Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Air Force Station (AFS) Palam sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat keterlibatan dalam kerja sama multilateral, terutama setelah Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.

Setibanya di bandara, Prabowo disambut sejumlah pejabat India dan perwakilan Indonesia, di antaranya Menteri Negara Urusan Batu Bara dan Pertambangan India Shri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI New Delhi Yudho Sasongko, Atase Pertahanan RI di India Brigjen TNI (Mar) Burhanudin, Komandan AFS Palam Brigjen Rishabh Mittal, serta Additional Secretary (South) Kementerian Luar Negeri India Prashant Agrawal.

Penyambutan juga berlangsung dengan upacara kehormatan serta pertunjukan budaya dan tarian tradisional India.

Dalam KTT tersebut, para pemimpin negara anggota BRICS dijadwalkan membahas penguatan kerja sama di antara negara-negara berkembang. Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup ketahanan pangan dan energi, pembiayaan pembangunan hingga perdagangan.

Bagi Indonesia, forum BRICS menjadi salah satu ruang untuk mendorong kerja sama ekonomi global yang dinilai lebih inklusif serta memberi ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

Sebelum bertolak ke India, Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat sekitar pukul 17.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. ***

Araghchi menekankan pentingnya peran konstruktif BRICS dalam mendukung keamanan regional. Araghchi menyoroti bahwa BRICS merupakan organisasi yang bertujuan memperluas kerja sama komprehensif antarnegara anggotanya.

Pernyataan ini muncul setelah percakapan telepon antara Araghchi dan Subrahmanyam Jaishankar, Menteri Luar Negeri India. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan pernyataan itu melalui akun Telegram resmi mereka.

“Menyambut Indonesia sebagai anggota BRICS seperti membuka pintu rumah saya untuk seorang teman lama,” ujar Presiden Lula yang dikutip dari siaran pers yang diterima pada Kamis (10/7/2025).

Presiden Lula menyebut Indonesia sebagai sahabat lama yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara. Menurutnya, Indonesia memiliki peran historis sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.

“Tujuh puluh tahun yang lalu, pada Konferensi Bandung, Indonesia telah mengibarkan panji perjuangan untuk tatanan internasional yang lebih adil,” katanya.

Presiden Lula juga mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang mengkritik penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional serta menekankan pentingnya penegakan hukum internasional.

“Seperti Brasil, Indonesia selalu menyatakan bahwa dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari perang di Ukraina. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas partisipasi Indonesia dalam kelompok Sahabat Perdamaian yang diusulkan oleh Tiongkok dan Brasil,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Lula menyoroti kesamaan visi Indonesia dan Brasil dalam menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim. Ia pun mengapresiasi program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, yang menyasar ibu hamil dan menyusui, balita, serta anak sekolah.

“The Global Alliance against Hunger and Poverty yang terbentuk saat Presidensi Brasil dalam G20 akan membantu mewujudkan rencana ini. Saya juga sampaikan kepada Presiden Prabowo pengalaman Brasil dalam National School Feeding Program (PNAE), yang menjadi referensi global,” lanjut Presiden Lula.

Lebih jauh, Presiden Lula menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Indonesia atas dukungan berkelanjutan mereka dalam memperkuat hubungan antara Brasil dan ASEAN,” tandasnya.***

(BPMI Setpres)

“Dalam tujuh bulan pemerintahan saya, produksi beras dan jagung meningkat sekitar 50 persen. Angka peningkatan terbesar dalam sejarah Indonesia dengan cadangan beras mencapai 4,4 juta ton, rekor tertinggi,” kata Presiden Prabowo dalam acara St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di St Petersburg, Rusia pada Jumat (20/6/20025) malam waktu setempat. 

Menurut Presiden Prabowo keberhasilan Indonesia surplus pangan karena memangkas regulasi yang menghambat dan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Presiden meyakini Indonesia dapat memainkan peran positif dalam kancah global.

“Hasilnya sudah terlihat, dan saya yakin Indonesia bisa memainkan peran positif dalam hubungan internasional, misalnya melalui keanggotaan BRICS. Selanjutnya New Development Bank, dimana Indonesia diterima dengan cepat didukung Rusia, Tiongkok, dan Afrika Selatan,” ucap Presiden menjelaskan.

Presiden mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar ke-empat di dunia. Setiap tahun, lahir sekitar lima juta warga Indonesia baru atau setara populasi Singapura dalam setahun. 

