Kementerian Kesehatan mencatat, dari 73,1 juta peserta yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 7,13 juta orang atau 9,7 persen terdeteksi mengalami hipertensi. Selain itu, 7,25 juta peserta atau 9,9 persen berada dalam kondisi pre-hipertensi.

Temuan diabetes juga cukup besar. Sebanyak 1,19 juta peserta atau 2,2 persen terdeteksi mengalami diabetes, sementara 2,49 juta orang atau 4,5 persen berada pada kondisi prediabetes.

Pada kelompok peserta berusia lebih dari 40 tahun yang memiliki riwayat hipertensi atau diabetes, persoalan metabolik juga terlihat cukup tinggi. Sebanyak 72,7 persen atau sekitar 256.485 orang dalam kelompok tersebut ditemukan mengalami dislipidemia atau kadar kolesterol tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil skrining tersebut perlu menjadi perhatian karena hipertensi, diabetes dan gangguan kolesterol merupakan faktor risiko sejumlah penyakit serius.

“Di Indonesia kematian paling tinggi karena stroke, nomor dua serangan jantung, nomor tiga kanker, nomor empat ginjal. Nah, penyakit nomor 1, 2, dan 4 stroke, jantung, dan ginjal itu penyebabnya hipertensi, diabetes, dan kolesterol,” kata Menkes dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Menkes, persoalan tersebut menjadi lebih serius karena penyakit tidak menular sering berkembang tanpa gejala yang dirasakan secara jelas. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan hasil pemeriksaan CKG setelah mengetahui kondisi kesehatannya.

Temuan CKG Tak Berhenti pada Skrining

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan masih terdapat jarak cukup lebar antara jumlah kasus yang ditemukan dengan masyarakat yang aktif menjalani pengobatan.

Dari 7,13 juta kasus hipertensi yang teridentifikasi, baru 755.907 orang atau sekitar 11 persen yang tercatat aktif menjalani pengobatan. Sedangkan dari 1,19 juta kasus diabetes, baru 151.552 orang atau sekitar 13 persen yang menjalani pengobatan.

Angka tersebut menunjukkan pemeriksaan saja belum cukup. Masyarakat yang mengetahui dirinya memiliki tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi atau faktor risiko lainnya perlu melanjutkan pemeriksaan dengan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan serta mengikuti anjuran pengobatan.

Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan lanjutan. Obat untuk hipertensi dan diabetes dapat diperoleh secara gratis melalui Puskesmas sesuai hasil pemeriksaan dan indikasi medis.

Menkes mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu sampai penyakit menimbulkan komplikasi sebelum melakukan pengendalian.

“Tolong jangan anggap remeh kalau tekanan darahnya sudah di atas 120/80, mendingan datang ke Puskesmas dikasih obat gratis. Kalau didiamkan saja merasa dirinya sehat, 3 sampai 5 tahun nanti bisa kena stroke atau cuci darah,” pesan Menkes.

Karies Gigi Jadi Temuan Terbesar

Selain penyakit tidak menular, CKG juga menemukan tingginya persoalan kesehatan gigi. Dari 53,9 juta peserta yang telah menjalani pemeriksaan pada data sementara, karies gigi menjadi temuan dengan proporsi tertinggi, yakni dialami 17.538.649 orang atau 32,5 persen.

“Masalah CKG yang paling besar ternyata gigi. Padahal gigi ini bisa menjadi sumber segala macam penyakit,” ujar Budi.

Tingginya temuan karies tersebut turut berkaitan dengan keterbatasan tenaga kesehatan gigi. Kementerian Kesehatan mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 2.700 dokter gigi di Puskesmas di seluruh Indonesia.

Program CKG sendiri dirancang sebagai upaya deteksi dini untuk menemukan penyakit maupun faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Pemeriksaan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk pemerintah, termasuk Puskesmas.

