Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran yang menghanguskan 14 unit rumah warga di desa tersebut.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui tim H. Muslim Ayub. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan pokok untuk membantu meringankan beban para korban yang terdampak musibah.

Melalui timnya, H. Muslim Ayub menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa kebakaran yang menimpa warga Desa Kampung Bakti. Ia berharap para korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Semoga masyarakat yang terkena musibah diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban serta meringankan beban mereka pascakebakaran,” ujar Bastian saat menyampaikan pesan dari H. Muslim Ayub.

Menurutnya, bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen H. Muslim Ayub untuk terus hadir dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, terutama akibat bencana dan musibah.

Sementara itu, warga korban kebakaran menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh H. Muslim Ayub bersama BPKH.

“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Muslim Ayub yang telah peduli dan membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar salah seorang warga penerima bantuan.

Masyarakat berharap perhatian dan dukungan terhadap korban kebakaran dapat terus mengalir dari berbagai pihak, sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Selasa (26/5/2026).

Adapun bantuan yang diberikan berupa paket sembako dari Program Kemaslahatan BPKH. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan di sejumlah wilayah di Aceh Selatan.

Penyaluran bantuan dilakukan oleh staf Muslim Ayub, Sukardi. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Muslim Ayub bersama BPKH terhadap masyarakat kurang mampu.

“Program ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Bapak H. Muslim Ayub bersama BPKH kepada masyarakat di Aceh Selatan. Kami berharap bantuan sembako ini dapat membantu meringankan kebutuhan warga,” ujar Sukardi.

Kegiatan penyaluran berlangsung lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat penerima manfaat. Warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil.

Program Kemaslahatan BPKH ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu meringankan beban ekonomi warga kurang mampu.

Masyarakat juga berharap program bantuan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.***

Dalam kegiatan BPKH Annual Media Outlook 2026 di Yogyakarta, Sabtu (24/1/2026), Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan asumsi kurs yang digunakan dalam perencanaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih berada pada level Rp16.500 per dolar AS.

“Kalau dari kami, asumsi kurs yang digunakan memang Rp16.500. Alhamdulillah, tim keuangan BPKH sudah bergerak cepat sejak tahun lalu dengan mengumpulkan kebutuhan dalam mata uang dolar AS,” ujar Fadlul.

Ia menjelaskan, BPKH saat ini telah memiliki persediaan valuta asing yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembayaran haji, sehingga tidak terdampak oleh fluktuasi nilai tukar dalam jangka pendek.

Fadlul juga meluruskan informasi yang sempat beredar mengenai BPKH yang disebut tidak memiliki cadangan dolar AS. Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya BPKH memang menghadapi kendala regulasi dalam pembelian valuta asing dalam jumlah besar.

“Dulu setiap pembelian valas dalam jumlah besar harus dilaporkan ke Bank Indonesia dengan underlying tertentu. Setelah kami berkoordinasi, Bank Indonesia kini memahami kebutuhan rutin BPKH setiap tahun yang nilainya sekitar Rp18–20 triliun,” katanya.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 80 persen berbentuk mata uang asing, yakni dolar AS dan riyal Arab Saudi. Dengan pemahaman tersebut, Bank Indonesia memberikan fleksibilitas kepada BPKH untuk melakukan pembelian dolar secara bertahap tanpa harus menyampaikan laporan underlying di awal.

“Sekarang kami justru lebih siap karena persediaan sudah kami amankan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Total nilai manfaat yang didistribusikan mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, terdiri atas:

• Rp1,9 triliun untuk jemaah haji reguler dengan rata-rata nilai manfaat per jemaah senilai Rp366,2 ribu
• USD9,2 juta untuk jemaah haji khusus dengan rata-rata nilai manfaat per jemaah senilai USD72,0

Distribusi ini merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diusung oleh BPKH dalam pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa nilai manfaat ini adalah bentuk konkret dari optimalisasi pengelolaan dana haji yang aman dan produktif.

“Kami terus berupaya agar dana kelolaan jemaah haji dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tetapi juga dalam bentuk nilai manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh jemaah,” ujar Fadlul dalam siaran persnya pada Senin (8/9/2025)

Sementara Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengungkapkan bahwa penyaluran nilai manfaat ini juga menjadi bukti bahwa prinsip syariah dan pengelolaan keuangan yang prudent tetap menjadi landasan utama BPKH.

