Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/2026).

Ekspor tersebut menjadi bagian dari kerja sama Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Andi Amran Sulaiman, komunikasi langsung antara Perdana Menteri Australia dan Presiden Prabowo menunjukkan posisi Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam rantai pasok pangan global, khususnya sektor pupuk. “Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Mentan Amran.

Mentan mengatakan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton dan menjadi tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton. Ke depan, volume ekspor tersebut ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. “Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan pemerintah tetap mengutamakan kebutuhan pupuk petani di dalam negeri. Menurutnya, ekspor dilakukan karena produksi nasional dalam kondisi surplus sehingga kebutuhan domestik tetap aman.

Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi urea yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mendukung pasar ekspor. Tahun ini, produksi urea nasional ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik sekitar 6,3 juta ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton.

Pengiriman urea ke Australia bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi bagian dari diplomasi pangan Indonesia di tengah tantangan global.***

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kecerdasan Presiden Prabowo membaca situasi dunia terhadap potensi krisis pupuk global yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Mentan Amran (3/5/2026).

Kebijakan ini hadir di momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea dunia melonjak lebih dari 40% dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

Kebijakan penurunan 20 persen harga pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA.

Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural yang menyasar biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk. Penurunan harga pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan harga global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan perluasan jaringan kios hingga desa, dengan target menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi fluktuasi harga gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berhenti pada penurunan harga pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas regulasi distribusi pupuk yang selama ini menghambat penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai jaminan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan harga jual tetap menguntungkan petani, bahkan di tengah tekanan harga global.

Dengan demikian, pemerintah hadir di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui jaminan harga gabah. Pendekatan hulu-hilir inilah yang membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.

Diketahui saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan harga pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras karena terganggunya pasokan dari China dan kawasan Teluk.

Krisis pupuk global juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam yang memasok hampir 80% kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasoknya. Filipina yang bergantung pada China untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak memiliki penyangga domestik yang kuat.

Sementara itu, Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32% dari kawasan Teluk yang kini terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam karena tingginya biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh karena didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.

Mentan Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoj  di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian global yang melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan bantalan yang kuat untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam berbagai skenario tekanan, baik dari gangguan iklim maupun gejolak rantai pasokan global.

Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi yang konsisten, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga yang kini berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

“Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional,” tegas Mentan Amran.

Untuk itu Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui kebijakan yang terukur dan respons yang cepat, petani Indonesia tetap dapat berproduksi dan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional.

source: pertanian

“Sejak awal, Presiden menekankan swasembada dan penguatan cadangan pangan. Arahan itu menjadi dasar seluruh strategi kami,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.

Momentum bersejarah tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Desa Kertamukti, Karawang, Rabu (7/1/2026). Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan strategis bagi kemerdekaan Indonesia. “Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Saudara telah mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada 7 Januari 2026, saya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Tak dinyana, keberhasilan swasembada pangan 2025 diraih jauh lebih cepat dari target awal pemerintah. Jika sebelumnya ditetapkan empat tahun, realisasi swasembada justru tercapai hanya dalam satu tahun pemerintahan.

Mengacu pada Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen atau 4,09 juta ton dibandingkan 2024. Angka ini melampaui kebutuhan domestik tahunan dan menghasilkan surplus sekitar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. “Waktu saya dilantik saya beri target swasembada empat tahun. Terima kasih seluruh komunitas pertanian. Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa lain,” ujarnya.

Capaian ini mengingatkan kembali pada era swasembada beras 1984, ketika Indonesia memiliki cadangan beras 2 juta ton dan mendapat pengakuan dunia. Pada 1985, Presiden Soeharto bahkan menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma dan menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara Afrika.

Lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia kembali menempatkan diri sebagai bangsa yang mandiri pangan. Presiden Prabowo menyebut pencapaian ini sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. “Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” ucap Presiden.

Strategi Terintegrasi

Adapun keberhasilan swasembada pangan tidak datang secara instan. Pemerintah menerapkan strategi produksi yang terintegrasi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Di sisi intensifikasi, pemerintah memperkuat penggunaan benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, modernisasi irigasi, hingga peremajaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Sementara itu, dari sisi ekstensifikasi, percepatan cetak sawah baru menjadi bagian penting dalam menambah luas tanam nasional.