Menurut Kepala Negara, populasi penduduk yang besar menjadi tantangan dan peluang. Tantangan besar yakni memastikan pangan aman dan layanan kesehatan terjangkau. 

“Dalam sepuluh tahun, jumlahnya dapat setara dengan sepuluh Singapura di Asia Tenggara, ini memberi kita peluang besar. Sekaligus tantangan besar memberi makan lima juta mulut baru setiap tahun, menyediakan lima juta tempat sekolah, layanan kesehatan,” ujar Presiden.

Oleh sebab itu prioritas utama Pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah swasembada pangan. Menurut Presiden Prabowo, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyatnya, melindungi dari kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan akibat kondisi sulit. 

“Oleh karena itu, prioritas utama saya ketika memimpin Indonesia adalah pertama, mencapai swasembada pangan; kedua, swasembada energi. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat mampu bersaing di era abad 21; dan keempat, mempercepat industrialisasi Indonesia,” ujarnya. 

Analis Ekuitas dari Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/3/2025) mengatakan bahwa struktur tim Danantara berpotensi membangun kepercayaan pasar.

Alasannya, lanjut Oktavianus Audi, karena Danantara dipimpin oleh nama-nama global yang memiliki kredibilitas di sektor keuangan.

Seperti diketahui, pada 24 Maret 2025, Danantara resmi menyampaikan nama-nama pengurusnya. Digadang-gadang, para pengurus Danantara menjadi sebuah “Tim Impian” untuk merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan dana tersebut.

Tim ini mencakup sejumlah nama-nama yang cukup dikenal pasar. Di jajaran Board of Danantara ada Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO), Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer (COO), dan Pandu Sjahrir menjabat Chief Investment Officer (CIO).

Jajaran Dewan Pengawas ada nama Erick Thohir, Muliaman Hadad, Sri Mulyani Indrawati, serta para Menko dan Mensetneg.

Jajaran Dewan Pengarah ada nama Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan jajaran Dewan Penasihat ada Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra.

Danantara, yang resmi diluncurkan bulan lalu, menjadi instrumen utama Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Danantara ini bertanggung jawab mengelola saham-saham perusahaan milik negara dan menginvestasikan kembali dividen ke dalam proyek-proyek komersial. Danantara yang akan mengelola lebih dari AS$900 miliar ini disebut-sebut sebagai versi Indonesia dari Temasek, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura.

Dalam investasi tahap pertama senilai $20 miliar, Danantara akan fokus pada proyek-proyek di sektor pengolahan sumber daya alam, pengembangan kecerdasan buatan, serta ketahanan energi dan pangan.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa manajemen Danantara harus memastikan dana kelolaan tersebut tidak menjadi sasaran campur tangan politik di masa depan.

Indonesia Miliki Pemikiran Kelas Dunia

Dalam artikel berjudul “Panicked Investors Should Give Indonesia a Second Look” yang ditulis Nigel Green di Asiatime.com, disebut bahwa penunjukkan ini sebaiknya dilihat sebagai tanda atas komitmen Indonesia dalam profesionalisasi serta pendekatan yang bersifat global terhadap kekayaan negara.

“Investor di seluruh dunia seharusnya menyambut perkembangan ini, bukan menjauh. Ray Dalio adalah salah satu investor paling disegani di zaman kita. Jeffrey Sachs telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memberi nasihat kepada pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan dan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa seriusnya misi dan status inisiatif tersebut,” tulis dia dikutip dari Asiatimes.com, Rabu (26/3/2025).

Tulisan di media asing yang berbasis di Hong Kong tersebut juga menyebut bahwa langkah ini menjadi bukti yang kuat bahwa Indonesia ingin memiliki pemikiran kelas dunia dan tidak takut untuk diawasi oleh mereka yang memiliki standar tertinggi. Pesan lainnya yang ingin disampaikan kepada dunia adalah bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam sistem pemerintahan otoriter atau keuangan yang tidak terkendali.

“Indonesia berusaha melompat ke era baru kapitalisme negara yang strategis, di mana manajemen profesional dan kepentingan publik dapat berjalan bersamaan dan tidak saling bertentangan,” sambungnya.

Investor sering kali menuntut perubahan, tetapi mereka menjadi takut ketika perubahan tersebut terlihat tidak biasa. Mengalihkan dividen BUMN melalui struktur baru mungkin tidak biasa, tetapi situasi saat ini tidak dapat dipertahankan.

