Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan implementasi B50 telah berjalan sebagai bagian dari langkah pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Sejalan dengan upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pemerintah mulai 1 Juli 2026 memberlakukan implementasi biodiesel B50, yakni campuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit sebesar 50%,” ujar Qodari dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC di Kantor Bakom RI, Kamis (2 Juli 2026).

Meski telah berlaku, Qodari menjelaskan peresmian program secara simbolis akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, peluncuran tersebut direncanakan berlangsung sekitar 9 Juli 2026, meski jadwalnya masih menunggu konfirmasi.

“Ini informasi untuk rekan-rekan media, peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam satu sampai dua minggu ke depan. Kalau tidak salah rencananya tanggal 9 Juli, nanti bisa dikonfirmasi kembali,” katanya.

Penerapan biodiesel B50 mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Aturan tersebut ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026.

Qodari mengatakan kebijakan B50 merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Melalui peningkatan kandungan biodiesel berbasis minyak sawit dalam solar, pemerintah menargetkan bauran energi nasional semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Selain itu, implementasi B50 juga menjadi bagian dari peta jalan transisi energi nasional yang diarahkan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem energi, mengurangi penggunaan energi fosil secara bertahap, mendorong ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian target net zero emission sesuai kebijakan pemerintah.

“Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, dan mencapai target net zero emission sesuai kebijakan pemerintah,” ujar Qodari.***

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi membeberkan terdapat 3 pabrik baru yang akan memproduksi etanol fuel grade (FGE) dengan kadar lebih dari 99 persen. Namun sayang, ia tidak memerinci secara detail.

“Dan secara nyata kami mengidentifikasi pabrik bioetanol yang ada di Indonesia itu ada beberapa pabrik dan di antaranya itu sudah bisa menghasilkan bioetanol tipe fuel grade atau dengan kadar lebih dari 99%. Dari sini tiga perusahaan akan masuk ke dalam mandatori dan kita akan menentukan berapa banyak volume yang nanti ditetapkan di keputusan menteri,” ujar Eniya dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan bahan paparan Eniya, setidaknya terdapat pabrik baru yang akan memproduksi etanol fuel grade (FGE) dengan kadar lebih dari 99 persen. Di antaranya adalah PT Indonesia Ethanol Industry di Lampung dengan kapasitas 20.000 kiloliter (KL), PT Madu Baru di Yogyakarta sebesar 7.500 KL, PT Indo Acidatama di Solo sebesar 3.000 KL.

Kemudian di Jawa Timur terdapat PT Energi Agro Nusantara dan PT Molindo Raya Industrial. Adapun, masing-masing memiliki kapasitas FGE sebesar 30.000 KL dan 10.000 KL.

Implementasi E5 pada 2026 akan dilakukan di enam wilayah. Diantaranya yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pihaknya selanjutnya berencana memperluas cakupan wilayah penerapan bioetanol pada tahun selanjutnya.

Sebagai contoh, pada 2027 program E5 akan diperluas dengan menambahkan Bali sebagai wilayah implementasi. Kemudian mulai 2028, kadar campuran bioetanol ditingkatkan menjadi 10% (E10) dengan cakupan wilayah yang tetap.

Kemudian pada 2029 hingga 2030, implementasi E10 akan diperluas lagi dengan memasukkan Lampung sebagai wilayah baru. Dengan demikian, total terdapat delapan wilayah yang menjalankan program tersebut.

Adapun pencana pentahapan pemanfaatan bioetanol adalah sebagai berikut:

• 2026: E5 (5%)
• 2027: E5 (5%)2028: E10 (10%)
• 2029: E10 (10%)
• 2030: E10 (10%)

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan peningkatan kadar campuran minyak sawit tersebut akan mengalihkan kebutuhan solar ke produksi dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tengah merampungkan uji teknis penggunaan B50 di lapangan.

“Sebelumnya sekarang yang sedang berjalan adalah 40%, dan Juli mendatang kita akan meningkatkannya menjadi 50% sehingga kita bisa mencapai situasi di mana kita tidak lagi mengimpor minyak solar lagi,” ujar Eniya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, dikutip Senin (25/5/2026).

Nantinya, kebijakan mandatori tersebut akan diberlakukan secara serentak di seluruh sektor pengguna mesin diesel di Indonesia. Tujuannya untuk menghindari kesulitan dari sisi infrastruktur.

“Insyaallah sesuai dengan arahan bisa 1 Juli. Semua sektor B50 jadi tidak ada yang 40 terus 50 begitu itu infrastrukturnya malah kesusahan sehingga mulainya serentak. Semua sektor di Indonesia,” katanya saat ditemui di sela acara.