Kebijakan krusial lainnya adalah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang menyederhanakan 145 regulasi serta menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen.

Selain itu, pemerintah menjalankan kebijakan agresif penyerapan gabah petani. Perum Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadikan pengadaan beras 2025 sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.

Dampaknya, cadangan beras pemerintah melonjak hingga 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan berada di kisaran 3,24 juta ton pada akhir tahun, meskipun sebagian telah disalurkan untuk pengendalian harga dan penanganan bencana.

Petani Sejahtera, Ekonomi Menguat

Capaian swasembada pangan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah, dengan rata-rata NTP 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Di tingkat makro, sektor pertanian mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,52 persen pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sekaligus menegaskan peran strategis pertanian sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Baik seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga petani dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan yang mewujudkan swasembada pangan tersebut. “Swasembada pangan bukan hanya dari kami, tapi dari sinergi seluruh putra anak bangsa,” ujarnya.

Strategi lainnya yang mendorong ketahanan pangan adalah keputusan Indonesia menghentikan impor beras berdampak signifikan pada pasar global. Harga beras dunia tercatat turun tajam dari sekitar USD660 per metrik ton menjadi USD368 per metrik ton, atau turun 44,2 persen, seiring berkurangnya permintaan dari salah satu importir terbesar dunia.

Di sisi perdagangan, kinerja ekspor pertanian nasional juga menguat. Nilai ekspor pertanian periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Keberhasilan pangan tidak berhenti pada beras. Sepanjang 2025, produksi jagung pipilan kering tercatat 16,11 juta ton, melampaui kebutuhan nasional 15,64 juta ton, dengan surplus sekitar 0,47 juta ton. Neraca Pangan Nasional memproyeksikan stok carry over jagung menuju 2026 mencapai 4,5 juta ton, cukup untuk hampir tiga bulan kebutuhan nasional.

Atas dasar itu, pemerintah memutuskan tidak melakukan impor jagung pada 2026. “Dengan kondisi stok dan produksi seperti ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026,” ujar Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.

Di Karawang, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen modernisasi dan hilirisasi pertanian dengan meninjau langsung inovasi teknologi pertanian, mulai dari alsintan otonom, drone pertanian, hingga penguatan hilirisasi komoditas strategis seperti gambir, yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif global.

Satu hal, Presiden Prabowo kembali menegaskan, swasembada pangan adalah fondasi utama kedaulatan negara. “Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangan tergantung bangsa lain,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif itu menghasilkan keputusan penting. Berbagai usulan yang disampaikan oleh perwakilan daerah langsung direspons dan ditindaklanjuti seketika oleh jajaran Direktorat Jenderal serta para direktur terkait di Kementerian Pertanian.

Beberapa program yang segera dieksekusi antara lain pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan jaringan irigasi tersier, serta pembukaan lahan sawah baru di tiga wilayah tersebut. Langkah cepat ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah pusat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kerja sama lintas level pemerintahan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, yang hadir dalam pertemuan itu, menilai gaya kerja Menteri Pertanian menjadi teladan bagi birokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

“Kalau pola kerja seperti Pak Menteri ini bisa diterapkan di semua daerah, hambatan pembangunan bisa diatasi lebih cepat. Beliau memang gerak cepat, tidak banyak menunda, dan langsung eksekusi di lapangan,” ujar Tarmizi.

Ia menambahkan, Presiden Republik Indonesia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian yang dinilai berhasil mewujudkan berbagai target besar dengan hasil konkret di lapangan.

“Efisiensi, kecepatan, dan hasil nyata itu yang membedakan kinerja beliau,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kerja cerdas, inovatif, dan kolaboratif di tengah tantangan ekonomi nasional.

“Kondisi keuangan saat ini menuntut kita semua bekerja secara kreatif dan sefrekuensi. Tanpa tim yang solid, percepatan pembangunan pertanian tidak akan mungkin tercapai,” tegasnya.