“Bagi Asia secara lebih luas, ini harus menjadi peringatan. Banyak negara di wilayah ini memiliki sumber daya negara yang sangat besar, namun sering kali tidak dikelola dengan baik, tidak dimanfaatkan secara maksimal, atau dipolitisasi. Mereka dapat memperoleh manfaat yang sangat besar dengan memperkenalkan penasihat eksternal,” tulisnya.

Lebih lanjut, artikel itu juga menyebut bahwa pasar membuat kesalahan besar minggu ini. Mereka salah mengira ambisi sebagai ketidakstabilan, reformasi sebagai risiko. Ini adalah kesalahan yang sangat mahal. “Dengan tata kelola yang tepat dan kerja sama internasional, Danantara dapat menjadi contoh bagi jenis baru dana kekayaan negara yang tidak hanya berinvestasi pada aset, tapi juga pada masa depan,” pungkasnya.

Kerja Sama dengan NDB

Di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025), Sri Mulyani yang menjadi bagian dari Dewan Pengawas Danantara mengungkapkan bahwa Danantara bisa bekerja sama dengan New Development Bank (NDB) dalam hal pengelolaan dana investasi.

Indonesia sudah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan NDB. Lembaga ini merupakan sebuah bank yang didirikan oleh negara-negara BRICS untuk memobilisasi Sumber Daya Alam (SDA) dalam pengembangan infrastruktur dan proyek pengembangan berkelanjutan. NDB fokus pada pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dengan program-program yang mendukung industrialisasi sehingga akan menambah penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurut Sri Mulyani, sejak Indonesia menjadi anggota BRICS, NDB sudah banyak melakukan pendekatan kepada pihaknya. Pihaknya pun menganalisis ajakan itu sebagai sesuatu yang positif dan bisa mendorong ekonomi Indonesia.

“Jadi banyak pekerjaan teknis yang sudah kita diskusikan dengan mereka, menjadi membership itu seperti apa,” ungkap Sri Mulyani.

NDB banyak memaparkan apa saja kontribusi yang bisa diberikan NDB kepada pembangunan Indonesia, salah satunya kolaborasi pembangunan ekonomi melalui investasi bersama BPI Danantara. Kolaborasi antara Danantara dan NDB akan didalami pemerintah.

“Kemudian, bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain,” kata Menkeu.***

Menurut laporan Tass pada 19 Februari, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa inisiatif ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

“Inisiatif ini sedang dibahas di BRICS atas dorongan Presiden Brasil, Lula da Silva. Pada KTT sebelumnya, telah diputuskan perlunya menyusun proposal mengenai platform pembayaran alternatif melalui kementerian keuangan dan bank sentral,” ujar Lavrov.

Ia menambahkan, beberapa gagasan telah diajukan, termasuk pengembangan sistem pembayaran lintas batas, pendirian perusahaan reasuransi, serta infrastruktur kliring dan penyimpanan BRICS Clear.

Di sisi lain, KTT BRICS ke-16 yang berlangsung di Kazan pada 22-24 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting, terutama di bawah kepemimpinan Rusia. Pada pertemuan ini, para pemimpin BRICS menyepakati solusi pembayaran alternatif melalui Deklarasi Kazan.

Deklarasi ini menyoroti pentingnya membangun infrastruktur penyelesaian transaksi dan kliring yang mandiri, termasuk BRICS Clear, serta mendorong penggunaan mata uang nasional dalam transaksi lintas negara.

Dorongan BRICS untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dolar AS semakin nyata dalam berbagai perjanjian dagang. Beberapa negara anggota mulai mengadopsi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Berbeda dengan gagasan mata uang tunggal yang masih dalam tahap awal diskusi, platform pembayaran ini memungkinkan transaksi lintas negara tetap berjalan dengan mata uang masing-masing, sekaligus mempertahankan kebijakan moneter domestik mereka.***

Peringatan keras itu disampaikan Trump dalam unggahannya di Truth Social, Kamis (30/1). Sebelumnya, dia pernah mengancam hal yang sama pada November 2024 kepada BRICS, beberapa minggu setelah menenangkan Pilpres AS.

“Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS yang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan Dolar AS yang perkasa atau mereka akan kena tarif 100 persen,” katanya dikutip dari Reuters, Jumat (31/1/2025).

