Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan bahwa ucapan seorang gubernur memiliki bobot dan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, menurutnya, tidak pantas jika seorang pemimpin asal mengeluarkan pernyataan yang bisa menyesatkan arah penggunaan CSR.

“Gubernur adalah pemimpin tertinggi di Aceh, setiap pernyataan beliau bisa menjadi rujukan dan bahkan aturan di kemudian hari. Jadi jangan asal bicara. CSR itu kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, bukan dana hibah yang bisa dibagi seenaknya,” kata Fauzan, Rabu 10 September 2025.

Ia menambahkan, dasar hukum CSR telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini diperkuat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Menurut Fauzan, logika penyaluran CSR perusahaan daerah Aceh ke luar wilayah Aceh sangat bertentangan dengan amanat undang-undang, apalagi jika perusahaan tersebut didirikan dengan modal saham rakyat Aceh dan beroperasi penuh di Aceh.

“Bagaimana mungkin CSR perusahaan daerah bisa disalurkan ke seluruh Indonesia, sementara di Aceh sendiri masih banyak persoalan serius seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus diperbaiki. Dana CSR seharusnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan Aceh agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Selama ini, SAPA aktif mendorong agar perusahaan-perusahaan di Aceh menyalurkan CSR secara transparan dan akuntabel, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan infrastruktur sosial di Aceh.

Fauzan menegaskan, justru sangat tidak wajar jika pemimpin daerah membenarkan penyaluran CSR ke luar Aceh, sementara rakyat di daerah sendiri masih membutuhkan dukungan besar dari dana tersebut.

“CSR bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga moral. Perusahaan daerah yang berdiri di atas tanah Aceh dan mendapat keuntungan dari sumber daya Aceh, wajib mengembalikan manfaatnya untuk rakyat Aceh. Jangan sampai kebijakan salah kaprah ini menjadi preseden buruk ke depan,” pungkasnya.***

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai bila kabar itu benar adanya, maka kebijakan PT PEMA merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Aceh. Ia menegaskan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT PEMA semestinya hadir untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan justru sebaliknya.

“Kalau benar dana CSR disalurkan ke luar Aceh, ini sangat disayangkan dan tidak bisa ditoleransi. PT PEMA seharusnya memberi contoh yang baik dalam pengelolaan CSR, bukan malah mengabaikan kepentingan rakyat Aceh,” tegas Fauzan, Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, langkah tersebut jelas bertentangan dengan tujuan CSR yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Padahal, Aceh masih menghadapi banyak persoalan serius mulai dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pendidikan yang tertinggal, hingga pelayanan kesehatan yang belum merata.

“Dana CSR mestinya diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat lokal, serta mendukung program sosial kemasyarakatan di Aceh. Jika malah dibawa keluar daerah, itu sama saja dengan mengabaikan rakyat sendiri,” ujar Fauzan.

SAPA mendesak Pemerintah Aceh segera mengevaluasi kebijakan CSR PT PEMA dan memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Aceh. Fauzan menegaskan, tidak boleh ada lagi dana CSR yang dialihkan ke luar daerah.

“BUMD seperti PT PEMA lahir dari rakyat Aceh dan untuk rakyat Aceh. Kalau kondisi ini dibiarkan, sama saja pemerintah ikut merestui pengkhianatan terhadap masyarakat Aceh,” pungkasnya.***

Pada penyerahannya dilakukan langsung ibu Principal Manager Luluk Wiliam, yang di dampingi ibu General Manager Hartati Tarigan, Kabag Umum Indun Sugiahartana, ibu Groupman Heni Prastuti, Groupmen Wandi Cahyadi, Pengurus Hendri Siregar.

Bantuan CSR Berupa Parkiran Sepeda Motor dan Kipas Angin dari PT. Socfindo Kebun Seunagan tersebut di berikan Kepada SD Negeri Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir dibterima langsung Kepala Sekolah SD Kuala Trang Sugianto.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi Demo Makanan Sehat. Untuk Itu, Sugianto selaku kepala sekolah ngaku sangat mengapresiasi apa yang telah di berikan PT Socfindo Kebun Seunagan. Apresiasi juga karena telah berkontribusi besar untuk pendidikan.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah di lakukan PT Socfindo terhadap apa yang telah di berikan kepada kami. Tentu dengan apa yang di berikan kepada kami kiranya dapat bermanfaat besar bagi kami,” ujar Sugianto Jumat 07 Februari 2025.***

Salah satu poin dalam surat pernyataan tersebut adalah PT. PSU akan memberikan sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Pemda Aceh Selatan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun. Pembayaran akan dilakukan secara cicilan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan.

Namun, dalam surat pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa jika PT. PSU tidak menjalankan komitmen yang telah dibuat, maka perusahaan tersebut bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2024.

Menurut Koordinator For-PAS, T. Sukandi, komitmen PT. PSU tersebut belum direalisasikan hingga awal tahun 2025. “Tidak ada satu bulan pun sebagian dari dana yang dijanjikan dibayarkan oleh PT. PSU kepada Pemda Aceh Selatan,” kata T. Sukandi pada Selasa, 28 Januari 2025.

