Krusial.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC) pada Senin (5/1/2026), menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan pekerjaan pembangunan lanjutan tahap I yang belum tuntas meski anggarannya telah dicairkan 100 persen.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Selatan, Firauza Heldin, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran aspirasi yang disampaikan warga. Berdasarkan hasil kunjungan, pihaknya menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang belum rampung.

“Setelah kami turun dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi, memang ada kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, seperti pemasangan karpet lantai, tiang lapangan voli, dan futsal,” ujar Firauza Heldin.

Ia menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, DPRK berkewajiban memastikan setiap proyek yang menggunakan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

“Salah satu fungsi DPRK adalah pengawasan. Maka untuk memastikan informasi tersebut, kami turun langsung melihatnya di lapangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Firauza menyampaikan bahwa Komisi IV DPRK Aceh Selatan akan segera memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) guna meminta penjelasan resmi terkait progres pembangunan tahap I Gedung TSC tersebut.

“Jika tidak ada halangan, besok pagi DPRK Aceh Selatan akan memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dimintai keterangan terkait proyek pembangunan Gedung TSC,” kata Firauza.

Selain Komisi I, peninjauan ke lokasi proyek juga diikuti oleh Ketua Komisi IV Dailami, anggota Komisi III Mauridi, serta anggota Komisi I Mistan. Para legislator itu menilai pentingnya transparansi terkait penggunaan dana publik serta kesesuaian progres pekerjaan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan.

Peninjauan DPRK ini menjadi tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan keuangan proyek lanjutan tahap I Gedung Tapaktuan Sport Center, yang disebut-sebut telah dibayar penuh meski belum selesai dikerjakan.***

Bahkan, sebagian pihak lainnya menilai, Pemkab Aceh Selatan yang diwakili Staf Ahli Bidang Keistimewaan dan Kerjasama Setdakab Aceh Selatan Yuhelmi, SH kalah dalam menjalankan Diplomasi dengan daerah lain dan pihak pihak berwenang setingkat provinsi.

“Bagaimana bisa, sudah di antar ke luar daerah dan bahkan ke ibukota provinsi, malahan dikembalikan ke Aceh Selatan,” kata beberapa pihak di Tapaktuan, pekan lalu.

Ironisnya, pengungsi yang sudah di bawa ke depan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Wilayah Aceh di Banda Aceh, tidak bisa diturunkan dari truck pengangkutnya.

Bahkan sempat di bawa ke lokasi bekas Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, ternyata tidak bisa tertampung.

Informasi yang dihimpun, sebanyak 152 etnis Rohingya tersebut mengalami depresi ketika mereka di tolak di sana-sini dan, akhirnya dikembalikan ke Aceh Selatan. Pasalnya, karena tidak ada pembicaraan antara Pemkab Aceh Selatan dengan pimpinan daerah yang dituju.

Bahkan, disebut-sebut, surat keterangan dari pihak berwenang sebagai kelengkapan administrasi untuk kordinasi tidak dimilik.

Sumber yang layak dipercaya mengungkapkan, tidak lengkapnya dokumen dari Pemkab Aceh Selatan, menyulitkan pihak kepolisian di Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe untuk menindaklanjutinya.

“‘Maka, para pengungsi dibawa pulang ke Aceh Selatan yang kini menempati bangunan Gedung Olah Raga Tapaktuan Sport Center (TSC), kendatipun warga Gampong Pasar Tapaktuan menolaknya, kata sumber di Tapaktuan, Senin, (18/11).

Belakangan, warga setempat, akhirnya menerima pengungsi tersebut dengan alasan kemanusiaan. “Kami memberi batas waktu agar pengungsi itu minggat dari kampung kami,” kata tokoh masyarakat setempat.

Di tempat lain, banyak pendapat yang mengemuka antara pro dan kontra. Pendapat pro, menilai dari segi kemanusiaan di tengah daerah syariat Islam, sebaiknya ditampung.

“Mengapa dibiarkan pengungsi Itu “terombang-ambing” di darat, setelah terombang-ambing di lautan,” kata seorang warga Tapaktuan Abdullah Yahya (56).

Sedangkan yang kontra, menyebut kedatangan pengungsi itu sebagai beban bagi daerah.

Dalam situasi prp-kontra itu, membuktikan bahwa pengungsi Rohingya diduga srngajs dipermainkan oleh pihak tertentu seperti UNHCR dan Kemenkum HAM Provinsi Aceh.

Staf Ahli Bidang Keistimewaan dan Kerjasama Setdakab Aceh Selatan Yuhelmi, SH yang ditugaskan khusus oleh Penjabat Bupati Cut Syazalisma dalam urusan pengungsi internasional yang dikonfirmasi mediaaceh.co.id tentang “kalah diplomasi”, di Tapaktuan, baru lalu, tidak memberikan tanggapan.

Bagaimana menurut Bapak, tentang pendapat publik bahwa Pemkab Aceh Aceh Selatan “kalah diplomasi” dalam urusan pengungsi Rohingya?, Yuhelmi, SH, tidak memberikan tanggapan apa-apa sampai pengungsi internasional itu masih menempati GOR TSC Tapaktuan di Taman Pala yang menghadap Samudera Indonesia itu.***