Ancaman Trump ini dipicu oleh pernyataan Rusia yang sebelumnya menyebut setiap upaya AS untuk memaksa negara-negara untuk menggunakan dolar akan menjadi bumerang.

Selain Rusia, anggota BRICS lainnya adalah Brasil, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa). Kemudian berkembang luas, dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Terakhir Indonesia disetujui masuk.

BRICS hingga kini belum punya mata uang yang sama meski sudah ada diskusi lama soal rencana ini, terutama ketika negara-negara Barat yang dipimpin AS menjatuhkan banyak sanksi ke Rusia atas perang di Ukraina.

“Tidak ada kesempatan bagi BRICS untuk menggantikan Dolar AS dalam Perdagangan Internasional atau di mana pun di setiap negara yang mencoba untuk melakukannya akan dikenakan tarif tinggi dan selamat tinggal kepada Amerika,” kata Trump.

Trump memposting ancamannya ke BRICS saat Kanada dan Meksiko menunggu keputusannya untuk menindaklanjuti pemberlakukan tarif 25 persen pada mitra dagang Amerika Serikat di Amerika Utara mulai 1 Februari. Dia ingin menggunakan tarif sebagai alat untuk membuat Meksiko dan Kanada membantu membendung aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat, terutama fentanil opioid yang mematikan dan juga para migran yang menyeberang secara ilegal ke AS.***

source: kumparan

Menurut Sugiono, keanggotaan Indonesia juga sebagai upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral. Menlu menekankan keinginan Indonesia untuk turut serta menciptakan perdamaian dan stabilitas global.

“Itulah sebabnya Indonesia membuka diri untuk bekerja sama,” kata Sugiono.

Ini karena pemerintah berkewajiban mendukung prioritas nasional dan melayani rakyat Indonesia.

Secara khusus Menlu menyatakan diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan amanat konstitusi. Salah satunya menjaga kedaulatan NKRI serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Pada pertemuan WEF, Menlu menghadiri diskusi panel bertema ‘Navigating Asia’s Hotspot‘, Kamis (23/1/2025). Pada kesempatan itu hadir pula Presiden Timor-Leste, Jose Ramos Horta, dan Ketua Parlemen Filipina, Martin Romualdez.

“Indonesia ingin menggalang kerja sama dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global,” ujarnya.

Karena itu, Menlu menyatakan Indonesia akan mengedepankan  pendekatan yang konstruktif.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi dari Fraksi Partai Demokrat, melihat potensi besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia jika bergabung dengan BRICS.

“Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia bisa memperkuat posisi tawar dalam isu strategis, seperti pembangunan berkelanjutan dan reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif, serta membangun solidaritas antarnegara berkembang,” ungkap Fathi dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Minggu, 27 Oktober 2024.

Fathi menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan solidaritas global dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Kebijakan luar negeri ini adalah wujud konkret komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional di lingkup internasional,” tambahnya.

Selain itu, Fathi berharap keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dapat membuka peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan kolaborasi internasional yang lebih luas.

“Saya percaya kehadiran Indonesia akan membawa suara signifikan dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi negara berkembang,” lanjutnya.

Dengan masuknya Indonesia dalam kelompok BRICS, Fathi mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat daya saing Indonesia di kancah global, khususnya dalam bidang investasi langsung dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Saya mendukung penuh setiap kebijakan strategis yang dapat mengangkat harkat ekonomi bangsa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Fathi.

Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa kehadiran Indonesia di BRICS akan menjadi landasan kuat dalam membangun solidaritas global serta ekonomi yang lebih inklusif, sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Diketahui, BRICS telah memperluas keanggotaannya sejak akhir 2023 dengan mengundang Argentina pada Desember 2023. Per 1 Januari 2024, negara-negara lain seperti Arab Saudi, Iran, Etiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) turut bergabung dalam keanggotaan ini. Lebih dari 40 negara lainnya juga telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS.