Hasil uji Kendaraan

Dari uji yang dilakukan sejauh ini, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan B50 menunjukkan performa mesin tetap terjaga dengan baik. Bahkan, pihaknya mencatat efisiensi pada komponen kendaraan seperti filter mesin yang memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan saat menggunakan bahan bakar sebelumnya.

“Mostly yang hasil uji sampai 50.000 ataupun ini itu melampaui spesifikasi yang ada. Maksudnya gini kalau dipasang filter harus 10.000 harus ganti ternyata dia sampai 30.000 nggak ganti gitu. Saya laporkan ke pak menteri juga apa adanya dan ini bagus FAME 50% itu,” jelasnya.

Selain ketahanan komponen, pemerintah juga telah memastikan keandalan mesin di wilayah bersuhu rendah melalui pengujian di kawasan Bromo. Hasil pemantauan membuktikan bahwa campuran biodiesel tingkat tinggi ini tetap responsif saat mesin dinyalakan dalam kondisi dingin.

“Nah kemarin cold start engine saya di Bromo itu sudah bagus kurang dari satu detik bahkan 0,8 detik. Nah ini nanti kan kita sudah berhasil di sisi otomotif itu kan berarti high speed engine sudah berhasil,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 yang ditargetkan mulai Juli 2026 tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Adapun, hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran biodiesel nasional sendiri telah mencapai 3,90 juta kilo liter atau sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.

Secara teknis, spesifikasi B50 ditingkatkan untuk menjaga performa mesin, diantaranya dengan menekan kadar air menjadi maksimal 300 ppm dan monogliserida maksimal 0,47% massa. Stabilitas oksidasi juga diperkuat menjadi minimal 900 menit untuk menjamin kualitas bahan bakar tetap prima selama masa penyimpanan dan distribusi di berbagai wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun. Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

source: CNBC Indonesia

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa peningkatan kadar campuran minyak sawit tersebut akan mengalihkan kebutuhan solar ke produksi dalam negeri. Dia menyebutkan pemerintah tengah merampungkan uji teknis penggunaan B50 di lapangan.

“Sebelumnya sekarang yang sedang berjalan adalah 40%, dan Juli mendatang kita akan meningkatkannya menjadi 50% sehingga kita bisa mencapai situasi di mana kita tidak lagi mengimpor minyak solar lagi,” ujar Eniya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang, Kamis (21/5/2026).

Kelak, kebijakan mandatori tersebut akan diberlakukan secara serentak di seluruh sektor pengguna mesin diesel di Indonesia. Tujuannya untuk menghindari kesulitan dari sisi infrastruktur.

“Insyaallah sesuai dengan arahan bisa 1 Juli. Semua sektor B50 jadi tidak ada yang 40 terus 50 begitu itu infrastrukturnya malah kesusahan sehingga mulainya serentak. Semua sektor di Indonesia,” katanya saat ditemui di sela acara.

Dari uji yang dilakukan sejauh ini, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan B50 menunjukkan performa mesin tetap terjaga dengan baik. Bahkan, pihaknya mencatat efisiensi pada komponen kendaraan seperti filter mesin yang memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan saat menggunakan bahan bakar sebelumnya.

“Mostly yang hasil uji sampai 50.000 ataupun ini itu melampaui spesifikasi yang ada. Maksudnya gini kalau dipasang filter harus 10.000 harus ganti ternyata dia sampai 30.000 nggak ganti gitu. Saya laporkan ke pak menteri juga apa adanya dan ini bagus FAME 50% itu,” jelasnya.

Selain ketahanan komponen, pemerintah juga telah memastikan keandalan mesin di wilayah bersuhu rendah melalui pengujian di kawasan Bromo. Hasil pemantauan membuktikan bahwa campuran biodiesel tingkat tinggi ini tetap responsif saat mesin dinyalakan dalam kondisi dingin.

“Nah kemarin cold start engine saya di Bromo itu sudah bagus kurang dari satu detik bahkan 0,8 detik. Nah ini nanti kan kita sudah berhasil di sisi otomotif itu kan berarti high speed engine sudah berhasil,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 yang ditargetkan mulai Juli 2026 tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Adapun, hingga pertengahan April 2026, realisasi penyaluran biodiesel nasional sendiri telah mencapai 3,90 juta kilo liter atau sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.

