Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai peluang kerja sama, khususnya dalam mendorong inovasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan tata kelola pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketua Umum MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan, Ir. T. Irwansyah, ST, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan daerah. Karena itu, diperlukan keterlibatan dan kolaborasi berbagai elemen, termasuk organisasi kepemudaan dan kalangan intelektual, untuk mendukung program-program strategis pemerintah di sektor pendidikan.

“Pemuda ICMI hadir bukan sekadar sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kami siap berkontribusi melalui gagasan, pemikiran, dan program kolaboratif yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di Aceh Selatan,” kata Irwansyah.

Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran, penguatan karakter, literasi digital, serta kemampuan generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, M. Najur, S.Pd., M.Pd, menyambut baik silaturahmi tersebut dan mengapresiasi inisiatif MPD Pemuda ICMI dalam membangun komunikasi serta membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan mutu pendidikan membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang semakin berkualitas, kepada Krusial. Com, Jumat (02/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pengembangan aplikasi Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPSB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Inisiatif ini diarahkan untuk mendukung proses penerimaan peserta didik yang lebih tertata melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan aplikasi SPSB diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya transformasi digital layanan pendidikan, sekaligus mendorong proses penerimaan siswa yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

MPD Pemuda ICMI Aceh Selatan menyatakan kesiapan untuk mendukung gagasan tersebut melalui kontribusi pemikiran, jejaring akademisi, serta potensi kolaborasi dalam penguatan literasi digital dan inovasi pendidikan.

Silaturahmi ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal semata, melainkan menjadi awal dari kerja sama konkret dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Selatan.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Melalui sinergi dan kolaborasi, diharapkan lahir berbagai inovasi yang mampu memperkuat kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan generasi Aceh Selatan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.***

FORJIAS menilai bahwa komitmen yang diungkapkan Kajari bukan sekadar formalitas, melainkan selaras dengan semangat demokrasi dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Dewan Pers yang diteken pada 15 Juli 2025. MoU tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pers dalam menjaga ruang demokrasi yang sehat di Indonesia.

“Kami menyambut baik komitmen ini. Ini langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi hukum yang adil dan berimbang,” ujar Safdar. Lebih lanjut, FORJIAS menekankan bahwa pers memiliki peran vital sebagai penyampai informasi publik dan pembentuk opini yang konstruktif.

Dalam menjalankan tugasnya, insan pers harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum serta bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun. Safdar mengutip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan (3), yang menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pasal 18 ayat (1) bahkan menegaskan bahwa upaya menghambat kebebasan pers dapat dikenai sanksi pidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.

“Tindakan apa pun yang bertujuan membungkam atau membatasi kebebasan pers jelas bertentangan dengan hukum dan semangat demokrasi,” tegasnya. Kepala Kejari Aceh Selatan, R. Indra Senjaya, dalam paparannya menyampaikan bahwa penerangan hukum yang melibatkan awak media merupakan bagian dari komitmen institusinya untuk mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan partisipatif.

“Kami ingin media menjadi mitra, bukan lawan. Kolaborasi ini penting agar informasi hukum dapat tersampaikan secara benar kepada masyarakat,” ujar Indra. Kejaksaan juga mendukung penuh pelaksanaan tugas jurnalistik yang berlandaskan kode etik dan profesionalisme. Melalui kegiatan penerangan hukum, diharapkan akan tercipta pemahaman bersama antara penegak hukum dan jurnalis demi kepentingan publik yang lebih luas.

FORJIAS berharap kemitraan antara jurnalis dan Kejaksaan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan tatanan hukum yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada keadilan sosial di Aceh Selatan.****

Pertemuan antara Bupati Aceh Selatan dan Mendagri tersebut di sela-sela acara retreat yang berlangsung di Borobudur Nasional Golf, Selasa (25/2/2025).

H. Mirwan mengatakan, kolaborasi antara Mendagri dan Pemkab Aceh Selatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai kepala daerah, H. Mirwan MS berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan baik, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer.

“Kita sudah sampaikan ke Bapak Mendagri bahwa Pemerintah kabupaten Aceh Selatan siap berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan baik, termasuk dalam aspek tata kelola keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer. Dan Alhamdulillah hal itu mendapat respon yang sangat baik dari Bapak Mendagri,” ungkap Bupati Aceh Selatan, H Mirwan MS.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan dan dukungan penuh agar program pembangunan di Aceh Selatan berjalan sesuai dengan regulasi dan visi pembangunan nasional.

“Kita apresiasi respon baik Mendagri, semoga ini langkah awal yang baik untuk mewujudkan Aceh Selatan maju dan produktif,” kata Mirwan.***

“Saya ingin momen Sumpah Pemuda ini bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan untuk mengenal satu sama lain dan bekerja sebagai satu tim yang solid. Kita harus merancang langkah-langkah besar demi masa depan komunikasi dan digital Indonesia,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Menurut Meutya, upacara ini merupakan kesempatan perdana untuk memperkenalkan dirinya beserta dua Wakil Menteri, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, kepada seluruh sivitas Kementerian Komdigi setelah dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu.

Meskipun baru menjabat sebagai Menteri, Meutya menegaskan bahwa ia bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Komdigi. Ia memiliki latar belakang sebagai jurnalis, sama seperti Wamen Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo. Karirnya di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memiliki hubungan erat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu.

“Jadi, saya bukan orang baru di keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegasnya.

Dengan latar belakang tersebut, Menkomdigi dan kedua Wamen memastikan siap berjuang bersama seluruh sivitas Kementerian dalam mewujudkan langkah besar ini. Perjuangan melalui transformasi pemerintahan dan perubahan nomenklatur Kementerian akan terus dilakukan demi Indonesia yang lebih baik.

“Kami adalah pejuang-pejuang sebelumnya di tempat kami masing-masing. Jadi, bapak ibu (sivitas KemenKomdigi), mari kita anggap Sumpah Pemuda ini sebagai langkah perjuangan pertama. Kita tidak akan berjuang sendiri, tetapi bersama-sama,” kata Menkomdigi.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan dua agenda besar yang harus segera dijalankan Kementerian Komdigi untuk mewujudkan langkah tersebut. Agenda pertama adalah transformasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, yang merupakan agenda internal.

Tantangan ini diakui tidak mudah dan memerlukan kerja keras dari seluruh pegawai, baik jajaran pejabat maupun staf Kementerian. Namun, ia optimis bahwa sivitas Kementerian Komdigi dapat melalui transformasi ini dengan baik, mengingat pengalaman sebelumnya dalam berbagai transformasi, mulai dari Departemen Penerangan hingga menjadi Kementerian Kominfo pada 2001, dan kini bertransformasi menjadi Kementerian Komdigi.

“Transformasi ini tidak mudah; tentu ada tantangan yang tidak terduga, tetapi kita bisa melakukannya bersama. Saya mendapat mandat dari Presiden dan dukungan kabinet untuk memimpin transformasi ini, mengambil langkah tegas yang diperlukan agar agenda ini dapat berjalan,” tutur Menkomdigi.

Agenda kedua atau agenda eksternal adalah memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat nyata dan membantu masyarakat dalam berinovasi di tengah tantangan perkembangan dunia digital yang pesat. Kementerian Komdigi memiliki peran penting dalam menyediakan ruang digital yang aman, terpercaya, serta membangun ekosistem yang inklusif dari Sabang hingga Merauke melalui literasi digital dan pemerataan akses internet, khususnya di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

“Pembangunan infrastruktur digital harus menyentuh daerah 3T agar semua pemuda dapat berpartisipasi,” pungkas Menkomdigi, sejalan dengan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda.