Suasana sebagai kota baru, kata Andrinof, sudah mulai terasa di lokasi IKN. Menurutnya, pembangunan tidak perlu menunggu semua fungsi pemerintahan lengkap untuk diaktifkan.

“Banyak gedung dan fasilitas sudah siap pakai dan bisa langsung dimanfaatkan. Menunda pemanfaatan justru bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan sumber daya,” kata Adrinof Chaniago saat berbincang dengan PRO3 RRI, Selasa (29/7/2025).

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN memang harus melalui Kepres sesuai aturan. Namun, pemanfaatan awal fasilitas pemerintahan bisa dimulai sebelum proses hukum sepenuhnya selesai.

“Unsur pemerintahan seperti direktorat atau dirjen bisa dipindahkan lebih dulu secara bertahap. Ini termasuk langkah penting untuk mulai menghidupkan aktivitas di IKN,” ucapnya.

Kemudian, ia mendukung, usulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN. Hal ini, sebagai langkah strategis mengaktifkan kawasan tersebut. 

Ia juga menyarankan agar beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu juga ikut berkantor di sana.  “Kementerian seperti Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Desa Tertinggal cocok untuk mulai dipindahkan sebagian ke IKN,” ujar Adrinof.

Ia menyebut pembangunan fasilitas utama di IKN hampir rampung. Sebanyak 47 tower hunian ASN dan fasilitas pertahanan sudah selesai 97,46 persen, sementara kantor-kantor kementerian mencapai 77,36 persen.***