Hingga 30 Maret 2026, tercatat sebanyak 2.162 SPPG dikenai sanksi administratif. Dari jumlah tersebut, 1.789 dapur disuspend (penghentian sementara), 368 mendapat peringatan pertama, dan lima lainnya dikenai peringatan kedua.

Zulkifli Hasan menyebut sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan standar kebersihan dan kelayakan distribusi makanan. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian pada fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan limbah dan kualitas menu yang disalurkan.

“Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi dengan 2.162 ditutup sementara, dan yang di-suspend 1.789, SP1 368, SP2 5, totalnya 2.162. Tapi ini bergerak terus, ini yang nggak tertib,” kata Menteri yanga krab disapa Zulhas itu di Jakarta, Kamis 2 April 2026.

Ia menegaskan dapur yang disuspend diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Namun, jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, pemerintah akan mengambil langkah penutupan.

“Yang di-suspend agar bisa diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ya kita tutup,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyesuaikan mekanisme distrib

Sementara itu, penyaluran MBG bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan normal. Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memastikan standar gizi terpenuhi.

“Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Selain didukung 26.066 SPPG yang telah beroperasi, Zulhas menyebut program ini menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di seluruh provinsi. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.

usi program agar lebih efektif. Zulhas menyebut penyaluran MBG bagi siswa sekolah kini difokuskan hanya pada hari aktif belajar, yaitu lima hari dalam sepekan.

“Kalau kemarin kan 6 hari, hari libur dikasih juga, nah itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah, hari sekolah datang 5 hari,” ucapnya.

Kebijakan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan penyaluran pada hari libur kurang optimal. Namun, Zulhas mengatakan pemerintah tetap membuka kemungkinan penyesuaian khusus di daerah 3T atau wilayah dengan tingkat stunting tinggi.***