Hasil skrining selanjutnya dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi, pemantauan maupun rujukan apabila diperlukan. Melalui pemeriksaan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan mengambil langkah pengendalian, termasuk memperbaiki pola hidup maupun menjalani pengobatan. ***

Hingga September 2026, DPK Bank Aceh mencapai Rp27,58 triliun, tumbuh 4,73 persen secara year-on-year (YoY) dibandingkan posisi September 2025 yang tercatat sebesar Rp26,34 triliun.

Pertumbuhan DPK terutama ditopang oleh peningkatan dana giro dan tabungan. Dana giro tercatat mencapai Rp10 triliun atau tumbuh 71,40 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara dana tabungan mencapai Rp11,97 triliun, meningkat 13,27 persen secara YoY.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, Bank Aceh juga mencatat pertumbuhan. Hingga kuartal III 2026, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp21,99 triliun, meningkat 6,82 persen dibandingkan September 2025 sebesar Rp20,59 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan upaya Bank Aceh dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh.

Sejalan dengan perkembangan bisnis tersebut, total aset Bank Aceh mencapai Rp32,35 triliun pada September 2026. Angka itu tumbuh 4,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp31,03 triliun.

Sementara dari sisi profitabilitas, Bank Aceh membukukan laba sebesar Rp373,62 miliar, meningkat 1,38 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar Rp368,53 miliar.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah mengatakan, capaian hingga kuartal III 2026 menjadi bagian dari proses penguatan bisnis perseroan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Capaian hingga September 2026 menunjukkan bahwa Bank Aceh terus menjaga pertumbuhan bisnis secara positif. Pertumbuhan DPK, pembiayaan, aset, dan laba menjadi bagian penting dalam memperkuat fundamental perseroan serta meningkatkan kemampuan Bank dalam memberikan layanan dan pembiayaan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, Bank Aceh akan terus memperkuat strategi bisnis dengan mengedepankan pertumbuhan yang sehat, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan efisiensi operasional.

“Kami akan terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha di Aceh. Transformasi layanan, penguatan digitalisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian dari upaya kami untuk memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian Aceh,” tambahnya.

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Nasabah Terdampak Bencana

Di tengah pertumbuhan kinerja tersebut, Bank Aceh juga menghadapi tantangan akibat bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh.

Bank Aceh mengambil sejumlah langkah untuk menjaga keberlangsungan layanan perbankan sekaligus membantu masyarakat yang terdampak. Salah satunya melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak bencana.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang dan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Selain restrukturisasi pembiayaan, Bank Aceh melakukan langkah penanganan dan pemulihan layanan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan operasional serta kebutuhan nasabah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari peran Bank Aceh dalam mendukung proses pemulihan ekonomi daerah setelah terjadinya bencana.

Perkuat Layanan Valuta Asing dan Persiapan Bank Devisa

Sejalan dengan penguatan kinerja, Bank Aceh juga terus mempercepat langkah menuju penguatan layanan transaksi valuta asing dan pengembangan kapasitas sebagai bank devisa.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperluas layanan perbankan, meningkatkan konektivitas transaksi internasional, serta memberikan pilihan layanan yang semakin beragam bagi masyarakat dan pelaku usaha di Aceh.

Percepatan tersebut dilakukan melalui penguatan proses bisnis, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem, serta pemenuhan aspek tata kelola dan ketentuan yang diperlukan.

Dengan kesiapan tersebut, Bank Aceh diharapkan dapat semakin mendukung kebutuhan transaksi masyarakat dan dunia usaha, termasuk perdagangan dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transaksi internasional.

Bank Aceh Raih Sejumlah Penghargaan

Di tengah pencapaian kinerja tersebut, Bank Aceh juga meraih sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kontribusi perseroan.

Pada 19 Juli 2026, Bank Aceh meraih Pemred Award 2026 kategori Corporate Leadership – The Best Communication bidang Komunikasi dan Informasi.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap komitmen Bank Aceh dalam membangun komunikasi korporasi serta menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan konsisten.

Selanjutnya, pada 28 Agustus 2026, Bank Aceh meraih KEJAR Award 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik BPD Wilayah Sumatera.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Bank Aceh dalam mendukung implementasi program KEJAR sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di kalangan pelajar.