“Kami pastikan bahwa nilai manfaat ini dibagikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat diakses jemaah melalui kanal digital seperti aplikasi BPKH Apps,” jelas Amri.

BPKH mengajak jemaah untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal yang disediakan dan memastikan data mereka telah terverifikasi dalam sistem.***

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan Agustus akan kami tingkatkan ke penyidikan,” ujarnya, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Asep mengatakan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tersebut menuju babak akhir.

“Apakah ini babak akhir dari penyelidikan?. Ini sudah mendekati penyelesaian,” katanya.

Sebelumnya, pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Ini terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.

KPK telah memanggil sejumlah pihak, seperti Ustad Khalid Basalamah dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Kemudian pada Kamis ini, KPK memanggil mantan Menag Yaqut Cholil.

Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada 2024. Tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler. Serta 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut disebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di mana, kuota haji khusus hanua sebesar 8 persen sedangkan kuota haji reguler 92 persen.***

Karena itu, simak jadwal, syarat, dan link pendaftaran program Mudik Gratis 2025 PT ASDP Indonesia Ferry, BPKH, dan Pelni. Berikut rinciannya:

1. Mudik Gratis 2025 ASDP Indonesia Ferry

PT ASDP Indonesia Ferry membuka, program Mudik Gratis 2025 mulai dari wilayah Jakarta, Bajoe, dan Baubau. Pendaftaran mudik ASDP dibuka sejak 3 hingga 17 Maret 2025 dengan keberangkatan pada 27 Maret 2025.

Bagi pemudik yang ingin mendaftar, bisa melakukan pendaftaran via https://bit.ly/ASDPMudikGratis2025. Dilansir Instagram resminya, @asdp_id, syarat dan ketentuan program mudik gratis ini adalah:

• Program Mudik Gratis ini tidak memungut biaya.
• Pendaftar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
• Calon peserta mudik belum/tidak melakukan pendaftaran di BUMN lain.
• Calon peserta mudik bersedia diverifikasi oleh panitia BUMN penyelenggara.
• Peserta Mudik adalah peserta yang telah lolos verifikasi oleh panitia BUMN penyelenggara dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia.
• Peserta yang telah lolos verifikasi tidak boleh mengundurkan diri.
• Peserta WAJIB untuk melakukan daftar ulang dan pengambilan tiket serta merchandise di waktu dan tempat yang telah ditentukan.
• Peserta tidak boleh memperjualbelikan dan memindahtangankan tiket kepada pihak lain (Tiket harus sesuai dengan KTP/NIK yang telah didaftarkan).
• Peserta bersedia menggunakan atribut seperti: Baju, Topi, Nametag yang diberikan oleh Panitia/BUMN penyelenggara.
• Peserta wajib datang tepat waktu di lokasi dan jam keberangkatan yang telah ditentukan.
• Peserta dilarang keras menggunakan/membawa narkoba/obat-obatan terlarang serta membawa senjata tajam.
• Peserta dilarang keras membawa hewan peliharaan (seperti burung, kucing, anjing, ayam, dll).
• Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku

2. Mudik Gratis 2025 BPKH

BPKH kembali menyelenggarakan program Balik Kerja Bareng BPKH atau Mudik Gratis 2025. Total, tersedia 2.500 kuota dengan 58 bus eksekutif sebagaimana keterangan dari instagram resminya, @bpkhri.

Bagi pemudik yang ingin melakukan pendaftaran, dapat melalui tautan bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH2025 terhitung mulai 24 Februari 2025 lalu. Disarankan segera melakukan pendaftaran karena akan ditutup begitu kuota terpenuhi.

3. Mudik Gratis 2025 Pelni

PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) diketahui, menyediakan 500 kursi Mudik Gratis 2025 dengan rute Sampit-Semarang. Pelni akan berlayar pada 24 Maret 2025 mendatang.

