‎Ketua DPP AMM, Novtrianda Alinur, S.E., mengatakan capaian tersebut menjadi catatan positif karena Aceh Selatan tercatat sebagai daerah dengan realisasi tambahan TKD tertinggi di Aceh berdasarkan data per 3 September 2026.

“Berdasarkan data per 3 September 2026, Aceh Selatan berada di posisi pertama dengan realisasi sebesar 60,1 persen. Kemudian Gayo Lues 39,6 persen dan Kota Banda Aceh 33,6 persen. Ketiganya menjadi tiga besar daerah dengan realisasi tertinggi,” ujar Novtrianda.

Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh untuk terus mempercepat realisasi anggaran.

“Ini bukan soal membandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Justru kita memberikan apresiasi kepada tiga daerah yang masuk tiga besar. Capaian ini menunjukkan adanya upaya dan kinerja positif dalam mempercepat realisasi anggaran,” katanya.

Novtrianda menilai percepatan realisasi tambahan TKD menjadi penting karena anggaran tersebut diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana dan pelayanan publik.

‎Ia juga memberikan apresiasi kepada Sekda Aceh Selatan, Diva Samudera, S.E., M.M., selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

‎Menurut Novtrianda, Sekda memiliki posisi strategis dalam memastikan koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program berjalan secara efektif.

‎“Kinerja positif ini tentu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Namun, kita juga patut memberikan apresiasi kepada Pak Sekda Diva Samudera selaku Ketua TAPK yang memiliki peran penting dalam koordinasi penganggaran dan percepatan pelaksanaan program,” ujarnya.

‎Novtrianda berharap capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun dengan tetap mengedepankan kualitas dan ketepatan penggunaan anggaran.

“Yang paling penting bukan hanya tinggi persentase realisasinya, tetapi bagaimana anggaran tersebut tepat sasaran, tepat waktu, berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

DPP AMM, lanjutnya, juga mendorong pemerintah kabupaten/kota lainnya di Aceh untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat realisasi tambahan TKD masing-masing.

“Kalau seluruh daerah mampu mempercepat realisasi dengan tata kelola yang baik, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat Aceh. Karena itu, capaian Aceh Selatan, Gayo Lues dan Banda Aceh harus menjadi motivasi bersama,” pungkas Novtrianda.***

Ketua DPP AMM, Novtrianda Alinur, secara khusus mengapresiasi langkah Kepala Bidang SMA/PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni, yang turun langsung ke Aceh Tengah mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk mencari akar persoalan sekaligus memastikan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Novtrianda, langkah cepat tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah dalam merespons persoalan yang berkembang di dunia pendidikan.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan Aceh, khususnya Pak Syarwan Joni, yang turun langsung ke Aceh Tengah mewakili Kepala Dinas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan persoalan pendidikan berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan,” ujar Novtrianda, Sabtu (29/8/2026).

Ia menilai, dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan peserta didik, hal terpenting bukan semata-mata mencari pihak yang bersalah. Menurutnya, setiap persoalan harus menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak melalui pendekatan pembinaan, dialog, dan penguatan pendidikan karakter.

“Kami melihat persoalan ini disikapi dengan sangat baik. Penyelesaian dilakukan secara damai, tidak mempermalukan siswa, tidak melukai perasaan pihak mana pun, dan tetap memberikan ruang bagi pembinaan. Ini merupakan pendekatan yang patut kita apresiasi,” katanya.

Novtrianda mengatakan dunia pendidikan membutuhkan ketegasan yang tetap dibarengi dengan kebijaksanaan. Sebab, siswa merupakan generasi yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan membutuhkan arahan serta pembinaan dari berbagai pihak.

“Anak-anak kita harus dididik tentang disiplin dan tanggung jawab, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus diberikan ruang untuk belajar dari kesalahan. Tegas tidak berarti harus menghakimi,” tegasnya.

DPP AMM berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Dinas Pendidikan Aceh, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun karakter generasi muda Aceh.

Menurut Novtrianda, persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa viral di media sosial, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperkuat pendidikan karakter, kedisiplinan, dan adab generasi muda.