Sehari setelahnya, pada 29 Agustus 2026, Bank Aceh meraih Serambi Award 2026 – Gebrakan Sang Pemimpin kategori Garda Terdepan Pemulihan Layanan Keuangan Saat Bencana.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap peran Bank Aceh dalam menjaga keberlangsungan layanan keuangan serta mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah kondisi bencana.

Selain penghargaan untuk perseroan, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, juga meraih SMSI Aceh Award 2026 pada kategori “Tokoh Penggerak Ekonomi Daerah melalui Sektor UMKM dan Industri Kreatif” pada 5 September 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap sektor UMKM dan industri kreatif.

Bagi Bank Aceh, berbagai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan kehadiran perseroan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

Dengan pertumbuhan DPK, pembiayaan, aset, dan laba hingga September 2026, Bank Aceh optimistis dapat melanjutkan penguatan bisnis secara berkelanjutan.

Perseroan juga berkomitmen memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperluas akses layanan keuangan sehingga dapat semakin memperkuat perannya sebagai bank daerah yang tumbuh bersama masyarakat dan perekonomian Aceh.***

Mahasiswa menilai kampus harus memastikan lingkungan akademik terbebas dari segala bentuk pelecehan dan tidak menjadi ruang aman bagi predator seksual. Karena itu, mereka meminta setiap laporan ditangani secara serius, transparan, objektif dan tanpa perlakuan khusus terhadap pihak yang dilaporkan.

Koordinator Lapangan, Ade Oktavia, mengatakan aksi tersebut bukan untuk menghakimi seseorang sebelum proses pembuktian selesai. Menurutnya, mahasiswa hanya ingin kampus memberikan kejelasan mengenai proses penanganan kasus sekaligus menjamin keamanan korban dan saksi.

“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Yang kami tuntut adalah kejelasan, keterbukaan, perlindungan terhadap korban dan proses pemeriksaan yang adil,” kata Ade dalam orasinya, Selasa (6/10/2026).

Ia menegaskan, kampus harus menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa. Jangan sampai korban maupun saksi justru mengalami tekanan setelah berani mengungkap atau memberikan keterangan mengenai dugaan pelecehan seksual.

“Kami ingin kampus menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa. Karena itu, ketika ada pelaku pelanggaran, harus ada proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa bersama dosen KPI, mereka meminta pimpinan kampus menjelaskan status penanganan kasus, hasil pemeriksaan, mekanisme yang digunakan, pihak yang menangani, bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi, serta langkah lanjutan yang akan ditempuh.

Desakan tersebut kemudian mendapat respons langsung dari pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang turun menemui mahasiswa di lokasi aksi.

Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Prof. Dr. H. Syamsuar, M.Ag., menyatakan kampus berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara serius, objektif dan adil.

Pihak kampus memastikan pihak yang dilaporkan akan menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Pemeriksaan disebut tidak akan dipengaruhi jabatan, kedudukan, hubungan maupun pengaruh tertentu.

Jika dalam proses pemeriksaan nantinya terbukti terjadi pelanggaran, pimpinan kampus menyatakan siap memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kampus berkomitmen memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, mulai dari pendampingan psikologis, akademik, administratif dan hukum hingga bentuk pendampingan lain sesuai kebutuhan.

Komitmen tersebut dituangkan dalam Surat Komitmen Pimpinan terhadap Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang ditandatangani Ketua STAIN pada 6 Oktober 2026.

Bagi mahasiswa, surat komitmen tersebut bukan akhir dari persoalan. Mereka menilai dokumen itu harus dibuktikan melalui langkah konkret dan proses pemeriksaan yang transparan.

Ade mengatakan mahasiswa akan terus mengawal pelaksanaan komitmen pimpinan, terutama terkait perlindungan korban dan saksi serta kejelasan proses terhadap pihak yang dilaporkan.

