Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI. Ia menjelaskan kondisi geopolitik berpotensi memaksa maskapai mengubah rute penerbangan guna menghindari wilayah udara konflik internasional

“Untuk itu, Garuda Indonesia menggunakan rute alternatif yang menyebabkan penambahan waktu perjalanan sekitar 4 jam. Serta peningkatan konsumsi avtur hingga 12 ribu ton,” ujar Irfan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Ia mengungkapkan Garuda Indonesia melalui surat resmi mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah haji. Usulan tersebut didasarkan pada asumsi harga avtur sebesar 116 dolar Amerika Serikat per liter saat ini.

Sementara Saudi Airlines mengajukan tambahan sebesar USD480 per jemaah dengan asumsi harga avtur USD137,4 per liter. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah diperkirakan naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen.

Sedangkan pada skenario perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata perjalanan haji diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp50,8 juta per jemaah. Kenaikan tersebut setara dengan peningkatan biaya hingga mencapai 51,48 persen dibandingkan dengan kondisi biaya sebelumnya.

“Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks. Karena itu, perlu penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” katanya.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menghadapi tekanan faktor global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi lintas sektor, serta mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.

Meski demikian, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait force majeure dari pihak maskapai, baik dari Indonesia maupun Arab Saudi. Terkait kemungkinan penambahan biaya penerbangan, pemerintah saat ini tengah membahas berbagai skema pembiayaan.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan arahan agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah haji. “Kami diminta menghitung kebutuhan riil anggaran yang diperlukan,” ucapnya.***

“Kita perpanjang lagi pelunasan Bipih Reguler hingga 25 April 2025,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, dalam siaran remiinya di Jakarta, Kamsi (17/4/2025).

Tahun ini Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk jemaah reguler, kuota terbagi ke dalam beberapa kategori: 190.897 jemaah berhak lunas berdasarkan nomor porsi, 10.166 jemaah prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah dari KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

Hingga saat ini, tercatat 209.359 jemaah telah melunasi Bipih reguler, termasuk jemaah berhak lunas tahap I dan II, jemaah cadangan, serta petugas dan pembimbing ibadah.

Meski angka pelunasan secara nasional sudah melebihi kuota, terdapat empat provinsi yang belum memenuhi target 100%. Keempatnya adalah Jawa Barat (95,23%), DKI Jakarta (98,75%), Sumatera Selatan (99,73%), dan Gorontalo (97,21%).

“Dengan perpanjangan ini, kami berharap seluruh kuota haji reguler terserap secara optimal,” tegas Muhammad Zain.

Kementerian Agama juga telah menetapkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025 dan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi secara bertahap mulai 2 Mei dari embarkasi masing-masing.***

“Paling penting bikin murah tapi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetap ada efisien, efektif tanpa mengurangi fasilitas. Pak Presiden melalui Pak Dasco ingin jamaah haji lebih baik  efisien dan tertib dibandingkan sebelumnya,” kata Nasaruddin usai rapat koordinasi haji di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jum’at (27/12/2024).

Hal yang sama disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i. Menurutnya, banyak komponen yang biayanya dapat diefisiensi.

“Beliau (Presiden) melihat banyak cost yang bisa dirasionalisasi sehingga kualitasnya semakin baik tapi harganya murah. Kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun,” kata Romo Syafi’i.

Adapun besaran ongkos penyelenggaran haji tahun 2025 belum diputuskan karena harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rencananya pemerintah dan DPR akan membahas penyelenggaraan haji dalam rapat Panja.

“DPR kan lagi reses tapi mereka ikhlas demi bangsa dan negara, 30 Desember rapat pembentukan Panja. Disitulah diputuskan berapa ongkos haji,” ucapnya.

Adapun untuk kouta haji tahun 2025, dipastikan tidak ada penambahan. Kuota haji seperti tahun 2024 yakni 241.000 jemaah.

“Kepastian kuota itu seperti tahun lalu ya. Kuota kan ditentukan OKI (Organisasi Kerjasama Islam),” ujar Menteri Nasaruddin.***

“Waktunya sudah mepet. Saya khawatir jika persiapan tidak maksimal penyelenggaraan haji bisa terganggu,” ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj di Jakarta, pada Jum’at, 29 November 2024.

Mustolih menerangkan penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

Artinya, menurut dia, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jemaah.

“Padahal Desember 2024 hingga Januari 2025 DPR akan memasuki masa reses. Berkaca pada musim haji tahun 2024, awal November 2023 Panja Haji sudah bekerja secara maraton dan akhir November hasil kesepakatan BPIH sudah disampaikan ke Presiden,” tutur Mustolih.

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu khawatir persiapan haji yang terlalu singkat dan mepet akan berdampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang tidak maksimal.

Di sisi lain, jemaah calon haji butuh segera kepastian besaran biaya yang harus dilunasi dan jadwal keberangkatan.

“Bagi calon jamaah bisa banyak yang tidak mampu melunasi karena minim sosialisasi dan mendadak, sehingga akan banyak kuota haji yang tidak terserap,” kata dia.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan persiapan matang karena menyangkut berbagai aspek teknis terlebih diselenggarakan di Arab Saudi, meliputi penyiapan dokumen visa, paspor, penerbangan, aspek kesehatan, konsumsi, pemondokan, transportasi, manasik, dan sebagainya.

Semua aspek tersebut membutuhkan biaya, oleh sebab itu harus dihitung dengan cermat yang nantinya masuk dalam komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Dimana di dalamnya (BPIH) juga terdapat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dilunasi calon jemaah dan berapa nilai manfaat dana haji yang akan disubsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” kata dia.

Berbagai kontrak untuk pembiayaan hotel di Makkah, Madinah, konsumsi, transportasi, kesehatan, biaya di Masya’ir termasuk pemondokan di Arafah dan Mina harus segera dilakukan dan tidak boleh terlambat.

Apabila terlambat, kata dia, maka risikonya lokasi jamaah haji ditempatkan jauh dari pusat-pusat zona/kawasan ring satu yang dekat dengan pusat penyelenggaraan ibadah haji, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan khususnya pemondokan di Mina untuk menuju pelaksanaan ibadah di Jamarat.

Jika tempatnya jauh, lanjutnya, maka jamaah butuh tenaga lebih, apalagi bagi para lansia dan yang beresiko tinggi (risti) secara kesehatan. Pendampingan para petugas juga butuh konsentrasi lebih besar.***

source: inilah.com