“Kami berharap kejadian ini tidak berhenti sebagai sebuah video yang viral, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan karakter, kedisiplinan, dan adab generasi muda Aceh. Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Aceh dan khususnya Pak Syarwan Joni atas respons cepat dan langkah penyelesaian yang humanis,” pungkas Novtrianda Alinur.***

‎
‎Ketua DPP AMM, Novtrianda Alinur, S.E., mengatakan amanah tersebut hadir di tengah berbagai tantangan yang membutuhkan konsolidasi, koordinasi, dan kerja cepat Pemerintah Aceh.
‎
‎“Kami menaruh harapan besar kepada Pak Taufik. Tugas yang dihadapi tidak ringan. Aceh membutuhkan konsolidasi pemerintahan, sinergitas lintas sektor, serta langkah-langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat,” ujar Novtrianda.
‎
‎Menurutnya, salah satu agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
‎
‎Novtrianda menilai, meskipun masa transisi darurat telah berakhir dan penanganan kini memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, pekerjaan pemulihan di lapangan masih membutuhkan perhatian dan pengawalan yang kuat agar masyarakat terdampak benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
‎
‎“Berakhirnya masa transisi darurat bukan berarti persoalan bencana telah selesai. Justru tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan koordinasi yang kuat agar pemulihan masyarakat, infrastruktur, fasilitas publik dan perekonomian daerah dapat berjalan secara efektif,” tegasnya.
‎
‎Ia berharap Pemerintah Aceh memastikan proses pemulihan pascabencana tidak berjalan secara parsial, tetapi dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎Selain pemulihan pascabencana, DPP AMM berharap Pemerintah Aceh terus mendorong penyelesaian berbagai pekerjaan rumah lainnya, seperti kemiskinan, lapangan kerja, penguatan UMKM dan koperasi, hilirisasi potensi daerah, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
‎
‎Novtrianda menilai posisi Sekda sangat strategis dalam memastikan koordinasi antarinstansi berjalan efektif serta memastikan kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
‎
‎“Aceh memiliki potensi yang besar, tetapi membutuhkan orkestrasi pemerintahan yang kuat. Tidak boleh ada ego sektoral. Pemerintah Aceh harus mampu membangun sinergi dengan kabupaten/kota, DPR Aceh, dunia usaha, akademisi, pemuda dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, DPP AMM juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada M. Nasir atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai Sekda Aceh.

‎“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak M. Nasir atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah sebagai Sekda Aceh. Semoga segala kebaikan dan pengabdian beliau untuk Aceh menjadi amal yang bernilai,” ujar Novtrianda.
‎
‎Ia berharap pergantian kepemimpinan di jajaran Sekretariat Daerah Aceh menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, mempercepat pemulihan pascabencana, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan strategis Aceh.
‎
‎“Kepada Bapak Taufik, S.T., M.Si., kami mengucapkan selamat menjalankan amanah. Tugas berat menanti dan harapan masyarakat Aceh tentu semakin besar. Semoga beliau mampu memperkuat sinergitas pemerintahan, mengawal proses pemulihan pascabencana, serta menghadirkan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat Aceh,” pungkas Novtrianda Alinur, S.E., Ketua DPP AMM.**

Ketua DPP AMM, Novtrianda Alinur, S.E., menyampaikan bahwa keberhasilan menghadirkan dukungan anggaran tersebut merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para petani.

“Kami mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, khususnya Plt. Kepala Dinas beserta seluruh jajaran, yang telah mengawal proses usulan hingga memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian RI. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi karena diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan di Aceh,” ujar Novtrianda.

Menurutnya, besarnya dukungan anggaran tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang terukur, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani di seluruh Aceh.

“Harapan kami, anggaran yang telah diperjuangkan ini dapat direalisasikan secara optimal, mulai dari rehabilitasi lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, bantuan benih, hingga penguatan infrastruktur pendukung lainnya. Yang paling penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.

DPP AMM juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai dengan perencanaan serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kami percaya sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Aceh. Karena itu, setiap program yang telah mendapat dukungan pemerintah pusat harus dikawal bersama agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Novtrianda.