“Kami berharap komitmen ini benar-benar dilaksanakan. Kami ingin ada kejelasan, ada perlindungan bagi korban dan saksi, serta ada proses yang adil sampai persoalan ini benar-benar ditangani,” kata Ade.

Mahasiswa dan dosen KPI kembali menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk memberikan vonis kepada pihak tertentu. Mereka meminta kampus menunjukkan ketegasan agar tidak ada ruang bagi pelecehan seksual maupun predator seksual di lingkungan akademik.

Dengan begitu, proses pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan tetap harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sementara hak korban dan saksi wajib mendapat perlindungan selama proses tersebut berlangsung. ***

Merespons hal itu, Kepala BGN, Sudaryono mengatakan, makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat.

“Per hari ini, dari tanggal 5 (Oktober) ini kita sudah piloting mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi, makanan dibawa anget-anget ke kelas kemudian disajikan di kelas,” kata Sudaryono dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Uji coba sistem prasmanan tersebut, ia mengungkapkan, diterapkan di sejumlah sekolah yang berada di Pulau Jawa hingga Papua. Seperti, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah lainnya.

Sudaryono menjelaskan, salah satu tujuan penerapan sistem prasmanan adalah menjaga kualitas makanan ketika sampai kepada siswa. Makanan yang langsung disajikan setelah tiba di sekolah, dinilai lebih segar karena tidak terlalu lama berada dalam jeda waktu sebelum dikonsumsi.

“Tentu saja lebih fresh karena tidak ada delay waktu. Sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan,” ucap Sudaryono.

Menurut BGN, pengurangan jeda antara makanan tiba di sekolah dan waktu makan menjadi bagian meminimalkan risiko gangguan kesehatan. Sistem tersebut, sekaligus diharapkan membuat proses penyajian MBG lebih efektif di lingkungan sekolah.

Siswa Dilibatkan untuk Layani Prasmanan

Penerapan MBG secara prasmanan membutuhkan koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah. Dalam sistem ini, siswa juga akan dilibatkan untuk membantu melayani penyajian makanan secara bergiliran.

Sudaryono menggambarkan, mekanisme tersebut seperti sistem piket yang diterapkan di sejumlah sekolah di Jepang. Siswa yang mendapat giliran bertugas membantu menyiapkan dan melayani teman-temannya saat waktu makan berlangsung.

“Karena yang melayani adalah siswanya. Jadi siswa itu ada piket kayak di Jepang gitu lah,” ujar Sudaryono.

Selain memperhatikan kualitas makanan, BGN menilai, sistem prasmanan dapat memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menentukan jumlah makanan diambilnya. Siswa dapat menyesuaikan, porsi dengan kebutuhan sehingga diharapkan lebih banyak makanan benar-benar dikonsumsi dan tidak berakhir sebagai sisa.

“Siswa juga diperbolehkan mengambil makanan tambahan apabila masih tersedia di meja prasmanan. Dengan mekanisme tersebut, kita harapkan siswa dapat memperoleh asupan sesuai kebutuhan sekaligus mengurangi potensi makanan terbuang,” kata Sudaryono.***

Rektor UTU Prof. Dr. Nyak Amir, S.Pd., M.Pd., mengatakan, pembangunan kampus saat ini diarahkan tidak semata pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas mahasiswa dan seluruh civitas akademika agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saat ini kami terus berbenah, dan percepatan pembangunan baik infrastruktur UTU dan sumber daya manusianya. Tujuannya agar lebih cepat bergerak dan berdampak nyata bagi masyarakat umum,” kata Prof Nyak Amir saat bersilaturahmi dengan sejumlah Jurnalis di Aceh Barat, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan di UTU dilakukan melalui berbagai program yang menyentuh kehidupan mahasiswa di dalam kampus.

Program itu salah satunya melalui penguatan nilai-nilai syariat Islam, termasuk dengan menghidupkan aktivitas di Masjid Nurul Ilmi yang berada di lingkungan kampus.

