Sebagai Korwil, ketua DPW KNTI Aceh ini akan memiliki tugas utama membidangi pengembangan organisasi, kelembagaan, dan pengkaderan wilayah se-Sumatera yang mencakup sepuluh provinsi, dari Aceh hingga ke Lampung.

Ketua DPD KNTI Aceh Selatan, Jeri Rahmat menyambut baik pengangkatan ketua DPW KNTI Aceh itu sebagai Korwil Sumatera, menurutnya hal ini merupakan langkah awal menuju KNTI yang lebih profesional dan terus berkembang.

” Beliau sangat layak dipercayakan dalam bidang pengembangan organisasi, kelembagaan, dan pengkaderan di wilayah Sumatera yang membawahi sepuluh provinsi ini, kami berharap dengan pengalaman dan dedikasinya, KNTI di Sumatera lebih baik lagi dalam rangka mengadvokasi nelayan tradisional,” harapnya.

Jeri melanjutkan, KNTI berfungsi mengawal kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudi daya, dan petambak tradisional untuk mewujudkan keadilan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta keberlanjutan lingkungan hidup laut dan pesisir.

” Semoga ke depan kita dapat bersama-sama menjadi kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudi daya, dan petambak tradisional dalam memperjuangkan hak-haknya,” tandasnya.

Hal ini disampaikan Dr. Rizal Damanik dalam pengukuhan pengurus DPP KNTI Periode 2022 – 2027 di markas besar KNTI, Jl. Mimosa I No.3A, RT.6/RW.4, Pejaten Barat , Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (11/11/2022).

Penunjukan alumni pesantren Mudi Mesra Samalanga sebagai korwil Sumatera ini, sebagai bentuk penghargaan DPP KNTI merupakan penghargaan terhadap kiprahnya selama ini dalam pembelaannya terhadap nelayan tradisional di Aceh.

“Dia (Tgk Azwar Anas) layak dipercayakan dalam bidang pengembangan organisasi, kelembagaan dan pengkaderan wilayah Sumatra yang membawahi 8 Provinsi ini,” tegas Ketua dewan Pembina DPP KNTI Republik Indonesia, Rizal Damanik, PhD di Jakarta.

Rizal menjelaskan, KNTI ini adalah organisasi nelayan tradisional yang memperjuangkan kepentingan masa depan nelayan tradisional di Indonesia. Berupa perubahan kebijakan yang menjamin kesejahteraan Nelayan Tradisional, Perempuan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Tradisional untuk mewujudkan Keadilan Sosial, budaya, ekonomi, politik serta keberlanjutan lingkungan hidup laut dan pesisir.

“KNTI juga mengerakkan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya dan petambak tradisional dalam memperjuangkan hak-haknya, dimana saat ini nelayan tradisional sering identik dengan kelompok masyarakat miskin, tinggal di wilayah kumuh pinggiran pantai, bisa naik kelas menjadi masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Dalam pengukuhan pengurus baru DPP KNTI Republik Indonesia periode 2022 – 2027, yang dikomandoi oleh Dani Setiawan sebagai ketua Umum dan Iing Rohimin sebagai sekjen. Selain itu terdapat tiga tokoh nelayan Aceh dipercayakan sebagai pengurus DPP KNTI yakni Dr Tgk M Adli Abdullah, SH, MCL sebagai dewan penasehat, Baliyani Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Tgk Azwar Anas Korwil Sumatera.