Masa pendaftaran, Pelni membukanya selama periode 4-19 Maret 2025 di Kantor Cabang Pelni Sampit. Simak syarat dan ketentuan mudik gratis 2025 dari Pelni adalah:

• Memiliki kartu identitas, baik berupa KTP maupun KIA.
• Memiliki akun pada aplikasi Pelni Mobile.
• Membawa fotokopi kartu identitas dan bukti cetak memiliki akun Pelni Mobile saat mendaftar.
• Taat aturan yang berlaku.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen BPKH dalam memberikan pelayanan kepada umat Islam, khususnya dalam membantu kelancaran arus balik Lebaran 2025.

“Alhamdulillah, tahun ini BPKH kembali menyelenggarakan Program ‘Balik Kerja Bareng’ untuk membantu para pemudik kembali ke perantauan,” kata Fadlul dalam peluncuran program Balik Kerja Bareng di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dengan telah diluncurkannya program tersebut, mereka yang nanti mudik dan ingin kembali ke Jakarta dapat melakukan pendaftaran program “Balik Kerja Bareng” yang dibuka mulai hari ini, 24 Februari 2025.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman https://bit.ly/BalikKerjaBarengBPKH2025 dan dapat ditutup sewaktu-waktu jika kuota sudah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran.

Fadlul mengatakan program ini menyediakan 48 bus eksekutif gratis bagi para pemudik yang ingin kembali ke Jabodetabek dari lima titik lokasi keberangkatan, yakni Surabaya, Solo, Garut, Yogyakarta, dan Lampung dengan tujuan kedatangan Jabodetabek.

Menurut dia, program ini merupakan hasil kolaborasi dengan mitra kemaslahatan, yaitu Baitul Maal Muamalat (BMM), Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), LAZ UQ, dan Solo Peduli.

BPKH menargetkan total penumpang Program “Balik Kerja Bareng” BPKH 2025 yang dapat diangkut adalah 2.500 orang dengan rencana pemberangkatan secara serentak pada 6 April 2025.

“Yang menjadi prioritas adalah para pekerja yang bekerja di Jakarta. Jadi, bukan orang-orang yang baru mau bekerja di Jakarta,” ujar Fadlul.

Terkait teknis dari program ini, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengungkapkan para peserta yang berminat untuk mendaftar diberikan jatah sebanyak lima orang anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama (termasuk pendaftar).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, lanjut dia, yakni memiliki kartu identitas pekerja atau identitas lain yang membuktikan memiliki pekerjaan atau usaha di Jabodetabek, dan belum mendaftar di program mudik balik dari instansi manapun.

Para peserta, kata Sulistyowati, akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti makanan ringan, makan (satu kali), kaos, dan suvenir dari BPKH.

Ia menegaskan Program “Balik Kerja Bareng” BPKH gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

“Semoga program ini dapat membantu para pemudik kembali ke Jabodetabek dengan selamat dan tanpa hambatan. BPKH akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada umat Islam di Indonesia,” kata Sulistyowati.***

Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, KPK mendorong BPH untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menekankan bahwa BPH sebagai badan negara harus memastikan anggaran yang dikelola dilaporkan secara transparan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, yang terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan haji.

“BPH harus memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa. Setiap proses harus menggunakan tolok ukur yang jelas,” kata Agus, dalam keterangan tertulis, pada Minggu (26/1/2025).

Sementara Ketua BPH, Mochamad Irfan Yusuf, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Karena amanat yang diemban oleh BPH bukan hanya sekadar tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan kepada publik.

“Penyelenggaraan haji tahun ini telah berlangsung dengan baik, bahkan biaya haji menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kami akan mengedepankan tiga prinsip sukses, yaitu sukses ibadah, sukses ekonomi yang berkontribusi pada perekonomian negara, dan sukses menciptakan peradaban bagi masyarakat Indonesia,” tegas Irfan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, juga menegaskan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana haji selalu menjadi prioritas utama. “Ini adalah tanggung jawab besar bagi kami, dan kami berkomitmen untuk menjalankannya dengan integritas tinggi demi pelayanan terbaik bagi umat,” jelas Fadlul.

Pertemuan antara KPK, Kemenag, BPH, dan BPKH ini menjadi langkah awal dari koordinasi empat lembaga untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan optimal. KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan terus menjalin komunikasi dengan Kemenag, BPH, dan BPKH untuk mengawasi tata kelola ibadah haji Indonesia, baik di tahun 2025 maupun tahun-tahun berikutnya.

Komitmen bersama ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia tidak hanya sukses dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.***