Prof Nyak Amir menyebut kawasan masjid tersebut akan ditata agar menjadi ruang lebih nyaman bagi mahasiswa.

Penataan itu, kata dia, mencakup menata taman wisata religi, tempat duduk, fasilitas WiFi untuk mendukung aktivitas dan tugas perkuliahan mahasiswa. Tak cukup sekedar itu, di area khusus ini akan ada aturan batas antara mahasiswa laki-laki dan perempuan.

Ia menyebut penataan lingkungan masjid tersebut merupakan bagian dari upaya UTU memperkuat penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan kampus.

“Baru-baru ini mencuat permasalahan mahasiswa meminta untuk mendirikan gereja Kristen. Namun hal itu tak bisa disetujui, mengingat Aceh punya kekhususan aturan yang secara resmi tertuang dalam Qanun Aceh. Aturan ini ketat, jadi kita harus manut dengan aturan kekhususan Aceh ini. Bersyukur di Aceh, Meulaboh khususnya toleransi bidang keagamaan,” ujar Prof Nyak Amir.

Di sisi lain, perhatian UTU juga diarahkan pada persoalan yang akan dihadapi mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi nasional di wilayah Barat Selatan Aceh, UTU berupaya membuka lebih banyak akses bagi alumninya untuk masuk ke dunia kerja, khususnya pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya.

Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Menurut Prof Nyak Amir, kerja sama itu menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan lulusan UTU dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah.

“Kami belakangan sudah memanggil seluruh pihak perusahaan yang beroperasi di Nagan Raya dan Aceh Barat untuk bekerjasama lewat ikatan MoU, agar dapat memprioritaskan dan menerima pekerja dari alumni UTU,” katanya.

Bagi UTU, pembangunan SDM tidak berhenti ketika mahasiswa memperoleh ijazah. Kampus juga ingin memastikan lulusan memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan memperoleh kesempatan bekerja di daerah sendiri.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya UTU memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi, kebutuhan dunia usaha, dan pembangunan daerah, termasuk penguatan syariat Islam di kawasan belahan Barat Selatan Aceh. ***

Ketentuan ini penting diketahui karena saldo minimum merupakan nominal uang yang wajib mengendap di dalam rekening dan tidak dapat ditarik tunai demi menjaga status rekening tetap aktif.

Dalam operasional harian, simpanan mengendap tersebut difungsikan oleh pihak perbankan untuk menutup beban biaya administrasi bulanan.

Adapun besaran nilai saldo minimum yang ditetapkan cukup bervariasi, sangat bergantung pada jenis produk tabungan serta kategori segmentasi nasabah yang dipilih.

Berikut rincian saldo minimum di tiga bank besar nasional di lihat pada Oktober 2026:

Bank Mandiri

• Tabungan Rupiah: Rp100.000
• Tabungan NOW: Rp25.000
• Tabungan Payroll: Rp10.000
• TabunganKu: Rp20.000
• Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
• Tabungan Simpanan Pelajar : Rp5.000.

BRI

• Simpedes: Rp50.000
• BritAma: Rp50.000
• BritAma Bisnis/Pro/X: Rp50.000
• TabunganKu: Rp20.000
• Junio: Rp50.000
• SimPel: Rp5.000.

BNI

• Taplus: Rp150.000
• Taplus Bisnis: Rp1.000.000
• Taplus Pegawai: Sesuai perjanjian kerja sama (PKS)
• Taplus Muda: Rp 0
• BNI Pandai: Tanpa batasan saldo
• SimPel: Rp5.000
• TabunganKu: Rp20.000

Secara umum, produk tabungan untuk pelajar dan program inklusi keuangan seperti SimPel dan TabunganKu memiliki persyaratan saldo minimum yang lebih rendah.

Sementara itu, produk untuk segmen bisnis menetapkan batas saldo lebih tinggi seiring kebutuhan transaksi dan layanan yang lebih kompleks.***

Berdasarkan laporan Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (SIM) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh, Sabtu (3/10/2026) wilayah yang masuk dalam prakiraan tersebut meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Nagan Raya dan Simeulue.