Kinerja cepat dan responsif kementerian ini menjadi angin segar bagi para petani dan pemerintah daerah di Aceh. Mereka berharap percepatan pembangunan sektor pertanian dapat memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional. ***

Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa tujuh perusahaan telah mengurangi takaran minyak goreng Minyakita dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter.

“Operasi pasar dan sidak ini kami lakukan bersama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan juga dihadiri Satgas Pangan. Kami menemukan bahwa semua perusahaan ini tidak menyediakan minyak dalam ukuran yang seharusnya. Bahkan ada yang hanya berisi 700 ml,” ungkap Mentan Amran saat bertemu wartawan seusai melakukan sidak.

Sesuai ketetapan pemerintah tentang harga eceran tertinggi (HET), setiap takaran satu liter Minyakita ditetapkan dengan harga Rp15.700. Sementara berdasarkan temuan sejumlah sidak yang dilakukan Mentan Amran dan jajarannya di beberapa wilayah, ditemukan adanya praktik kecurangan dalam mengurangi takaran Minyakita.

Mentan Amran menegaskan bahwa praktik ini sangat merugikan masyarakat dan meminta Satgas Pangan untuk segera menindaklanjuti temuan ini. “Kami harap Satgas Pangan segera mengambil tindakan tegas. Ini adalah bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi,” tambahnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto juga menekankan pentingnya kejujuran dalam distribusi bahan pokok.

“Kejujuran sangat penting, dan sanksi tegas harus diberikan kepada pelaku pelanggaran. Ada yang 900 ml, ada juga yang 700 ml. Tapi tetap saja, ini pencurian,” tegasnya.

Sementara itu, Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa temuan ini baru sebatas volume minyak, belum mencakup aspek kualitas.

“Yang kita lihat baru volumenya saja, belum kita teliti kualitasnya. Tentunya nanti sesuai arahan Bapak Mentan, ini harus dicek semua. Jangan-jangan ada banyak kesengajaan,” tuturnya.

Wamentan Sudaryono pun mengutuk perbuatan para produsen yang telah mencurangi takaran Minyakita.

“Kita lihat bahwa ada beberapa orang segelintir pengusaha serakah yang mengorbankan dan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Kita semua wajib marah. Apalagi kalau nanti dicek kualitasnya, bisa jadi lebih banyak lagi pelanggaran,” tegasnya.

Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Djoko Prihadi, memastikan bahwa Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti temuan ini secara menyeluruh.

“Kami sudah bergerak ke seluruh pasar untuk melakukan sidak, terutama terkait Minyakita. Sudah ada 10 tersangka di seluruh Indonesia. Lewat sidak pasar di sini, kami temukan 7 perusahaan yang terlibat, dan saat ini kami telusuri apakah ada jaringan lebih luas yang beroperasi di seluruh negeri. Kami akan menindak tegas pelanggar untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono turut memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Mentan dan Wamentan.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Masyarakat membayar sesuai harga eceran tertinggi (HET), tapi kenyataannya volume minyak kurang dari seharusnya. Kami serahkan ke Satgas Pangan untuk tindakan lebih lanjut dan akan melakukan pengecekan serupa di pasar lain guna memastikan kuantitas dan kualitas minyak yang dijual di pasaran,” ujarnya.***

Dengan surplus yang cukup besar, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Pertemuan tersebut membahas strategi pemerintah dalam mengamankan produksi beras nasional yang meningkat tajam serta memastikan stabilitas harga menjelang bulan Ramadan.

“Sekarang ini, posisi hari ini average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Menurut Mentan Amran, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April ini adalah momentum yang tidak boleh terlewatkan.

“Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan. Kita harus rebut,” ungkap Mentan Amran.

Selain membahas produksi beras, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan pangan menjelang bulan Ramadan. Pemerintah memastikan stok beras aman dengan cadangan 2 juta ton di Bulog. “Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil,” ucap Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran turut menjelaskan kehadiran Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang hadir dalam pertemuan tersebut. Amran menyebut bahwa JK memberikan masukan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola ketahanan pangan nasional di masa lalu.

“Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas, memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami,” kata Mentan Amran.

Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimistis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat.***