DPP AMM berharap sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga berbagai program strategis di sektor pertanian dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan Aceh dan kesejahteraan masyarakat.***

Menurutnya, berbagai aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan harus dihargai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

“Demokrasi di Aceh hari ini menunjukkan kematangan. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah. Ini bukan gangguan, tetapi energi untuk perbaikan,” ujar Novtrianda dalam keterangannya.

Tantangan Nyata: Kemiskinan dan Ketimpangan

Di tengah dinamika tersebut, Novtrianda mengingatkan bahwa Aceh masih menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang cukup serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2025 masih berada di kisaran 12,2%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dari 700 ribu jiwa.

Sebagian besar penduduk miskin tersebut berada di wilayah perdesaan, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Data ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan harus benar-benar berpihak pada rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan karena ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Pemerintah Diyakini Berpihak pada Rakyat

Novtrianda juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Aceh.

Ia menilai bahwa setiap kritik, masukan, dan dinamika yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses evaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran ke depan.

“Kita meyakini pemerintah tidak akan abai. Justru dalam situasi seperti ini, pemerintah akan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat melalui kebijakan yang lebih baik dan solutif,” lanjutnya.

Dorongan untuk Kolaborasi dan Kondusivitas

Lebih lanjut, AMM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Menurut Novtrianda, kematangan demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berpendapat, tetapi juga dari kemampuan semua pihak dalam menjaga stabilitas dan membangun kolaborasi.

“Demokrasi harus dijalankan dengan kedewasaan. Kritik itu penting, tapi kolaborasi adalah kunci untuk memastikan Aceh terus bergerak maju,” tutupnya.

AMM berharap, dinamika demokrasi yang terjadi saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang lebih adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh.***

“Aneuk Muda Mualem menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada Mualem sebagai bakal calon gubernur Aceh,” ujar Akmal Iman selaku Juru Bicara DPP Aneuk Muda Mualem, pada Kamis malam, 25 Juli 2024.

Jubir Akmal juga menyampaikan dukungan presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap pencalonan Mualem sebagai calon Gubernur Aceh pada Pemilihan Gubernur Aceh 2024 menjadi modal besar untuk membawa Aceh lebih inovatif, maju, dan sejahtera kedepannya.

“Aneuk Muda Mualem siap memenangkan Muzakir Manaf untuk menjadi Gubernur Aceh periode 2025-2030,” tegas Jubir Akmal.

Jubir Akmal juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada Partai Demokrat.

“Tentunya dukungan dari Demokrat, akan sangat berpengaruh pada posisi Mualem selaku calon Gubernur Aceh. Apalagi dukungan ini disampikan berselang sehari setelah pernyataan dukungan dari Partai Gerindra,” kata Jubir Akmal.

Memang benar, kata Akmal bahwa hubungan Partai Aceh dan Demokrat telah terjalin cukup lama sehingga dapat dikatakan bahwa kedua partai ini adalah sahabat lama dalam membangun dan merawat perdamaian Aceh.

“Belum lagi pengaruh SBY selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga merupakan tokoh perdamaian Aceh. Sudah pasti akan memiliki pengaruh kuat terhadap dukungan publik Aceh terhadap pemenangan Mualem untuk Pilgub 2024,” ujar Akmal.

Sebelumnya, Setelah Partai Gerindra memberi rekomendasi ke Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf. Kini diikuti Partai Demokrat yang juga memberi surat tugas kepada Muzakir Manaf atau Mualem.

Surat Nomor. 445/ST/Cakada/Satgas.Pd/VII/2024 itu diterbitkan pada Selasa (23/7/2024). Melalui surat itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan mandat kepada Mualem untuk segera konsolidasi mempersiapkan koalisi, termasuk menjaring dan menentukan pasangan yang akan mendampingi nantinya.

“Ini merupakan wujud penegasan terhadap komitmen Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sekaligus menjaga dan mengawetkan soliditas koalisi Partai KIM, termasuk dukungan kepada Mualem sebagai sebagai Calon Gubernur Aceh periode 2025-2030,” tutup Akmal.***