadwalkan tetap dibuka hingga 4 Januari 2026. Otorita IKN memastikan pengaturan kunjungan dilakukan secara bertahap.

Salah seorang pengunjung asal Lombok yang bekerja di Balikpapan, Riska, mengaku kagum dengan suasana Tahun Baru di IKN. Ia bahkan telah tiga kali berkunjung ke kawasan tersebut.

“IKN ini makin hari makin luar biasa perubahannya. Suasananya asri, sejuk, dan indah,” katanya. Ia mengaku sengaja menghabiskan momen Tahun Baru bersama keluarga di IKN.

Seiring meningkatnya jumlah pengunjung, lokasi parkir kendaraan dialihkan ke jalan sumbu timur di samping Istana Negara. Pengalihan dilakukan karena area parkir utama tidak mampu menampung kendaraan pengunjung.***

Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menjelaskan, proyek tersebut bertujuan menyediakan ruang kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga legislatif dengan luas gedung berkisar 85.903 meter persegi (m2).

“Pembangunan gedung dan kawasan DPR di IKN merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah. Diharapkan, bangunan tersebut dapat memudahkan para ASN dan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya,” kata Ari di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Nantinya, lanjut dia, Waskita akan mengerjakan Gedung DPR A, B1, dan C1. Kemudian, Jalan Kawasan Blok DPR I, pintu masuk pejalan kaki dan penunggang sepeda, fasilitas olahraga, serta lanskap Kawasan Blok DPR I.

Berbeda dengan gedung DPR di Jakarta, Ari menjelaskan kantor legislatif di IKN ini dibangun menggunakan konsep green building karena mengangkat desain Breathing Facade. Lalu, desain fasadnya mengedepankan Wastra Nusantara serta Pilotis dan Serambi.

“Wastra Nusantara merupakan seni kain tradisional yang diwariskan oleh keanekaragaman budaya Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Hal itu ditampilkan dengan komposisi garis vertikal, horizontal, dan diagonal pada desain gedung,” ujar Ari.

Berikutnya, sebagian besar jendela pada fasad dirancang operasional dan fleksibel, guna mengatur aliran udara alami sesuai kebutuhan kenyamanan termal.

Desain ini bertujuan untuk meningkatkan ventilasi, efisiensi energi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta adaptif terhadap perubahan cuaca maupun orientasi bangunan.

Sesuai konsep forest city dalam pembangunan IKN, ia menjelaskan, bangunan dan kawasan DPR ini pun mengedepankan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Rencananya, setiap lantai juga akan dilengkapi dengan berbagai tumbuhan.

Sesuai target OIKN, proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua tahun. Waskita Karya berkomitmen menyelesaikannya secara tepat waktu dan tetap memperhatikan mutu.***

“Tidak ada korban jiwa, karena para pekerja sedang berada dilokasi proyek,” kata juru bicara  Otorita IKN, Troy Pantouw, Rabu kemarin. Kebakaran terjadi di Tower 14 HPK IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pukul 17.30 WITA. 

“Para pekerja sudah didata lengkap,” ujarnya. Hasil pendataan menunjukkan seluruh pekerja di HPK dalam kondisi aman. 

Saat ini sedang dilakukan evakuasi pekerja ke menara hunian lain. Otorita IKN pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan aparat pemadam kebakaran yang bergerak cepat, sehingga api berhasil dikendalikan.

Pantauw  juga mengtakan api suduah berhasil dipadamkan. “Sejumlah kamar di lantai dua, tiga, dan empat di Tower 14 HPK yang terbakar sudah bisa dipadamkan,” katanya.

Ia menyebut, pemadaman berlangsung cepat dengan dukungan tujuh unit mobil pemadam kebakaran dan delapan tangki suplai air. Sehingga total 15 unit diturunkan ke lokasi.

Ia menyampaikan, bahwa kobaran api yang membakar HPK IKN mampu dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 19.00 WITA. Saat ini aparat berwenang melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti peristiwa kebakaran yang melanda Tower 14 HPK IKN tersebut.

Jumlah pekerja konstruksi di IKN secara keseluruah tahun 2024 sebanyak 27.00 orang. Tiga puluh persen di antaranya berasal dari Kalimantan, sementara sisanya dari Jawa dan Sulawesi. 