T. Sukandi juga menegaskan bahwa PT. PSU telah menipu dan berbohong kepada pemerintah dan masyarakat. “Maka, apa kata yang lebih tepat kita katakan pada PT. PSU selain dari pada kata ‘biadab’?” tanyanya.

Lebih lanjut, T. Sukandi menjelaskan bahwa solusi yang ditawarkan adalah mengambil alih kegiatan PT. PSU dan menyerahkannya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Dengan demikian, BUMD Aceh Selatan akan menjadi perusahaan daerah yang ‘padat karya’ untuk menuju Aceh Selatan yang lebih baik kedepannya,” kata T. Sukandi.***

Melalui program tersebut Bank Aceh telah berperan aktif dalam rangka dalam rangka mendukung program Pemerintah Aceh aksi mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap lahan pertanian yang mengalami gagal panen salah satunya di Pulo Aceh, Aceh Besar dengan menyerahkan sumur suntik kepada petani.

Selain itu juga Bank Aceh Peduli memberikan bantuan rumah layak huni kepada kaum dhuafa yang berada di Blangpidie, Aceh Barat Daya, bantuan pembangunan dapur sehat kepada Dayah Rauhul Mudi Al-Aziziyah Jeunib Bireuen.

Ada beberapa program Bank Aceh Peduli yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan lingkungan diantaranya untuk pembangunan masjid, rumah layak huni, peremajaan taman, pendidikan, kebersihan dan penyediaan sembako bagi masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, Bank Aceh juga menyalurkan bantuan dalam rangka pengembangan usaha masyarakat melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas soft skill melalui sejumlah pelatihan Pelatihan soft skill diharapkan dapat menumbuhkan pengusaha yang handal, sehingga akselerasi perekonomian dapat terus berkembang.

“Penyaluran dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial Bank Aceh kepada masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang tersebebar di seluruh wilayah kerja Bank Aceh,” ujar Fadhil Ilyas Plt. Direktur Utama Bank Aceh melalui Iskandar Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, pada Selasa (14/01/2025).

Bank Aceh meyakini bahwa kesinambungan usaha tidak hanya diperoleh melalui pencapaian target finansial semata, tetapi juga sangat ditunjang oleh investasi non-finansial yang dibangun melalui kontribusi perusahaan pada pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyaluran CSR.

Meskipun program CSR tanggung jawab sosial ini lebih diwajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.***

Penyaluran CSR tersebut merupakan program yang diarahkan oleh Pemkab Nagan Raya melalui Bappeda setempat untuk pengentasan kemiskinan masyarakat rentan di lingkungan perusahaan.

“Ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami PT Socfindo Seumanyam untuk masyarakat lingkungan,kami konsen salurkan CSR dengan berbagai program, baik dari internal perusahaan maupun program yang diarahkan oleh Pemkab,” terang Boby Hercules Pengurus PT Socfindo kebun Seumanyam.

Masih menurut pria yang akrab disapa Boby itu, selain penyaluran bibit ikan, kolam dan pakan pihaknya juga rutin mengantar sembako untuk masyarakat rentan di lingkungan perusahaan (koordinasi data dengan aparat gampong).

“Hari ini kita salurkan CSR pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan untuk empat orang disabilitas masing masing 9.700.000 untuk biaya pembuatan kolam, bibit dan pakan,” ungkap pengurus PT Socfindo Seumanyam, Boby Hercules didampingi Oka Heri kepala PKS, Dwi Hendro Askep dan para asisten.

“Semoga bantuan stimulan ini bisa bermanfaat bagi saudara saudara kita disabilitas,” tambah Boby Hercules.

“Besar harapan kami apa yang dilakukan perusahaan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi, tujuan agar bisa mandiri secara ekonomi, tadi saya bincang bincang dengan pak ketua PPDI Bapak Ali beliau berharap untuk kelanjutannya bisa lebih meningkat atau bisa saja sama,” tambah Boby.

“Kita berkomitmen untuk ambil bagian untuk kepedulian lingkungan dan banyak hal kita diskusikan, selain ini kita juga bantu buka jalan perkebunan, drainase petani, agar mampu paling tidak produksi bisa meningkat hasil kebunnya,” terang Boby.

Sementara Camat Darul Makmur, Tawaruddin, S.Sos dalam sambutannya mengungkapkan apresiasinya kepada perusahaan PT Socfindo Seumanyam yang selama ini terus menjalankan komitmennya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Nagan Raya, Ali Efendi melalui media ini menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Harapan kami kepada perusahaan kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk dapat melihat/membantu kami para penyandang Disabilitas yang rata rata tidak bisa bekerja seperti orang normal,” ungkap Ali.

Dari unsur pemerintah Kabupaten Nagan Raya terlihat hadir, Kadis Perikanan dan Kelautan, Ujang Iskandar, Kadis Sosial, Bustami, Unsur dari Kominfo, Tamtawi, Danramil Darul Makmur, Lettu M. Ikhsan dan Camat Darul Makmur, Tawaruddin. (*)