Ekspansi keanggotaan BRICS ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam tatanan ekonomi dunia yang didominasi oleh negara-negara Barat. Kelompok ini dikenal luas sebagai BRICS Plus meskipun nama resminya belum diumumkan. Jika ekspansi keanggotaan ini terealisasi, maka populasi negara anggota BRICS Plus akan mencakup sekitar 3,5 miliar orang, atau sekitar 45 persen dari populasi dunia. Sementara itu, kekuatan ekonomi BRICS Plus akan mencapai sekitar 29,5 triliun USD, setara dengan 28 persen ekonomi global. Sebagai perbandingan, pada 2015, kekuatan ekonomi BRICS hanya sekitar 22,5 persen dari ekonomi global. Ditambah dengan bergabungnya Iran, Arab Saudi, dan UEA, BRICS Plus akan memproduksi sekitar 44 persen dari minyak mentah dunia.***

source: infopublik

Secara bersamaan, Indonesia juga tengah merampungkan proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). OECD merupakan organisasi intergovernmental atau antar pemerintah negara-negara maju di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global, bersih, dan berkeadilan.

Kondisi ini cenderung berisiko jika Indonesia juga menjalani proses sebagai anggota BRICS.

“Ada risiko bahwa kebijakan investasi yang tidak konsisten yang dapat mengganggu stabilitas dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh investor,” kata Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar, pada Jum’at, 25 Oktober 2024, dilansir Kadata.

Jika tidak dimitigasi langkah untuk bergabung dengan BRICS, maka berpotensi menimbulkan ketegangan dengan OECD. Hal itu bisa berujung pada kebijakan proteksionisme yang tidak adil. “Ini mengingat kedua organisasi tersebut memiliki pendekatan dan nilai-nilai yang berbeda,” ujar Media.

Untuk itu, ketegangan itu perlu direspons dengan baik demi menjaga hubungan baik dan tidak merugikan pelaku usaha serta industri. Meski begitu, Indonesia bisa tetap mendapat keuntungan dan tantangan jika bergabung dengan BRICS serta OECD, terutama dalam hal investasi di dalam negeri.

Misalnya, keanggotaan BRICS bisa memberikan Indonesia akses yang lebih luas ke negara-negara berkembang dengan potensi pasar yang besar.

“Ini dapat menciptakan peluang investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi,” kata Media.

Makin Banyak Barang Murah Cina Masuk RI

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yushistira menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan memperkuat hubungan dengan Cina. Namun itu bisa berdampak negatif jika terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Akan banyak barang-barang murah dari Cina, karena kelebihan kapasitas produksi yang dikirim ke Indonesia,” kata Bhima.

Selain itu, kinerja ekspor ke Cina juga berpotensi melemah karena permintaan domestik di Negara Tirai Bambu ini juga tengah kesulitan. Risiko itu menjadi implikasi yang kontradiksi dengan tujuan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  Hal tersebut juga tidak sejalan proses aksesi OECD yang tengah dijalani Indonesia.

“Jadi kita harus memilih mana sebenarnya yang lebih strategis, bergabung dengan OECD atau BRICS,” ujar Bhima.  Jika terlalu banyak forum-forum yang sifatnya multilateral, justru akan membuat energi Indonesia habis dan tidak fokus. Sementara di OECD, perlu ada penyesuaian regulasi di Indonesia.

“Itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, serta membuang-buang energi dan biaya karena membutuhkan koordinasi dengan sekretariat BRICS. Daya tahan APBN juga akan terganggu,” kata Bhima.

Keuntungan RI Masuk BRICS

Ekonom Celios lainnya, Nailul Huda menilai tetap ada peluang positif atau keuntungan jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Terlebih gerakan diplomasi Indonesia merupakan gerakan nonblok sehingga BRICS dan OECD bisa menjadi pilihan.

Data menunjukkan, proporsi ekonomi negara BRICS mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada 1990, proporsi ekonomi negara BRICS hanya 15,66% namun pada 2022 meningkat menjadi 32%.

Meskipun ekonomi Cina diprediksi bakal tumbuh melambat, tapi tetap akan menjadi pesaing bagi AS ke depan. “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa,” kata Huda.

Anggota BRICS saat ini juga tidak hanya terdiri dari lima negara saja, tapi negara Timur Tengah sudah mulai masuk ke koalisi BRICS. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk masuk ke pasar Timur Tengah. “Jadi sebenarnya keuntungan masuk BRICS cukup besar,” ujar Huda.

Namun koalisi BRICS juga memunculkan risiko bentrokan kepentingan dengan negara adidaya lain seperti Amerika Serikat (AS). Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi.

“Terlebih, ada potensi perang dagang AS dan Cina jika Donald Trump menang. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan berdampak pada negara koalisi. Ini yang harus diwaspadai,” kata Huda.

pafinusantara.org