Para pekerja bermukim di lokasi HPK IKN karena proyek yang dikerjakan jauh dari pemukiman penduduk. Gedung HPK IKN tahap satu berjumlah 22 tower dan tahap kedua berjumlha 14 tower.***

Pelaksanaan upacara tersebut bisa dikatakan cukup meriah. Bahkan Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo perdana memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN. 

Namun ada tahun 2025 pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia tidak dirayakan di IKN, melainkan hanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo Subianto hanya menginginkan upacara digelar di Jakarta saja. 

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan upacara di IKN tetap dilakukan, tapi tidak semasif tahun lalu. “Di IKN akan tetap ada upacara sebagaimana juga upacara yang dilakukan oleh instansi-instansi lain,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (1/8/2025). 

Siapa yang Akan Memimpin Upacara di IKN? 

Ia menjelaskan, upacara HUT RI tersebut akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan ikut dalam upacara di Istana Merdeka. 

Sebelumnya, terdapat kabar Wapres diinformasikan akan memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN. Namun, hal itu dibantah oleh Juri, dan mengatakan informasi tersebut tidak benar. 

“(Yang memimpin upacara) Kepala Otorita (IKN). (Wapres Gibran) di sini (Jakarta),” ucapnya, menegaskan.***

Suasana sebagai kota baru, kata Andrinof, sudah mulai terasa di lokasi IKN. Menurutnya, pembangunan tidak perlu menunggu semua fungsi pemerintahan lengkap untuk diaktifkan.

“Banyak gedung dan fasilitas sudah siap pakai dan bisa langsung dimanfaatkan. Menunda pemanfaatan justru bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan sumber daya,” kata Adrinof Chaniago saat berbincang dengan PRO3 RRI, Selasa (29/7/2025).

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN memang harus melalui Kepres sesuai aturan. Namun, pemanfaatan awal fasilitas pemerintahan bisa dimulai sebelum proses hukum sepenuhnya selesai.

“Unsur pemerintahan seperti direktorat atau dirjen bisa dipindahkan lebih dulu secara bertahap. Ini termasuk langkah penting untuk mulai menghidupkan aktivitas di IKN,” ucapnya.

Kemudian, ia mendukung, usulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Hal ini, sebagai langkah strategis mengaktifkan kawasan tersebut. 

Ia juga menyarankan agar beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu juga ikut berkantor di sana.  “Kementerian seperti Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Desa Tertinggal cocok untuk mulai dipindahkan sebagian ke IKN,” ujar Adrinof.

Ia menyebut pembangunan fasilitas utama di IKN hampir rampung. Sebanyak 47 tower hunian ASN dan fasilitas pertahanan sudah selesai 97,46 persen, sementara kantor-kantor kementerian mencapai 77,36 persen.***

Demikian Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito soal perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (15/5/2025). Diharapkan seluruh desa yang berada di sekitar IKN, sebagai kawasan fasih bahasa inggris.

“Kami bercita-cita jadikan seluruh desa di sekitar IKN sebagai kawasan yang fasih berbahasa inggris,” ujarnya. “Visi Otorita luas, di antaranya warga desa fasih berbahasa Inggris tidak terpusat di satu area,” kata Suwito.

Sebagai langkah awal, Otorita IKN akan segera membangun Kampung Inggris di Desa Semoi Dua, Sepaku, Penajam Paser Utara. “Fasilitas Kampung Inggris dibangun di atas lahan dua hektare  yang menjadi pusat Kampung Inggris,” katanya.

Kampung Inggris untuk memudahkan Otorita IKN membina warga untuk berbahasa Inggris dengan metode  percakapan. Diharapkan, penduduk lokal dapat dengan lancar berkomunikasi dalam bahasa internasional tersebut.

Otorita IKN juga bakal mengajak tamu asing mengunjungi Kampung Inggris dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Harapannya, agar warga lokal semakin lancar dalam bertutur bahasa Inggris.

Pembinaan intensif juga akan dilakukan dengan menggandeng pihak yang kompeten agar membiasakan warga bertutur Bahasa Inggris.  Otorita IKN berupaya mempersiapkan masyarakat lokal menyambut kedatangan tamu dan wisatawan mancanegara bermula dari Kampung Inggris tersebut.***