Secara teknis, spesifikasi B50 ditingkatkan untuk menjaga performa mesin, diantaranya dengan menekan kadar air menjadi maksimal 300 ppm dan monogliserida maksimal 0,47% massa. Stabilitas oksidasi juga diperkuat menjadi minimal 900 menit untuk menjamin kualitas bahan bakar tetap prima selama masa penyimpanan dan distribusi di berbagai wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun. Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nIndonesi

source: CNBC Indonesia

Tantangan Teknis Penggunaan B50

Secara karakteristik, biodiesel memiliki sifat kimia yang berbeda dibandingkan solar konvensional. Kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang lebih tinggi pada B50 memicu beberapa isu teknis krusial:

1. Stabilitas Oksidasi Rendah
   B50 lebih mudah teroksidasi, menghasilkan deposit seperti gum dan varnish. Endapan ini berpotensi menyumbat sistem bahan bakar, khususnya pada injector yang memiliki toleransi presisi tinggi.
2. Sifat Higroskopis & Kontaminasi Mikroba Biodiesel cenderung menyerap air, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Dampaknya adalah korosi, penyumbatan filter, hingga kerusakan komponen sistem bahan bakar.
3. Penurunan Kualitas Pembakaran Injector yang kotor menyebabkan atomisasi bahan bakar tidak optimal. Hasilnya adalah pembakaran tidak sempurna, tenaga mesin menurun, dan emisi meningkat.
4. Frekuensi Maintenance Meningkat Filter lebih cepat kotor, injector membutuhkan pembersihan lebih sering, dan downtime unit meningkat—semuanya berujung pada meningkatnya biaya operasional.

Dampak Finansial: Kenaikan TCO (Total Cost of Ownership)

Kombinasi antara kenaikan harga BBM industri dan inefisiensi akibat B50 berdampak langsung pada TCO. Beberapa implikasi biaya yang umum terjadi:

Konsumsi BBM meningkat hingga 5–10%
Interval penggantian filter lebih pendek (30–50%) Downtime meningkat hingga 2–5 kali lipat Biaya perawatan dan spare part meningkat signifikan.

Tanpa mitigasi yang tepat, perusahaan akan menghadapi peningkatan biaya operasional yang tidak kecil dan penurunan produktivitas.

Solusi Efektif: Optimasi dengan Additive John Deere Keep Clean

Untuk menjawab tantangan tersebut, penggunaan additive bahan bakar menjadi langkah strategis yang terbukti efektif. Salah satu solusi yang telah teruji di berbagai aplikasi industri adalah John Deere Keep Clean Fuel System Cleaner & Conditioner.

Produk ini dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan khas biodiesel, dengan pendekatan teknis yang komprehensif:

✔️ Clean-Up Flushing Injector
Membersihkan deposit karbon, gum, dan varnish hingga ke ujung nozzle injector, mengembalikan pola semprotan (spray pattern) ke kondisi optimal.

✔️ Protect & Condition System
Melindungi komponen sistem bahan bakar dari korosi dan keausan, sekaligus menjaga stabilitas bahan bakar.

✔️ Control Microbial Growth & Water Binding
Menghambat pertumbuhan mikroba dan mengikat air bebas, mencegah kontaminasi yang merusak sistem.

✔️ Restore Engine Performance
Mengembalikan tenaga mesin, meningkatkan efisiensi pembakaran, dan menurunkan konsumsi bahan bakar.

Dampak Nyata terhadap Efisiensi dan Biaya

Berdasarkan aplikasi lapangan, penggunaan Keep Clean memberikan hasil signifikan:

Penghematan BBM hingga 5–10%
Peningkatan tenaga dan respons mesin
Interval penggantian filter lebih panjang
Penurunan downtime drastis
Penurunan biaya perawatan hingga 30–50%

Secara keseluruhan, solusi ini terbukti mampu menurunkan Total Cost of Ownership (TCO) secara nyata, menjadikannya investasi kecil dengan dampak finansial besar.

Kesimpulan

Implementasi B50 memang tidak terhindarkan, namun tantangan yang muncul harus diantisipasi dengan pendekatan teknis yang tepat. Tanpa solusi yang efektif, industri berisiko mengalami penurunan efisiensi dan lonjakan biaya operasional.

Penggunaan additive yang tepat seperti John Deere Keep Clean bukan hanya solusi perawatan, tetapi strategi optimasi biaya jangka panjang.