Kondisi cuaca di beberapa daerah itu bervariasi dari berawan tebal, hujan ringan hingga hujan petir pada waktu tertentu.

Prakirawan Stasiun Meteorologi SIM BMKG Aceh, Nofrida Handayani Sodik, menyebutkan prakiraan cuaca tersebut menjadi gambaran kondisi atmosfer di masing-masing wilayah dan dapat berubah mengikuti perkembangan cuaca terbaru.

“Untuk Minggu esok, Aceh Barat diprakirakan didominasi awan tebal sejak dini hari hingga siang. Hujan ringan berpotensi turun mulai siang hingga malam,” kata Nofrida kepada Krusial.

Dijelaskannya, kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Aceh Barat Daya, dengan hujan ringan terutama pada siang hingga malam hari.

Di Aceh Jaya, hujan ringan diprakirakan mulai muncul pada siang hingga malam, dengan potensi hujan sedang pada sekitar pukul 22.00 WIB.

Sementara Aceh Selatan diprakirakan mengalami hujan ringan pada dini hari dan kembali pada siang hingga malam.

Adapun Simeulue diprakirakan mengalami hujan petir pada sejumlah waktu, termasuk dini hari dan pagi, sebelum hujan ringan kembali berpotensi terjadi pada siang hingga sore.

“Kondisi lebih beragam diprakirakan terjadi di Aceh Singkil dan Nagan Raya. Pada Minggu dini hari nanti, kedua wilayah ini diprediksikan berpotensi mengalami hujan petir, sebelum cuaca berangsur didominasi awan tebal dan hujan ringan pada jam-jam berikutnya,” jelas Nofrida.

Lebih detail, dikatakan Nofrida, memasuki Senin 5 Oktober 2026, sebagian besar wilayah tersebut masih berpotensi mengalami hujan ringan. Aceh Singkil diprakirakan mengalami hujan sedang pada dini hari, sedangkan Simeulue juga berpotensi mengalami hujan sedang pada pagi hari.

Pada Selasa 6 Oktober 2026, pola hujan ringan masih mendominasi sejumlah wilayah. Namun, potensi hujan petir kembali muncul pada malam hari di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Nagan Raya.

Untuk periode Rabu 7 Oktober hingga Sabtu 10 Oktober 2026, prakiraan harian BMKG menunjukkan hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Meliputi Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Singkil dan Simeulue masing-masing masih memiliki potensi hujan pada salah satu atau beberapa hari dalam periode tersebut.

“Selain kondisi hujan, suhu udara di wilayah barat-selatan Aceh umumnya berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celsius. Kelembapan juga relatif tinggi, terutama pada malam hingga pagi hari,” ujar Nofrida.

BMKG melalui prakiraan dasarian I Oktober sebelumnya menempatkan Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil sebagai wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan kategori tinggi, yakni 150–300 milimeter per dasarian.

Nagan Raya juga tercatat dalam peringatan dini curah hujan tinggi BMKG untuk dasarian I Oktober 2026 dengan status waspada.

Menurut Nofrida, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan masyarakat, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih tinggi maupun disertai petir. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

“Untuk masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, agar tetap memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG. Kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat, sehingga informasi terbaru perlu menjadi perhatian,” kata Nofrida.

Ia mengatakan prakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG merupakan gambaran berdasarkan kondisi atmosfer saat informasi diterbitkan. Karena itu, pembaruan prakiraan tetap diperlukan untuk mengetahui perkembangan cuaca di masing-masing wilayah.

“Prakiraan ini dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Jadi masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi terbaru yang kami keluarkan,” ujar Nofrida. ***

Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapat promosi atau penugasan pada jabatan baru. Mutasi juga menyentuh 14 posisi pejabat utama Mabes Polri serta 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah.

Sejumlah posisi strategis di Mabes Polri ikut berganti, mulai dari Irwasum, Kabaintelkam, Kabareskrim, Kabaharkam, Kalemdiklat, Kadivpropam, Kadiv TIK, Kadensus 88 AT, Kadivkum hingga Kakortastipidkor Polri.

Perubahan juga terjadi di tingkat kewilayahan. Sebanyak 19 jabatan Kapolda masuk dalam daftar mutasi, termasuk Kapolda Metro Jaya, Kapolda Riau, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Jawa Timur, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Selatan hingga Kapolda Sulawesi Tengah.

Selain mutasi jabatan, telegram tersebut mencatat kenaikan tingkat kepangkatan bagi 21 personel serta penyesuaian jenjang jabatan bagi sejumlah Pati dan Pamen.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rotasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan institusi, pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam konferensi di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Sebelumnya, diketahui telah berlangsung pergantian kepemimpinan Polri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sehari setelah pelantikan tersebut, Suyudi menerima Panji Polri Tribrata dari Listyo Sigit dalam upacara di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026). Penyerahan panji menjadi bagian dari rangkaian resmi peralihan komando kepemimpinan Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penyerahan panji merupakan bagian dari tradisi organisasi sekaligus rangkaian pergantian kepemimpinan di tubuh Polri.

Menurut Trunoyudo, Panji Tribrata merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman anggota Polri dalam menjalankan tugas.

“Panji-panji Polri Tribrata ini menjadi bagian yang sangat penting karena panji tersebut merupakan simbol kehormatan dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri,” kata Trunoyudo.

Rangkaian pergantian kepemimpinan kemudian dilanjutkan dengan pengantaran tugas bagi Listyo Sigit Prabowo dan Dedi Prasetyo serta tradisi pelepasan di Mabes Polri. Listyo Sigit selanjutnya menempati jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sementara Dedi Prasetyo menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Dengan demikian, pergantian pucuk pimpinan Polri tidak hanya ditandai dengan peralihan komando dari Listyo Sigit kepada Suyudi, tetapi juga diikuti perubahan sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri dan jajaran kewilayahan. ***

Arjuna menilai kedua persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Menurutnya, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melalui tahapan seleksi seharusnya segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan meminta Penjabat Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, segera menindaklanjuti hasil seleksi terbuka JPT Pratama dengan melantik pejabat yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sudah diumumkan. Kita meminta Bupati untuk segera melantik para pejabat eselon II tersebut,” kata Arjuna kepada Krusial.com, Sabtu (3/10/2026).

Ia mengatakan, DPRK Aceh Selatan akan menyampaikan sejumlah pertimbangan mendasar kepada pemerintah daerah terkait proses pengisian maupun pergantian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Arjuna, evaluasi terhadap proses tersebut penting dilakukan agar penataan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

DPRK Sudah Dua Kali Surati Bupati

Terkait persoalan APBK-P 2026, DPRK Aceh Selatan disebut telah menyampaikan surat kepada Bupati Aceh Selatan sebanyak dua kali, yakni pada 12 Agustus dan 15 September 2026.

Surat pertama tertanggal 12 Agustus 2026 bernomor 170/48.a, dengan perihal Permintaan Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, DPRK Aceh Selatan kembali menyurati Bupati pada 15 September 2026 melalui surat Nomor 170/57 dengan perihal Tindak Lanjut Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Melalui kedua surat tersebut, DPRK Aceh Selatan menyampaikan sejumlah hal kepada Bupati Aceh Selatan terkait proses penyampaian dan pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh sebagai bagian dari penyampaian administrasi dan informasi mengenai proses pembahasan perubahan anggaran di tingkat Kabupaten Aceh Selatan.

DPRK Minta Penjelasan soal APBK-P

Selain meminta kepastian terkait pembahasan APBK-P Tahun Anggaran 2026, DPRK Aceh Selatan juga meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengenai alasan tidak dilaksanakannya APBK-P selama dua tahun masa pemerintahan Bupati H. Mirwan.

Menurut Arjuna, DPRK perlu mendapatkan penjelasan resmi mengenai dasar pertimbangan pemerintah daerah sehingga perubahan APBK tidak dilakukan selama periode tersebut.