Jangan biarkan tantangan B50 menggerus profitabilitas operasional Anda. Optimalkan performa mesin dan tekan biaya operasional mulai sekarang.***

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor B-624/EK.05/DJE.B/2026 tertanggal 27 Februari 2026 tentang Besaran Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel bulan Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penetapan HIP biodiesel dilakukan dalam rangka implementasi program mandatori biodiesel sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Disebutkan bahwa harga biodiesel dihitung berdasarkan formula yang mengacu pada harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO) KPB serta faktor konversi dan ongkos distribusi. “Besaran HIP BBN jenis biodiesel dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel,” demikian dijelaskan dalam surat tersebut yang seperti dikutip Krusial. dari InfoSawit, Minggu (8/3/2026).

Dalam lampiran surat itu tercantum bahwa rata-rata harga CPO KPB periode 25 Januari 2026 sampai 24 Februari 2026 sebesar Rp14.639 per kilogram. HIP = (Rata-rata CPO KPB + 85 USD/ton x 870 Kg/m3) + Ongkos Angkut.

Dengan menggunakan formula tersebut, pemerintah menetapkan HIP biodiesel untuk bulan Maret 2026 sebesar Rp13.980 per liter ditambah ongkos angkut sesuai ketentuan wilayah distribusi.

Sementara itu, konversi nilai tukar dalam perhitungan HIP menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2026 hingga 24 Februari 2026 sebesar Rp16.819 per dolar AS. “Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2026 sampai 24 Februari 2026,” dikutip dari surat tersebut.

Penetapan HIP biodiesel ini menjadi acuan dalam penyaluran biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar dalam pelaksanaan program mandatori biodiesel nasional.

Sebagaimana diketahui, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan energi terbarukan sekaligus meningkatkan serapan minyak sawit domestik melalui program biodiesel.***

Terlebih, keberadaan bioetanol yang juga telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

“(Roadmap) Ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, yang kalau tidak segera disusun, bisa saja berdampak buruk terhadap upaya pengembangan yang sudah berjalan. ya, bisa saja gagal,” ujar Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Tumiran, dalam keterangan resminya, Kamis (13/2/2025).

Menurut Tumiran, roadmap yang dibutuhkan tersebut harus bisa menjelaskan dengan detil tentang siapa saja target yang mau dibidik, pelaku yang bakal digandeng hingga strategi pricing yang perlu dijalankan.

Dari sisi produksi, misalnya, Tumiran mencontohkan perlunya data target volume bioetanol yang bakal diwujudkan. Dari data tersebut, perlu juga dipetakan lagi terkait apa saja bahan baku yang dibutuhkan, termasuk opsi-opsi yang bisa dilirik, mulai dari tebu, jagung, singkong, dan sebagainya.

“Jadi semuanya harus ada, lengkap dan jelas di roadmap itu. Ini penting,” ujar Tumiran.

Dengan hingga kini belum juga tersedianya roadmap yang dibutuhkan, Tumiran pun khawatir bakal membawa dampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri.

“Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya, harus ada sinergi. Dan skenarionya harus jelas,” ujar Tumiran.

Tidak hanya itu, Tumiran juga mengingatkan pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN.

“Karena bioetanol untuk BBN itu tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. Itu semua harus dipetakan dulu oleh pemerintah, termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” ujar Tumiran.

Pendapat Tumiran tersebut didukung penuh oleh Peneliti Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, yang menilai bahwa roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar, seperti proyek strategis nasional (PSN).

“Termasuk juga pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta, dalam kesempatan terpisah.

Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melainkan juga perlu keterlibatan kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya.

“Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” ujar Acuviarta.

Mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, dikatakan Acuviarta, harus bisa diperjelas melalui roadmap, sehingga arah pengembangannya tidak kabur.

Selain itu, diperlukan juga timeline yang jelas, sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi.

Tanpa roadmap yang terstruktur, dikatakan Acuviarta, bakal membuat para pihak yang terlibat pada program tersebut jadi lebih cenderung berjalan sendiri-sendiri, tanpa bisa berkolaborasi dengan lebih baik dan maksimal.

“Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujar Acuviarta.***

source: IDXChannel

Lantas merujuk lampiran surat Nomor T-1448/EK.05/DJE.B/2024, tertanggal 29 April 2024 mencatat, besaran ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai Harga Indeks Pasar BBN Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak.

“Konversi  nilai kurs  menggunakan referensi  rata-rata  kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024  sebesar Rp 15.999,” demikian catat beleid tersebut, dikutip dari laman resmi EBTKE, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Dengan demikian berdasarkan hitungan InfoSawit , HIP Biodiesel sawit Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar RP 275/liter, bila dibandingkan dengan HIP bulan April 2024 yang mencapai Rp 12.178/liter.***

source: Infosawit