“Kami juga meminta penjelasan, apa yang menjadi alasan sehingga selama dua tahun pemerintahan Bupati Mirwan tidak dilakukan APBK Perubahan. Ini perlu dijelaskan kepada DPRK secara terbuka,” kata Arjuna.

Ia menilai penjelasan tersebut penting agar DPRK dapat memahami dasar kebijakan pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Arjuna mengatakan, DPRK tidak hanya meminta penjelasan mengenai kondisi APBK-P Tahun Anggaran 2026, tetapi juga ingin mengetahui secara jelas kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran selama dua tahun pemerintahan Bupati H. Mirwan.

“Jangan sampai DPRK tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan anggaran daerah. Kami memiliki fungsi pengawasan dan tentu harus mengetahui dasar serta alasan dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera memberikan penjelasan dan menindaklanjuti surat-surat yang telah disampaikan DPRK.

Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif perlu berjalan secara terbuka agar proses penyelenggaraan pemerintahan, penganggaran, serta pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Selain persoalan APBK-P, DPRK juga meminta agar proses pelantikan pejabat JPT Pratama yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi segera mendapatkan kepastian.

Arjuna menegaskan, DPRK Aceh Selatan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan penataan aparatur sipil negara.***

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, besaran penghasilan tersebut disesuaikan dengan lokasi penempatan, termasuk mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, nominal yang diterima manajer Kopdes dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Penghasilan Disesuaikan UMK

Secara umum, skema pendapatan manajer Kopdes mencakup gaji atau upah pokok yang mengacu pada UMK wilayah penempatan serta sejumlah tunjangan.

Salah satu dokumen penawaran kerja yang beredar mencantumkan komponen tunjangan umum sebesar Rp2.078.000 per bulan dan uang makan sebesar Rp814.000 per bulan.

Namun, besaran total pendapatan tetap bergantung pada wilayah penempatan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan skema tersebut, manajer yang ditempatkan di daerah dengan UMK lebih tinggi akan memperoleh komponen upah pokok yang lebih besar. Sebaliknya, wilayah dengan UMK lebih rendah akan menyesuaikan ketentuan setempat.

Selain penghasilan bulanan, manajer Kopdes juga memperoleh sejumlah hak kerja sesuai ketentuan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), cuti tahunan, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berstatus Pegawai BUMN dengan PKWT Dua Tahun

Dari sisi status kepegawaian, terdapat perkembangan terbaru mengenai posisi manajer Kopdes Merah Putih.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan manajer Kopdes berstatus sebagai pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, status tersebut bukan pegawai BUMN tetap. Masa kerja awal ditetapkan selama dua tahun dan keberlanjutan setelah masa kontrak berakhir akan ditentukan melalui evaluasi berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Joao mengatakan, setelah dua tahun, Agrinas akan mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja. Jika masih diperlukan, kontrak dapat dilanjutkan atau manajer dapat dipertimbangkan untuk penugasan lain di lingkungan BUMN.

Dengan demikian, status manajer Kopdes perlu dibedakan dari pegawai BUMN tetap karena hubungan kerjanya menggunakan skema PKWT.

Penempatan untuk Operasional Kopdes

Penempatan para manajer menjadi bagian dari persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan bahwa surat keputusan pengangkatan manajer diterbitkan oleh Agrinas, kemudian para manajer ditempatkan pada koperasi yang telah ditentukan. Pemerintah menargetkan koperasi yang telah memenuhi proses verifikasi dan validasi dapat mulai beroperasi secara bertahap.

Manajer nantinya berperan dalam menjalankan operasional koperasi, sementara keberadaan manajer tidak menggantikan fungsi pengurus koperasi dalam menjalankan kewenangan organisasi.

Dengan kisaran pendapatan Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan, besaran penghasilan manajer Kopdes menjadi salah satu bagian dari skema pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, keberlanjutan status dan penugasan setelah kontrak dua tahun akan bergantung pada hasil evaluasi dan kebijakan yang ditetapkan kemudian.